Pelaku Usaha Minta Produk Plastik Daur Ulang Bebas Pajak

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 11 Juni 2019 - 12:12 WIB

Ilustrasi Plastik
Ilustrasi Plastik

INDUSTRY.co.id, Jakarta- Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) meminta pemerintah memberikan dukungan fiskal berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk-produk yang dihasilkan dari plastik yang didaur ulang.

"Kalau bisa, (PPN) diturunkan atau dihapus. Jadi, tambah banyak orang yang mau terlibat di industri daur ulang ini," kata Wakil Ketua Umum ADUPI Justin Wiganda seperti dikutip, Senin (610/6/2019).

Justin mengatakan, beberapa produk yang mampu dihasilkan dari barang yang didaur ulang, misalnya botol plastik di antaranya dakron, karpet mobil, jok mobil, hingga bahan campuran aspal.

"Kalau dari plastikkresek, bisa jadi kresek lagi, atau dari botol sampo itu menjadi kresek, karena bahan bakunya HDPE (high density polyethylene). Kalau dari sedotan itu dari polypropylene (PP), bisa dicampur untuk membuat ember," ungkap Agus.

Menurut Justin, pihaknya telah mendiskusikan hal tersebut bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar bisa terealisasi.

"Sudah kami diskusikan dan rekomendasikan ke Kemenperin dan KLHK, mereka masih harus bicara dengan Kementerian Keuangan," pungkasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) menyatakan, pengelolaan limbah merupakan solusi dalam penanganan sampah plastik. Salah satunya melalui daur ulang sampah plastik menjadi produk baru yang bernilai tambah tinggi.

Ketua Umum Adupi Christine Halim mengatakan, pengelolaan sampah plastik merupakan langkah yang tepat. Sementara pencemaran lingkungan yang terjadi akibat sampah plastik seiring kebiasaan masyarakat yang membuang sampah plastik sembarangan dan tidak mengelolanya secara baik.

"Diperlukan program edukasi dan budaya di masyarakat untuk pengumpulan, pemilahan dan pembuangan sampah plastik pada tempatnya," ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, kebijakan pelarangan plastik di sejumlah daerah juga perlu ditinjau ulang. Pelarangan bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah plastik.

"Kebijakan pelarangan tidak dipertimbangkan dampak holistik dengan kajian keilmuan yang telah dipublikasikan," kata dia.

Sementara Ketua Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) Pris Polly Lengkong mengatakan saat ini ada 3,7 juta orang di 25 provinsi bergantung pada sampah plastik dan sampah daur ulang lain dalam mencari nafkah.

"Pengurangan atau pelarangan plastik sudah pasti akan mengurangi pendapatan pemulung. IPI mengharapkan adanya sirkulasi ekonomi daur ulang ditingkatkan, khususnya pada kantong plastik kresek agar ada peningkatan pendapatan pemulung," ujar Polly.

Selain itu, Polly juga menilai adanya pemberlakukan kantong plastik kresek berbayar di supermarket atau minimarket hanya menguntungkan peritel, tetapi di sisi pemulung pendapatannya tidak mengalami kenaikan.

"Pemerintah seharusnya memberlakukan harga daur ulang ditingkatkan, agar makin semangat pemulung untuk mencari kantong kresek, supaya dapat meningkatkan pendapatan pemulung. Sehingga dapat sejahtera dan hidup layak," tandas dia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Veolia

Senin, 24 Juni 2019 - 21:05 WIB

Veolia Water Technologies Establishes Asia Pacific Headquarters in Kuala Lumpur

Veolia Water Technologies, a leading solutions provider for both water and wastewater treatment, is pleased to announce the formation of its regional headquarters in Kuala Lumpur. The move from…

Suasana Konferensi Pers menyambut Harkopnas 2019 yang bakal diselenggarakan pada 12-14 Juli

Senin, 24 Juni 2019 - 20:59 WIB

Ini Alasan Harkopnas 2019 Diadakan di Purwokerto

Penetapan Purwokerto sebagai kota penyelenggara acara puncak Harkopnas 2019 adalah keputusan bernilai sejarah yang menarik.

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 24 Juni 2019 - 20:00 WIB

IMF: Perang Dagang AS-Tiongkok Tak Ada Pihak yang Diuntungkan

Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak akan menguntungkan pihak mana pun dalam jangka panjang, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde…

LinkedIn

Senin, 24 Juni 2019 - 18:10 WIB

LinkedIn: Tiga Rising Skills Ini Pengaruhi Inovasi dan Transformasi Perusahaan di Indonesia

LinkedIn, jaringan profesional terbesar di dunia, meluncurkan Laporan Future of Skills 2019, yang mengidentifikasi 10 rising skills (peningkatan keterampilan) yang paling tinggi di antara…

Ilustrasi Properti

Senin, 24 Juni 2019 - 18:07 WIB

Lima Paket Kebijakan, Dukung Industri Properti Nasional

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara dalam keterangan pers di Jakarta, mengemukakan, kelima paket kebihakan itu terdiri atas: a. penyesuaian…