Pemerintah Didesak Beri Kepastian Tambahan Kuota Haji 2019

Oleh : Ahmad Fadli | Sabtu, 18 Mei 2019 - 07:25 WIB

Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia diminta memberi kepastian kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menjawab tambahan kuota 10 ribu jamaah haji tahun 2019. Hal tersebut untuk menjawab kesanggupan pemerintah dalam pemberangkatan jamaah haji yang tinggal menghitung beberapa bulan lagi.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia, Syam Resfiadi, Jumat (17/5/2019) dalam acara buka puasa bersama PT Patuna Mekar Jaya.

Pihaknya sejak dari awal sudah menduga kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) belum bisa memenuhi tambahan kuota 10 ribu jamaah haji. Syam pun menyarankan bila tambahan kuota haji tersebut tidak bisa dipenuhi oleh haji regular, dan hanya bisa diisi haji khusus, tentunya haji khusus sangat siap.

“Intinya Pemerintah Indonesia harus bisa mengambil semuanya kuota  10 ribu jamaah haji dan harus segera dilaporkan ke petugas muasassah Arab Saudi,” ujarnya

Lanjutnya, sisa haji khusus setelah disetorkan petugas masih ada sisa sekitar 200, dan 600 haji khusus itu masih cadangan. Apabila 200 itu masih bisa menampung dari 600 tinggal 400 bisa ditampung di kuota tambahan 10 ribu regular dan bisa ambil semua.

Pemerintah sudah memutuskan pembiayaan kuota tambahan 10 ribu jamaah haji tahun 2019 tak memakai dana APBN,  Kemenag dan BPKH yang akan menanggungnya kendati demikian menurutnya berapa kuota haji khusus yang didapat jika Rp 100 milyar yang diharus dibayarkan.

“Karena urusan di dalam harus clear terlebih dahulu apakah 231 ribu atau 225 ribu dan data itu yang akan masuk ke dalam sistem e-hajj. Untuk Patuna sendiri tahun ini memberangkatkan 417 jamaah,” paparnya

“Menteri Agama harus gentle menyampaikan kesanggupan penambahan kuota tersebut kepada pihak Kerajaan Arab Saudi, jangan hanya meminta tapi tidak sanggup,” tandasnya .

Sebagai informasi, pemerintah telah memutuskan pembiayaan kuota tambahan 10 ribu jamaah haji tahun 2019 tak memakai dana APBN. Pihak BPKH dan Kemenag yang akan menanggungya, dimana pemerintah harus bisa menyiapkan dana Rp 353,7 milyar untuk membayar uang subsidi atau indirect cost biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direksi Duta Pertiwi Nusantara

Selasa, 18 Juni 2019 - 16:40 WIB

Juni 2019, Duta Pertiwi Nusantara Tentukan Besaran Dividen

Jakarta - PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk menyebutkan untuk tahun buku 2018 Perusahaan belum memutuskan berapa jumlah dividen yang akan dibagikan, penentuannya pada saat RUPS bulan Juni 2019.

Plang Duta Pertiwi Nusantara Tbk

Selasa, 18 Juni 2019 - 16:17 WIB

2019, Duta Pertiwi Nusantara Optimis Tumbuh

Jakarta - PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk memproyeksikan Pendapatan Tumbuh mencapai Rp115 miliar dengan laba bersih Rp9 miliar. Pendapatan bersih pada tahun 2018 sebesar Rp 143,38 miliar. Jumlah…

Industri daur ulang sampah plastik (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Selasa, 18 Juni 2019 - 15:05 WIB

Peran Industri Daur Ulang Dorong Limbah Plastik Punya Nilai Tambah

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan nilai tambah terhadap limbah plastik dan kertas melalui peran industri daur ulang atau recycle industry.

Siswa SD yang mendapatkan beasiswa BRI

Selasa, 18 Juni 2019 - 14:25 WIB

Dukung Pemerataan Pendidikan, BRI Gelar Beasiswa Indonesia Cerdas

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terus menunjukkan kinerja positif dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli di bidang pendidikan. Sepanjang triwulan…

Banjir Sulteng

Selasa, 18 Juni 2019 - 14:05 WIB

Kementerian PUPR Lakukan Upaya Tanggap Darurat Pascabencana Banjir di Sulawesi Tenggara

Bantuan tanggap darurat disalurkan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya berupa layanan air bersih dan sanitasi, termasuk fasilitas MCK darurat ke lokasi-lokasi pengungsian…