Analisis Sengketa Perubahan Batas Daerah

Oleh : Oleh Erasmus Nabit, SH | Sabtu, 22 Juni 2019 - 16:47 WIB

Erasmus Nabit, SH (Praktisi Hukum0
Erasmus Nabit, SH (Praktisi Hukum0

INDUSTRY.co.id-Lebih dari sepekan terakhir bahkan mungkin sudah sejak awal tahun ini persoalan tabal batas Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada ramai dibicarakan media sosial online, WhatsApp group, dan lain-lain. Jika ditelusuri dalam beragam diskusi, maka sangat jelas kita belum menemukan wujud konkret apakah perubahan tabal batas tersebut merupakan produk hukum administrasi negara yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati Kepala Daerah Manggarai Timur atau kah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ngada?

Perubahan tapal batas Kabupaten Manggarai Timur yang sedang menjadi pembicaraan paling panas bagi khalayak Manggarai menimbulkan beragam dugaan yang melatarbelakanginya. Sebab sampai dengan saat ini masyarakat belum mengetahui latar belakang kebjiakan perubahan tapal batas tersebut. Apakah perubahan tersebut dilatarbelakangi perbedaan letak pilar tanda batas antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada ataukah persengketaan tapal batas saat ini disebabkan oleh adanya kebijakan perubahan tapal batas itu sendiri bagi kedua kabupaten bertetangga tersebut?

Tulisan ini tidak bermaksud menganalisis keputusan pejabat administrasi negara terkait perubahan tapal batas Kabupaten Manggarai Timur. Sebab sampai  saat ini penulis sama sekali tidak pernah membaca wujud konkret keputusan tersebut sebagai sebuah produk hukum yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan yakni      Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada dan Pemerintah Daeraah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dasar Hukum

Prinsip utama  penerbitan keputusan pejabat administrasi negara misalnya yang berkaitan dengan perubahan tapal batas kabupaten harus bersumber pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.  Dalam kasus konkret perubahan tabal batas Kabupaten Manggarai Timur misalnya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur; memiliki semangat Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; TLNRI. 1649); Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007Tentang Penataan Ruang;  Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012; dan lain-lain peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Sengketa Batas Daerah

Sengketa tapal batas antar daerah kabupaten di Indonesia sudah sering terjadi tidak terkecuali  saat ini dialami Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Kasim Riau pernah melakukan penelitian Sengketa Tapal Batas Antar Daerah otonom di Indonesia dengan melakukan Studi Kasus di Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menemukan empat penyebab sengketa tapal batas wilayah.

Pertama, penanda tapal batas  wilayah sangat berjauhan. Penanda tapal batas tersebut umumnya berupa batu-batu patok yang dibuat secara resmi dan permanen. Jarak antar patok satu sama lain bervariasi antar provinsi dan antar kabupaten/kota. Untuk provinsi jarak antar patok berkisar antara tiga sampai lima kilo meter. Sedangankan antar kabupaten berjarak lima sampai sepuluh kilo meter. Kedua, penitipan administrasi pemerintahan dan kependudukan terhadap beberapa desa yang tidak secara tegas desa-desa tersebut menjadi wilayah administrasi  dari salah satu pemerintahan kabupaten sesuai dengan ketentuan undang-undang pembentukan kabupaten atau provinsi yang bersangkutan. Ketiga,  kepentingan pemilik modal. Kehadiran pemilik modal untuk melakukan investasi yang sesuai dengan potensi ekonomi daerah tersebut misalnya sektor perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau juga dapat memicu sengketa perbatasan. Keempat, kepentingan politik. Sengketa tapal batas wilayah menjadi berkepanjangan karena kepentingan politik misalnya yang terjadi antara Kabupaten Biak  Numfor dan Kabupaten Supiori Papua. Masing-masing pemerintah daerah mempertahankan beberapa kampung karena memiliki jumlah penduduk  cukup signifikan dalam pemilihan umum; (Mahmuzar, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.2 VOL. 25 MEI 2018,400-423).  

Manggarai Timur

Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007. Dalam konsiderans undang-undang ini mempertimbangkan  semangat Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945. Selain itu juga turut mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 sebagai sumber hukum pembentukan kabupaten Manggarai Timur sebagai bagian wilayah pemekaran Kabupaten Manggarai. Pementukan Kabupaten Manggarai Timur perwujudan nyata pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Darah; dan lain-lain.

Cakupan wilayah Kabupaten Manggarai Timur diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 mencakup Kecamatan Borong, Kecamatan Poco Ranaka, Kecamatan Lamba Leda, Kecamatan Sambi Rampas, Kecamatan Elar; dan Kecamatan Kota Komba yang dilengkapi peta wilayah sebagai satu kesatuan wialayah yang dimaksudkan dalam undang-undang ini. Sedangkan batas wilayah diatur dalam Pasal 5 yakni Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Bajawa Utara, dan Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada; Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Wae Rii, Kecamatan Cibal, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.

Apabila keputusan perubahan tapal batas atau dalam bahasa Peraturan Menteri Dalam Negeri disebut Penegasan Batas Daerah dengan memasukan beberapa bagian dari wilayah Kabupaten Manggarai Timur ke dalam wilayah Kabupaten Ngada, maka perlu untuk memperhatikan secara cermat peraturan teknis hukum  tentang Penegasan Batas Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 141 Tahun 2017, undang-undang pembentukan daerah serta undang-undang tentang Pemerintah Daerah.

Pada prinsipnya perubahan tapal batas antar daerah dengan tetap berpedoman pada dokumen pengesahan batas. Artinya perubahan tapal batas Kabupaten Manggarai Timur tetap berpedoman pada dokumen-dokumen hukum pembentukan Kabupaten Manggarai Timur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 beserta dokumen lampiran peta Kabupaten Mangggarai Timur (vide Pasal Pasal 3 Ayat (2) Permendagri RI Nomor 141 Tahun 2017).

Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan tapal batas daerah? Jika terjadi perselisihan tapal batas antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyelesaian perselisihan dituangkan dalam  Berita Acara Penyelesaian Perselisihan  yang ditandatangani oleh para pihak. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, maka gubernur menyerahkan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri (vide Pasal 24 Permendagri RI Nomor 141 Tahun 2017).

Jika Menteri Dalam Negeri juga belum dapat menyelesaikan perselihan tapal batas tersebut, maka Menteri Dalam Negeri dapat memutuskan sendiri tanpa kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. Menteri harus mempertimbangkan berita acara hasil rapat dan aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan dan/atau aspek lainnya yang dianggap perlu (vide Pasal 28 Permendagri RI Nomor 141 Tahun 2017). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dituntut untuk lebih cermat dan tidak mudah menyerah pada keadaan apabila perubahan tabal batas tersebut secara nyata merugikan Kabupaten Manggarai Timur seperti yang dimaksudkan Pasal 28 Permendagri RI Nomor 141 Tahun 2017.  

Jika  perubahan tapal batas tersebut yang telah diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri dinilai merugikan dan tidak sesuai dengan undang-undang pembentukan Kabupaten Manggarai Timur, maka secara hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai tetap memliki hak konstitusional untuk mengajukan judisial revew kepada Mahkamah Agung RI (vide Pasal 24A Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Selain itu, masyarakat yang kerkena dampak langsung atas keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat individual, konkrit, dan final baik yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, maupun Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ngada dapat mengajukan gugatan pada PengadilanTata Usaha Negara.

Pada kesempatan ini pula Penulis juga tertarik pada beberapa pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan mekanisme penggabungan daerah-daerah yang beririsan yang menurut hukum dapat membentuk  satu pemerintahan yang mungkin berbeda dengan kasus konkret perubahan tapal batas Kabupaten Manggarai Timur.  Tulisan bagian akhir ini hanya memberikan sedikit informasi mekanisme umum yang lebih luas apabila terdapat keinginan pemerintah hendak melakukan penataan ulang terhadap beberapa daerah yang wilayahnya saling bersinggungan antar wilayah pemerintah daerah.  Tulisan ini hanya mencoba mereka-reka aturan hukum mekanisme penggabungan  beberapa daerah yang saling bersinggungan yang mungkin relevan atau setidaknya mendekati kasus aktual perubahan tapal batas dibandingkan dengan uraian pemekaran daerah. Penataan Daerah  diatur dalam Bab VI  Pasal 31 - Pasal 56  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.  

 Berkaitan dengan mekanisme penggabungan daerah yang saling bersinggungan yang diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 huruf b, Pasal 33 Ayat (1)  huruf b, Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penggabungan tersebut harus membentuk satu pemerintah daerah yang baru;  “Penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru.” Artinya apabila beberapa bagian daerah Kabupaten Manggarai Timur bersinggungan dengan beberapa daerah Kabupaten Ngada, maka harus membentuk kabupaten baru. Jadi, bukan menjadi bagian dari Kabupaten Ngada atau Kabupaten Manggarai Timur. Penggabungan tersebut harus berdasarkan kesepakatan kedua daerah yang bersangkutan dan diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR RI dan DPD RI. Selain itu, penggabungan dapat juga dilakukan apabila daerah-daerah  yang saling bersinggungan tersebut tidak mampu lagi menjalankan otonomi daerah (vide Pasal 46 Ayat (1), Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Semoga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Timur telah dengan benar memutuskan atau menyetujui perubahan tapal batas Kabupaten Manggarai Timur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah dan asas-asas umum permerintahan yang baik. Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dilarang melakukan tindakan hukum yang merugikan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Larangan-larangan tersebut diatur secara jelas dan lengkap dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Misalnya diatur dalam ayat (1) huruf dan b yakni membuat keputusan menguntungkan diri sendiri atau membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan dan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku misalnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat  mendatangkan resiko hukum yang amat besar termasuk resiko memberhentikan dari jabatannya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Penutup

Penulis ingin membagi hasil penelitian Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Kasim Riau sebagai solusi apabila saat ini telah terjadi sengketa tapal batas antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada. Pertama, melalui mediasi yang dikehendaki secara sukarela kedua belah pihak. Kedua, Konsiliasi dengan melibatkan pihak ketiga yang terbukti memiliki keahlian dan profesional. Ketiga, arbitrase dengan menunjuk hakim arbitrase oleh kedua belah pihak. Keempat, melalui proses litigasi melalui pengadilan yang berwenang.

DPRD Kabupaten Manggarai Timur harus selalu peka dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal untuk mencegah pemerintah mengambil keputusan yang keliru bertentangan dengan hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik yang pada akhirnya merugikan masyarakat Manggarai Timur. Selain itu peran LSM dan elemen-emen masyarakat lain untuk bersatu padu berjuang bersama mempertahankan hak-hak masyarakat dan berjuang bersama membangun Kabupaten Manggarai Timur semakin lebih maju.  (Erasmus Nabit, SH adalah Advokat, tinggal di Jakarta).

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil saat musnahkan komoditas Ilegal

Rabu, 17 Juli 2019 - 11:55 WIB

Barantan Gandeng Polri Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jakarta - Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian menjalin kerjasama dengan Kepolisian. Kerjasama dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Ditjen ILMATE Kemenperin, Putu Juli Ardika

Rabu, 17 Juli 2019 - 11:15 WIB

AMMDes Pengumpan Ambulans Jadi Pilot Project di Banten

Kementerian Perindustrian terus mendorong pemanfaatan pada Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) di seluruh daerah Indonesia.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto

Rabu, 17 Juli 2019 - 10:40 WIB

Bikin SDM Industri Kompetitif, Kemenperin Susun Kurikulum Hingga Usul Insentif

Kementerian Perindustrian terus memacu ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sektor industri. Langkah strategis yang telah dilakukan, salah satunya adalah pelaksanaan pendidikan…

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)/ASDP Ira Puspadewi

Rabu, 17 Juli 2019 - 10:00 WIB

Sinergi Pengembangan Destinasi Pariwisata baru di Bakauheni, Lampung

Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M. Mansoerdan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)/ASDP Ira…

Dirjen Bina Konstruksi selaku Ketua Komite K2 Syarif Burhanuddin

Rabu, 17 Juli 2019 - 08:55 WIB

Ini Hasil Evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi Atas Peristiwa Runtuhnya Formwork Pierhead Tol BORR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) dan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) telah melakukan evaluasi atas…