Ongkos Mahal, Pelaku Usaha Mikro yang Kantongi Sertifikat Halal Masih Minim

INDUSTRY.co.id, Jakarta- Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) Adhi Lukman, mengatakan saat ini dari 1,6 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai sertifikat halal baru ada 10 persennya.

"Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) dari 1,6 juta pelaku UKM, mayoritasnya belum mengantongi sertifikasi jaminan produk halal jumlah pelaku UKM yang tersertifikasi baru sekitar 160 ribuan," kata Adhi di Jakarta Convention Center, Jakarta

Adhi mengatakan, kesulitan dari UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal adalah perkara biaya yang cukup mahal. Terutama untuk yang berdomisili di luar Jakarta atau Bogor, karena mereka harus membayar biaya untuk akomodasi dari auditor yang melakukan survei langsung untuk melakukan sertifikasi.

"Saya harap dengan nanti ada kebijakan halal dari baru ini akan lebih murah kedepannya, agar meringankan konsumen," kata Adhi.

Adhi menambahkan, baru perusahaan besar yang siap berkompetisi dalam pasar produk halal. Sementara UMKM yang mengantongi sertifikat halal produk belum banyak.

Menurut catatan Ketua GAPMMI, semua anggotanya yang tergolong usaha menengah sampai besar sudah 100 persen mempunyai sertifikat halal.

Adhi mengungkapkan, mengenai sosialisasi sertifikasi produk halal, harus diintensifkan karena itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengenalkan kebijakan yang baru.

"Kita akan bekerja lagi untuk sosialisasikan, karena pada sistem sebelumnya juga butuh waktu lama untuk sosialisasi dan tidak semudah untuk dinformasikan terus jalan karena banyak sekali yang harus disiapkan," kata dia.

Menurut Adhi, China dan Jepang pun sudah mulai memperhitungkan sektor pasar halal untuk menyasar konsumen muslim. "China punya aturan tentang kehalalan. Jepang mencari produk-produk halal yang bisa dipasok ke Jepang untuk menghadapi Olimpiade 2020. Mereka sudah lebih peduli terhadap produk halal walau penduduk muslimnya minoritas," katanya.