Terkait POJK Kredit Nol Persen Untuk Kendaraan Bermotor, YLKI Ancam Lakkukan Uji Materi ke MA

Oleh : Hariyanto | Senin, 14 Januari 2019 - 10:59 WIB

Ilustrasi Mobil (Ist)
Ilustrasi Mobil (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membatalkan Peraturan OJK (POJK) No. 35/2018 tentang kredit nol persen untuk mobil dan sepeda motor. POJK No. 35/2018.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan POJK tersebut wajib dibatalkan, dengan beberapa catatan kritis, antara lain terkait adanya syarat khusus untuk mendapatkan down payment (uang muka) nol persen, sebagaimana klaim Humas OJK, bahwa syarat khusus tersebut praktiknya sangat mudah dimanipulasi.

"Terbukti, selama ini syarat uang muka 30 persen untuk kredit mobil/sepeda motor juga dengan mudah dimanipulasi. Akibatnya kredit sepeda motor tanpa uang muka pun berjalan terus, lancar tanpa kendala. Jadi adanya syarat khusus untuk uang muka nol persen oleh OJK potensi pelanggarannya sangat besar, sebagaimana ketentuan uang muka 30 persen," kata Tulus melalui keterangan tertulis yang diterima INDUSTRY.co.id, Senin (14/1/2019).

Tulus mengatakan, uang muka nol persen hanya layak diberikan untuk kredit kendaraan untuk angkutan umum, bukan kendaraan pribadi. Selama ini, menurut Tulus,  justru kredit untuk kendaraan umum malah dengan syarat yang memberatkan perusahaan angkutan umum, baik swasta dan atau BUMN/BUMD.

Selain itu, lanjut Tulus, uang muka nol persen hanya layak diberikan untuk kendaraan bermotor yang ramah lingkungan, seperti mobil/sepeda motor listrik. Bukan kendaraan bermotor yang berbasis energi fosil.

"Apalagi praktiknya kendaraan bermotor di Indonesia masih dominan menggunakan BBM jenis premium, yang sangat buruk dampaknya terhadap lingkungan. POJK No.35/2018 akan mendistribusi polusi udara, bahkan polusi suara, yang lebih masif; bukan hanya di ranah perkotaan tetapi juga ranah perdesaan," lanjut Tulus.

Tulus menambahkan, uang muka nol persen akan memicu kemiskinan baru di rumah tangga miskin. Terbukti, sejak booming 10 tahun terakhir kredit sepeda motor, rumah tangga miskin yang terjerat iming-iming kredit sepeda motor murah, sangat masif.

"Akibatnya, banyak sekali rumah tangga miskin yang semakin miskin karena pendapatannya tersedot untuk mencicil kredit sepeda motor, atau bahkan mengalami kredit macet (gagal bayar). Dengan demikian, uang muka nol persen untuk kredit sepeda motor adalah jebakan betman yang amat mematikan bagi rumah tangga miskin," tambahnya.

Ia mengatakan, kebijakan OJK tersebut sangat kontraproduktif terhadap upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan; kontraproduktif terhadap lingkungan hidup, yang saat ini makin tercemar oleh penggunaan bahan bakar fosil/BBM yang digunakan kendaraan pribadi. Kebijakan OJK juga sangat kontra produktif bagi lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta, Bodetabek, dan kota besar lainnya.

"Kemacetan di Jakarta akan makin parah karena nafsu untuk membeli ranmor pribadi makin tinggi, akibat adanya insentif nol persen. Buntutnya pembangunan infrastruktur transportasi masal seperti MRT/LRT dan Transjakarta akan mati suri. Masyarakat akan makin gandrung dengan ranmor pribadi dan tidak berminat menggunakan angkutan umum masal, dan berpotensi mangkrak. Padahal MRT/LRT dibangun dengan dana utang," lanjutnya.

Oleh karenanya, YLKI mendesak dengan sangat agar OJK membatalkan POJK No. 35/2018. Pasalnya, salah satu tugas utama OJK adalah melindungi konsumen jasa finansial, bukan malah menjerumuskannya. "Jika OJK tak membatalkan POJK dimaksud, YLKI dan Jaringan Lembaga Konsumen Nasional akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung," pungkas Tulus.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Rizal Ramli (dok RMOL)

Kamis, 25 April 2019 - 23:23 WIB

Rizal Ramli: Target Ekonomi Tahun 2020 Mediocre, Ngapain Jadi Presiden Lagi?

Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah Jokowi sebesar 5,3-5,6% untuk tahun 2020 sangat mengecewakan. Karena, angka itu nyaris sama dengan kinerjanya selama 4,5 tahun terakhir yang…

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita Kordinasi perunggasan

Kamis, 25 April 2019 - 23:08 WIB

Kementan Lakukan Koordinasi Bahas Strategi dan Kebijakan Perunggasan Nasional

Depok, Kementan terus lakukan koordinasi bahas Strategi kebijakan mendukung usaha perunggasan nasional, sejak diberlakukannya Permentan Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan…

Ilustrasi transaksi bawang putih di pasar. (Foto: Halo Malang)

Kamis, 25 April 2019 - 21:24 WIB

Kemendag Izinkan Delapan Perusahaan Impor Bawang Putih

Kementerian Perdagangan mengeluarkan surat persetujuan impor bawang putih untuk delapan perusahaan seiring melonjaknya harga bawang putih dalam beberapa pekan terakhir ini.

Kapal yang terbakar

Kamis, 25 April 2019 - 19:14 WIB

Kapal MOS Meledak, Kemnaker Tuntut Bayar Hak Korban

Jakarta - Pengawas Ketenagakerjaan masih Selidiki Kecelakaan Kerja di Karimun Kepri, akibat terbakarnya kapal yang terjadi di PT Multi Ocean Shipyard (MOS), Karimun, Kepulauan Riau.

Art Moments Jakarta Akan Digelar 3-5 Mei 2019 - foto Candra/industry.co.id

Kamis, 25 April 2019 - 15:24 WIB

Art Moments Jakarta Akan Digelar 3-5 Mei 2019

Art moments jakarta gandeng para pelajar