YLKI: Diskon Tarif Ojol Boleh Saja Asal Tak Melanggar TBB

Oleh : Hariyanto | Kamis, 13 Juni 2019 - 14:20 WIB

Ilustrasi Pengemudi Gojek (Foto: Serba Gojek)
Ilustrasi Pengemudi Gojek (Foto: Serba Gojek)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Terkait wacana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melarang diskon tarif ojek online (ojol) yang bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat, supaya jangan sampai terjadi predatory price, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyampaikan beberapa pandanganya.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, diskon pada tarif transportasi online seharusnya tidak menjadi masalah. Asal tarif yang telah dipotong diskon oleh operator atau partnernya masih dalam rentang Tarif Batas Bawah (TBB) sampai dengan Tarif Batas Atas (TBA).

"Terkait hal itu sudah ada Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KP 348 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi," kata Tulus melalaui keterangan tertulis yang diterima INDUSTRY.co.id, Kamis (13/6/2019).

Di situ, lanjut Tulus, telah dijelaskan tentang ketentuan tarif transportasi online berdasar biaya batas bawah, biaya batas atas, dan biaya jasa minimal ditetapkan berdasarkan sistem zonasi.

"Jadi, diskon itu tidak bisa diterima ketika penerapannya di bawah TBB. Kalau diskonnya bermain di antara ambang TBB-TBA itu tidak masalah. Tidak ada yg salah dengan diskon selama masih di rentang TBB-TBA. Sebab diskon salah satu daya pikat konsumen," ungkap Tulus.

Menurut Tulus, yang menjadi persoalan, jika ada operator memberikan diskon tarif melewati batas yang telah ditentukan oleh Kepmenhub dengan  mematok dibawah TBB. Jika itu terjadi, bisa menjurus pada persaingan tdk sehat. Bahkan menjurus predatory pricing .

"Di sinilah tugas Kemenhub untuk melakukan pengawasan jangan sampai diskon yang diberikan keluar dari rentang TBB-TBA. Kemenhub wajib memberikan sanksi kepada operator yang memberikan harga di bawah ketentuan Kepmenhub tersebut," katanya.

Munculnya rencana pelarangan diskon di Ojol, kata Tulus, patut diduga  bahwa pemerintah (kemenhub) dalam posisi gamang untuk mengatur Ojol. Dengan Kepmenhub yg sudah ada, sebetulnya cukup untuk memberikan patokan soal tarif.

"Kemenhub tak perlu turun tangan untuk membuat aturan soal diskon. Yang perlu diperketata adalah aturan  soal standar pelayanan minimal bagi Ojol khususnya yang berdimensi keselamatan. Sebab sejatinya dimensi keselamatan pada ojol sangat rendah," lanjutnya.

Oleh karena itu YLKI meminta operator dan partnernya untuk konsisten dan mematuhi regulasi tersebut, agar diskon yang diberikan tidak melanggar TBB. Tulus juga menyampaikan, Kemenhub harus konsisten dalam pengawasan baik terkait implementasi tarif TBA dan TBB, dan juga terkait standar pelayanan yang berdimensi keselamatan, safety.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Yusuf Rony Kabarjay Lulus jadi TNI AD

Senin, 25 Mei 2020 - 22:47 WIB

Terharu, Cita-cita Yusuf Rony Kabarjay Menjadi Prajurit TNI AD Akhirnya Tercapai

Perjalanan panjang Yusuf Rony Kabarjay (20 th) seorang putra asli Papua dari Kampung Toray, Distrik Sota, akhirnya bisa lulus menjadi anggota TNI AD dalam pengumuman rekrutmen Secata PK Gel…

Arief pegawai Kemenag

Senin, 25 Mei 2020 - 19:40 WIB

Kisah Arief ASN Kemenag Buka Usaha Cukur Gratis plus Berbagi Sembako

Arief berencana meneruskan kegiatan amalnya ini usai lebaran dan selama pandemi. ASN yang akan segera memasuki masa pensiun ini ingin berkhidmah kepada masyarakat sesuai keahlian yang dimilikinya.…

Stefano Cugurra Pelatih Bali United (Foto Dok Tribunnews)

Senin, 25 Mei 2020 - 18:00 WIB

Bali United Tim Sampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H

Sebulan sudah umat Islam seluruh dunia menjalankan ibadah puasa sebelum menyambut hari raya kemenangan sukacita yang dimaknai dengan sebutan Idul Fitri. Tahun ini menjadi hari raya Idul Fitri…

Evan Dimas Persija

Senin, 25 Mei 2020 - 17:30 WIB

Evan Dimas Nikmati Ketupat Opor Ayam Saat Lebaran di Surabya

Gelandang Persija Jakarta Evan Dimas merasa senang bisa merayakan Lebaran bersama keluarganya di Surabaya, Jawa Timur.

Ruchman Basori (Kepala Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Diktis)

Senin, 25 Mei 2020 - 17:15 WIB

KIP Kuliah dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi

Beasiswa menjadi keharusan untuk memperluas akses anak bangsa mengenyam pendidikan tinggi. Salah satunya melalui beasiswa miskin dan berprestasi (Bidikmisi). Mulai tahun 2020, pemerintah telah…