Enam Persoalan Pokok yang Masih Menjadi Kelemahan APBN

Oleh : Yenny Sucipto | Kamis, 04 Juli 2019 - 16:23 WIB

Yenny Sucipto (Foto Dok Industry.o.id)
Yenny Sucipto (Foto Dok Industry.o.id)

INDUSTRY.co.id - Pertama-tama saya mengucapkan selamat buat presiden terpilih, bapak Jokowi dan bapak Amin yang telah diamanahkan menjadi pemimpin bangsa ini. Ada banyak pekerjaan ke depan untuk menata bangsa ini terutama yang bersifat fundamen, khususnya bicara soal APBN. APBN adalah merupakan instrumen anggaran yang dapat dipakai untuk menyembuhkan luka pembangunan dengan prioritas dan alokasi. Ada enam persoalan pokok yang masih menjadi kelemahan APBN yang memerlukan perbaikan sistem penganggaran di Indonesia, antara lain;

1. APBN diharapkan tidak selalu di desain defisit karena akan memberikan kesempatan adanya inefisiensi dan praktik koruptof. Di luar itu, APbN dikwatir akan tergantung kepada pihak lain (luar negeri dan lembaga multilateral) dan berpotensi dijejali dengan aneka kepentingan yang dalam banyak hal bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi. Hal ini akan berpotensi pada tujuan untuk menegakkan kedaulatan fiskal tidak pernah berhasil diwujudkan.

2. Desain APBN jangan hanya dipahami sebagai proses teknokratis untuk mengalokasikan sumberdaya ekonomi (anggaran), tetapi ApBN harus dimengerti juga sebagai instrumen ideologis untuk mendekatkan tujuan bernegara sebagaimana amanat konstitusi

3. Asumsi ekonomi makro yang diausun jangan hanya mendasarkan kepada tujuan sempit. Misalnya, pertumbuhan ekonomi tapi mengabaikan semangat keadilan, seperti aspek ketimpangan pendapatan. Pemerintah memang telah memasukkan asumsi kemiskinan dan pengangguran tapi penghitungan perlu memakai standar yang agak tinggi jangan sangat rendah.

4. Besaran alokasi anggaran belum mencerminkan sepenuhnya permasalahan dan kontekstualisasi dasar pembangunan nasional. Sebagian besar tenaga kerja berada di sektor pertanin dan industri. Pelakunya adalah usaha mikro dan kecil/menengah tapi alokasi anggaran ke sektor ini belum ada kenaikan yang cukup signifikan.

5. Penerimaan negara masih dihitung sangat rendah, baik yang bersumber dari pajak maupun PNBP sehingga membuka potensi peluangterjadinya korupsi penerimaan negara, seperti yang terus berulang selama ini.

6. Partisipasi rakyat dalam penyusunan dan pembahasan anggaran perlu di beri ruang yang lebih besar, bukan hanya sekedar terpenuhi prosedur legal formal yang tidak memiliki makna substantive

Yenny Sucipto: Pengamat Ekonomi/kebijakan Publik

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kolaborasi dengan PrivyID, Investree Gunakan Tanda Tangan Digital Dorong Inklusi Keuangan

Jumat, 20 September 2019 - 17:00 WIB

Kolaborasi dengan PrivyID, Investree Gunakan Tanda Tangan Digital Dorong Inklusi Keuangan

Perusahaan perintis di bidang regulatory technology (regtech) PrivyID (PT Privy Identitas Digital) kini resmi menjadi rekan kerja sama perusahaan pionir teknologi finansial marketplace lending,…

Mustika Ratu-Djarum Foundation Resmikan SMK Beauty Spa di Kudus

Jumat, 20 September 2019 - 17:00 WIB

Mustika Ratu-Djarum Foundation Resmikan SMK Beauty Spa di Kudus

Mustika Ratu bersama Djarum Foundation mengadakan kerjasama melalui pendidikan dan keterampilan Tata Kecantikan di SMK PGRI 1 Kudus.

Kredit Pintar Roadshow ke Yogyakarta

Jumat, 20 September 2019 - 16:00 WIB

Mendukung Pembangunan Ekonomi Daerah, Kredit Pintar Roadshow ke Yogyakarta

Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, Kredit Pintar, perusahaan financial technology (Fintech) peer-to-peer (P2P) lending yang merupakan penyedia solusi kebutuhan akses pembiayaan bagi perorangan…

ASEAN Federation Cardiology Congress Menambah Pengetahuan Terbaru Penyakit Jantung

Jumat, 20 September 2019 - 15:40 WIB

ASEAN Federation Cardiology Congress Menambah Pengetahuan Terbaru Penyakit Jantung

Penyakit kardiovaskular masih menjadi ancaman dunia (global threat) dan merupakan penyakit yang berperan utama sebagai penyebab kematian di seluruh dunia. Badan kesehatan dunia (WHO) mendorong…

Bank BTN. (Foto: Istimewa)

Jumat, 20 September 2019 - 15:12 WIB

Relaksasi LTV Pacu Penyaluran KPR Non Subsidi BTN

Jakarta-Angin segar bagi sektor perbankan datang dari Bank Indonesia (BI) yang memangkas Suku Bunga Acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate (DRRR) menjadi 5,25% atau turun sebesar 25 basis point