Groundbreaking Proyek Smelter, Kontrak Baru PTPP Sampai Dengan April 2019 Catat Rp10,57 Triliun

Oleh : RM | Minggu, 16 Juni 2019 - 10:19 WIB

Dok/Humas PP
Dok/Humas PP

INDUSTRY.co.id - PT PP (Persero) Tbk (“Perseroan”), salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia telah melakukan pendandatanganan kontrak Pembangunan Pabrik Peleburan (Smelter) berteknologi Rotary Kiln Electric Furnance (“RKEF”) dengan PT Ceria Nugraha Indotama (“PT CNI”) selaku investor yang berlangsung di Kantor PT CNI Jakarta pada bulan April lalu. 

Dalam acara tersebut, Nurlistyo Hadi selaku Kepala Divisi EPC mewakili Perseroan menandatangani 
kontrak tersebut dimana dari PT CNI diwakili oleh Derian Sakmiwata selaku Direktur Utama.
Sementara itu, Perseroan bersama PT CNI, PT PLN (Persero) serta perusahaan lain yang terlibat dalam 
proses pembangungan Smelter tersebut melakukan prosesi groundbreaking proyek Pembangunan Pabrik 
Smelter di lokasi proyek pada hari Sabtu (15/06).
 
Acara pemancangan tiang pertama tersebut ditandai dengan penekanan tombol bersama yang dihadiri oleh Direktur Operasi 3 Perseroan Abdul Haris Tatang, Direktur Utama PT CNI Derian Sakmiwata, Menteri PANRB Syafruddin, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Bupati Kolaka Ahmad Safei. Selain itu, dalam pelaksanaan groundbreaking turut dihadiri oleh Jajaran Manajemen Perseroan dan PT CNI.
 
“Dalam pembangunan proyek Smelter ini, Perseroan berperan sebagai kontraktor yang akan 
bertanggung jawab dalam penyelesaian proyek yang akan bekerjasama dengan partner konsorsium 
ENFI (BUMN China) dimana Perseroan optimistis dapat menyelesaikan proyek tersebut selama 24 (dua 
puluh empat) bulan. Dengan keberhasilan Perseroan sebagai kontraktor EPC yang telah memiliki
berbagai pengalaman dalam mengerjakan proyek-proyek pembangkit serta minyak dan gas, maka saat 
ini Perseroan mulai terjun ke area industri proses pengolahan mineral”, ujar Abdul Haris Tatang Direktur 
Operasi 3 Perseroan.
 
Proyek Pembangunan Smelter Feronikel yang berlokasi di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka 
Sulawesi Tenggara ini akan menelan investasi Rp. 4 triliun untuk Tahap 1 dan akan dilanjutkan tahap 
berikutnya dengan nilai total investasi mencapai Rp. 14,5 triliun.
 
Pabrik Smelter yang memiliki total kapasitas sebesar 4x72 MVA ini ditargetkan akan dapat beroperasi pada tahun 2021 dan nantinya diperkirakan akan memproduksi sekitar 229.000 ton Feronikel (FeNi) setiap tahunnya dengan kadar nikel 
22-24%. Pembangunan pabrik Smelter ini menggunakan teknologi RKEF yang terdiri dari 4 (empat) 
tanur listrik jenis rectangular dimana teknologi ini merupakan yang pertama di Indonesia. 
 
Pembangunan Smelter Feronikel ini merupakan upaya yang dilakukan oleh PT CNI selaku perusahaan 
dalam negeri untuk dapat membantu meningkatkan devisa negara di sektor minerba. Selain itu, dengan 
beroperasinya pabrik Smelter ini, penyerapan tenaga kerja di masyarakat sekitar dipastikan dapat 
membantu meningkatkan perekonomian.
 
Kontrak Baru April 2019 “Sampai dengan April 2019 ini, Perseroan berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp10,57 triliun 
atau berhasil merealisasikan perolehan kontrak baru sebesar 21% dari total target yang ditetapkan oleh Manajemen Perseroan, yaitu sebesar Rp50,30 triliun di tahun 2019 sehingga Manajemen optimistis target kontrak baru tahun ini akan tercapai,” Lukman Hidayat Direktur Utama Perseroan mengatakan kepada media.
 
Pencapaian kontrak baru sebesar Rp10,57 triliun tersebut terdiri dari kontrak baru Induk Perseroan 
sebesar Rp9,23 triliun dan Anak Perusahaan sebesar Rp1,34 triliun. Beberapa proyek yang berhasil 
diraih Perseroan sampai dengan April 2019, antara lain: RDMP RU V Balikpapan Tahap II sebesar 
Rp3,38 triliun, Jalan Tol Indrapura Kisaran (lanjutan) sebesar Rp3 triliun, Pesantren Mualimin Yogyakarta 
sebesar Rp470 miliar, Runway Soetta Section 1 (pekerjaan tambah) sebesar Rp455 miliar, Kereta Api 
Makassar Pare-Pare sebesar Rp450 miliar, Sapras SPBU Rest Area sebesar Rp334 miliar, RSUD 
Soreang sebesar Rp269 miliar, dsb.
 
Sampai dengan April 2019, perolehan kontrak baru dari BUMN mendominasi perolehan kontrak baru 
Perseroan dengan kontribusi sebesar 65,88%, disusul oleh Swasta sebesar 25,04% dan Pemerintah 
(APBN) sebesar 9,08% dari total perolehan kontrak baru. Sedangkan, perolehan kontrak baru 
berdasarkan jenis atau tipe pekerjaan, yaitu: Power Plant sebesar 33,70%, Jalan & Jembatan sebesar 
28,46%, Gedung sebesar 24,58%, Airport sebesar 4,31%, Railway sebesar 4,26%, Industri sebesar 
3,06% dan Irigasi sebesar 1,66%.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Satgas Yonif 411 Kostrad Berikan Layanan Kesehatan Waga di Bivak Papua

Selasa, 22 Oktober 2019 - 03:00 WIB

Satgas Yonif 411 Kostrad Berikan Layanan Kesehatan Warga di Bivak Papua

Tidak hanya melaksanakan tugas pokoknya dalam menjaga keutuhan NKRI, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Yonif MR 411/Pdw Kostrad juga memberikan layanan kesehatan kepada…

Peserta HNJA saat mengunjungi salah satu Desa binaan Aqua

Selasa, 22 Oktober 2019 - 00:33 WIB

Biogas Mampu Tekan Biaya Pembelian Gas Elpiji Masyarakat

- Bali - Danone melalui Pabrik Aqua memberikan pendampingan ke masyarakat Bali, diantaranya Pariwisata, membantu kepemilikan biogas, pertanian dan ke pemulung. Kesemuanya bentuk keperdulian…

Bibit Ubikayu (Foto:Doc Kementan)

Senin, 21 Oktober 2019 - 22:37 WIB

Pengembangan Bibit Unggul Ubi Kayu, Kementan Bantu Sertifikasi

Jakarta - Industri Pangan olahan ubi kayu saat ini sedang digandrungi masyarakat. Mulai dari minuman berbahan tapioka hingga makanan ringan seperti kripik atau chips stik. Untuk itu dibutuhkan…

CIMB Niaga - foto IST

Senin, 21 Oktober 2019 - 22:17 WIB

CIM Niaga Miliki Aplikasi Mobile Banking

Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) memperkenalkan aplikasi mobile banking terbaru bagi nasabah korporasi yaitu BizChannel@CIMB Mobile. Kehadiran aplikasi tersebut diharapkan dapat…

Ilustrasi

Senin, 21 Oktober 2019 - 18:30 WIB

Kemenkumham Dorong Perbaikan Balai Harta Peninggalan

Jakarta - Pemerintah terus meningkatkan kinerja Balai Harta Peninggalan (BHP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Salah satunya melalui Rapat Kerja Teknis Balai (Rakernis) dengan tema menyikapi…