Menakar Kapasitas Pembuktian MK

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 15 Juni 2019 - 11:23 WIB

Gedung Mahkamah Konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi

INDUSTRY.co.id - Dalam ”Launching Pemantauan Sidang Mahkamah Konstitusi Independen” yang diselenggarakan di Ballroom D’Cost VIP Abdul Muis (Belakang Gedung MK), Kamis (13/6) pukul 13.00-16.00 WIB dilakukan diskusi media yang menghadirkan tokoh hukum maupun tokoh nasional. Hadir sebagai narasumber 3 (tiga) tokoh yang berkompeten di bidang hukum dan konstitusi yakni Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015, Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi 2014, dan Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H., Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam diskusi terungkap berbagai analisis tentang kemungkinan pembuktian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan perselisihan hasil pemilu presiden (PHPU Pilpres) mendatang. Refly Harun menyatakan bahwa jika pembuktian yang dilakukan adalah soal perhitungan suara maka akan terbentur dengan waktu persidangan yang disediakan undang-undang hanya 14 hari. Begitu pula jika dilakukan pembuktian terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif. Pembuktian yang mensyaratkan signifikan juga membuat pembuktian sulit dilakukan. Oleh karena itu Refly mengajukan pendekatan pembuktian konstitusionalitas pemilu yaitu apakah pemilu berlangsung dengan jujur dan adil sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945.

Fitra Arsil sependapat dengan Refly dengan mengajukan fakta pembuktian sepanjang PHPU Pilkada di MK. Fitra mengungkap sepanjang pilkada periode 2016-2018, MK memang lebih banyak melakukan pembuktian kuantitatif mengenai penghitungan suara atau administrasi pemilu seperti validitas dan logisnya DPT. Fakta tersebut terjadi memang karena undang-undang pilkada telah memberi batasan bahwa peserta pilkada yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) menggugat hasil pilkada di MK adalah yang memiliki selisih suara 0,5 hingga 2 persen dengan perhitungan penyelenggara (bergantung jumlah penduduknya).

Menariknya, aturan tersebut tidak ada dalam Pilpres sehingga berapapun selisih suaranya tetap dapat mengajukan gugatan. Dengan aturan ini dapat dipahami bahwa memang pembentuk undang- undang tidak ingin mengarahkan pembuktian di PHPU Pilpres hanya pada selisih penghitungan suara (pembuktian kuantitatif) . Kapasitas pembuktian di MK secara teknis dan waktu yang tersedia tidak mungkin untuk melakukan pembuktian kuantitatif pemilu dengan pemilih dan TPS sebesar pilpres (DPT hamper 200 juta dan lebih dari 800 ribu TPS). Selain itu juga disebutkan siapapun peserta pilpres akan kesulitan untuk mendatangkan bukti kuantitatif di MK.

Hamdan Zoelva mengingatkan bahwa penegakan hukum di pemilu berdasar UU No. 7 Tahun 2017 telah mengalami berbagai kemajuan dibanding sebelumnya. Selain PHPU di MK banyak forum penegakan hukum yang dapat digunakan oleh peserta Pilpres untuk mendapatkan hak -haknya. MK akan mengadili hasil dengan harapan masalah-masalah selain perhitungan hasil telah diselesaikan oleh forum yang lain seperti Bawaslu, PTUN, DKPP dan Peradilan Umum. Namun demikian, Hamdan juga menekankan bahwa dalam kondisi khusus dimana terdapat masalah ketika tidak bekerjanya lembaga-lembaga penyelenggara dan penegak hukum dengan baik sesuai fungsinya maka MK dapat membuat putusan agar peserta pemilu mendapatkan keadilannya.

NHI yang telah meresmikan diri sebagai ”Pemantau Sidang Mahkamah Konstitusi Independen” akan terus mengawal proses di MK dengan berbagai diskusi dan membawakan gagasan-gagasan kritis. Kegiatan ini diharapakan dapat mengawal keadilan di MK dan memberikan edukasi yang lebih baik pada wartawan, media, maupun masyarakat pada umumnya. (Humas NHI)

 Qurrata Ayuni S.H., MCDR Direktur Negara Hukum Institute (NHI)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kredit Pintar Roadshow ke Yogyakarta

Jumat, 20 September 2019 - 16:00 WIB

Mendukung Pembangunan Ekonomi Daerah, Kredit Pintar Roadshow ke Yogyakarta

Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, Kredit Pintar, perusahaan financial technology (Fintech) peer-to-peer (P2P) lending yang merupakan penyedia solusi kebutuhan akses pembiayaan bagi perorangan…

ASEAN Federation Cardiology Congress Menambah Pengetahuan Terbaru Penyakit Jantung

Jumat, 20 September 2019 - 15:40 WIB

ASEAN Federation Cardiology Congress Menambah Pengetahuan Terbaru Penyakit Jantung

Penyakit kardiovaskular masih menjadi ancaman dunia (global threat) dan merupakan penyakit yang berperan utama sebagai penyebab kematian di seluruh dunia. Badan kesehatan dunia (WHO) mendorong…

Bank BTN. (Foto: Istimewa)

Jumat, 20 September 2019 - 15:12 WIB

Relaksasi LTV Pacu Penyaluran KPR Non Subsidi BTN

Jakarta-Angin segar bagi sektor perbankan datang dari Bank Indonesia (BI) yang memangkas Suku Bunga Acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate (DRRR) menjadi 5,25% atau turun sebesar 25 basis point

Kepala Biro Pariwisata dan Komunikasi Pemerintah Kota Taipe, Liu Yi-Ting (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Jumat, 20 September 2019 - 15:10 WIB

Hadir di Kompas Travel Fair 2019, Undiscovered Taipe Promosikan Kota Ramah Muslim

Kota Taipe, Taiwan turut berpartisipasi dalam pameran pariwisata terbesar di Indonesia "Kompas Travel Fair 2019". Bertema Undiscovered Taipe, paviliun dibuka langsung oleh Duta Besar Kamar Dagang…

Jeka Saragih Hadapi Mhar John Manahan International Fight Kelas Ringan

Jumat, 20 September 2019 - 15:00 WIB

Jeka Saragih Hadapi Mhar John Manahan International Fight Kelas Ringan

One Pride Pro Never Quit, Promotor MMA terbesar di Indonesia dengan lebih dari 200 laga per tahun serta menghadirkan 300 petarung yang berasal dari 50 klub yang tersebar di Indonesia, kembali…