Enam Persoalan Pokok yang Masih Menjadi Kelemahan APBN

Oleh : Yenny Sucipto | Kamis, 04 Juli 2019 - 16:23 WIB

Yenny Sucipto (Foto Dok Industry.o.id)
Yenny Sucipto (Foto Dok Industry.o.id)

INDUSTRY.co.id - Pertama-tama saya mengucapkan selamat buat presiden terpilih, bapak Jokowi dan bapak Amin yang telah diamanahkan menjadi pemimpin bangsa ini. Ada banyak pekerjaan ke depan untuk menata bangsa ini terutama yang bersifat fundamen, khususnya bicara soal APBN. APBN adalah merupakan instrumen anggaran yang dapat dipakai untuk menyembuhkan luka pembangunan dengan prioritas dan alokasi. Ada enam persoalan pokok yang masih menjadi kelemahan APBN yang memerlukan perbaikan sistem penganggaran di Indonesia, antara lain;

1. APBN diharapkan tidak selalu di desain defisit karena akan memberikan kesempatan adanya inefisiensi dan praktik koruptof. Di luar itu, APbN dikwatir akan tergantung kepada pihak lain (luar negeri dan lembaga multilateral) dan berpotensi dijejali dengan aneka kepentingan yang dalam banyak hal bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi. Hal ini akan berpotensi pada tujuan untuk menegakkan kedaulatan fiskal tidak pernah berhasil diwujudkan.

2. Desain APBN jangan hanya dipahami sebagai proses teknokratis untuk mengalokasikan sumberdaya ekonomi (anggaran), tetapi ApBN harus dimengerti juga sebagai instrumen ideologis untuk mendekatkan tujuan bernegara sebagaimana amanat konstitusi

3. Asumsi ekonomi makro yang diausun jangan hanya mendasarkan kepada tujuan sempit. Misalnya, pertumbuhan ekonomi tapi mengabaikan semangat keadilan, seperti aspek ketimpangan pendapatan. Pemerintah memang telah memasukkan asumsi kemiskinan dan pengangguran tapi penghitungan perlu memakai standar yang agak tinggi jangan sangat rendah.

4. Besaran alokasi anggaran belum mencerminkan sepenuhnya permasalahan dan kontekstualisasi dasar pembangunan nasional. Sebagian besar tenaga kerja berada di sektor pertanin dan industri. Pelakunya adalah usaha mikro dan kecil/menengah tapi alokasi anggaran ke sektor ini belum ada kenaikan yang cukup signifikan.

5. Penerimaan negara masih dihitung sangat rendah, baik yang bersumber dari pajak maupun PNBP sehingga membuka potensi peluangterjadinya korupsi penerimaan negara, seperti yang terus berulang selama ini.

6. Partisipasi rakyat dalam penyusunan dan pembahasan anggaran perlu di beri ruang yang lebih besar, bukan hanya sekedar terpenuhi prosedur legal formal yang tidak memiliki makna substantive

Yenny Sucipto: Pengamat Ekonomi/kebijakan Publik

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ceo Soft Bank (images The Straits Time)

Sabtu, 29 Februari 2020 - 17:00 WIB

Ibukota Baru Butuh Rp 466 triliun, CEO SoftBank Masayoshi Son Meluncur Ke Istana

CEO SoftBank Masayoshi Son mengatakan bahwa ibu kota baru Indonesia akan menjadi ibu kota pertama di abad ke-21 dengan banyak sentuhan teknologi baru. Masayoshi meyakini ibu kota baru nantinya…

Utama Karya Pastikan Truk Odol yang Melintas di Ruas Tolnya akan Dirazia

Sabtu, 29 Februari 2020 - 16:00 WIB

Hutama Karya Razia Truk ODOL yang Melintas di Ruas Tolnya

PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) akan terus melakukan operasi ataskendaraan bermuatan lebih yang masuk kedalam kategori Over Dimension dan Over Load (ODOL).

Simulasi Pasien Corona di RSUP dr Kariadi Semarang

Sabtu, 29 Februari 2020 - 15:11 WIB

Terdapat 136 Pasien Suspect Virus Corona di Indonesia, 35 Pasien Dirawat di Jakarta

Sebaran pasien terduga suspect virus corona di indonesia yang dirawat selain di Jakarta teraebar juga di 22 provinsi, antara lain: Bali 21 orang, Jateng 13 Orang, Kepri 11 orang, Jabar 9 orang,…

Survei Lapangan Ibu Kota Baru

Sabtu, 29 Februari 2020 - 15:06 WIB

Bertemu Jokowi Soal Ibu Kota Baru, Ini Kata Tony Blair...

Presiden Joko Widodo menerima kedatangan delegasi Tony Blair Institute for Global Change yang dipimpin langsung oleh Tony Blair di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 28 Februari 2020. Dalam…

Presiden Jokowi (Foto Biro Pers Setpres)

Sabtu, 29 Februari 2020 - 14:20 WIB

Presiden Jokowi: Yang Punya NPWP Ayo Lapor Pajak Lebih Awal, Ingat Ya Lapornya Sampai dengan 31 Maret 2020

Presiden juga mengingatkan kepada semua pihak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk segera melaporkan SPT. Menurutnya, masih banyak yang telah memiliki NPWP tetapi belum melaporkan…