Tahun 2019, DMO Batubara 20 Hingga 25 Persen

Oleh : Hariyanto | Minggu, 13 Januari 2019 - 13:05 WIB

Ilustrasi Batubara (ist)
Ilustrasi Batubara (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kebijakan pemanfaan batubara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) akan tetap diberlakukan pada tahun ini. Jatah kuota untuk pasar domestik pada 2019 akan dipatok pada kisaran 20-25%.

"Mengenai DMO, kebijakan 2019 masih tetap sama, besarannya berapa, mungkin 20-25% itu biasanya sekitar itu, tergantung produksi nasional, harganya masih USD 70," ujar Direktur Jendaral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono pada pemaparan capaian kinerja Minerba di Jakarta, Rabu (9/1/2019) lalu.

Pemanfaatan batubara domestik ini diperuntukan untuk menjamin pasokan kebutuhan sumber energi primer dan bahan baku di dalam negeri serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang. 

Setiap tahun jumlahnya pun bertambah, tahun 2014 DMO sebanyak 76 Juta Ton, Tahun 2015 sebanyak 86 Juta Ton, Tahun 2016 sebanyak 91 Juta Ton, Tahun 2017 sebanyak 97 Juta Ton dan Tahun 2018 sebanyak 115 Juta Ton.

Produksi batubara tahun 2018 sendiri meningkat menjadi 528 Juta Ton dibanding produksi tahun 2017 sebesar 461 Juta Ton. Diperkirakan produksitahun 2019 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2018, terutama untuk produksi dari daerah. Sementara untuk produksi dari perusahaan tambang besar atau PKP2B maupun yang diterbitkan pemerintah pusat tercatat 380 juta ton.

Perbaikan pengelolaan batubara nasional pun terus dilakukan. Pada tahun 2018, Kementerian ESDM c.q Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah mencatatkan beberapa capaian seperti amandemen PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KK (Kontrak Karya). Seluruh PKP2B yang berjumlah 68 PKP2B dan 29 KK telah melakukan amandemen, sisanya 2 KK belum melakukan amandemen kontrak.

Perbaikan Tata Kelola Pertambangan tidak hanya dilakukan dengan pembaruan atau amandemen perjanjian dan kontrak, melainkan juga fokus pada pembenahan izin usaha pertambangan. Pada periode 2015 - 2018 Forum Korsup KPK dan Ditjen Minerba telah melakukan pencabutan terhadap 4.678 IUP, dan 5.131 IUP telah memiliki status Clean and Clear (CnC). 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direksi Duta Pertiwi Nusantara

Selasa, 18 Juni 2019 - 16:40 WIB

Juni 2019, Duta Pertiwi Nusantara Tentukan Besaran Dividen

Jakarta - PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk menyebutkan untuk tahun buku 2018 Perusahaan belum memutuskan berapa jumlah dividen yang akan dibagikan, penentuannya pada saat RUPS bulan Juni 2019.

Plang Duta Pertiwi Nusantara Tbk

Selasa, 18 Juni 2019 - 16:17 WIB

2019, Duta Pertiwi Nusantara Optimis Tumbuh

Jakarta - PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk memproyeksikan Pendapatan Tumbuh mencapai Rp115 miliar dengan laba bersih Rp9 miliar. Pendapatan bersih pada tahun 2018 sebesar Rp 143,38 miliar. Jumlah…

Industri daur ulang sampah plastik (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Selasa, 18 Juni 2019 - 15:05 WIB

Peran Industri Daur Ulang Dorong Limbah Plastik Punya Nilai Tambah

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan nilai tambah terhadap limbah plastik dan kertas melalui peran industri daur ulang atau recycle industry.

Siswa SD yang mendapatkan beasiswa BRI

Selasa, 18 Juni 2019 - 14:25 WIB

Dukung Pemerataan Pendidikan, BRI Gelar Beasiswa Indonesia Cerdas

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terus menunjukkan kinerja positif dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli di bidang pendidikan. Sepanjang triwulan…

Banjir Sulteng

Selasa, 18 Juni 2019 - 14:05 WIB

Kementerian PUPR Lakukan Upaya Tanggap Darurat Pascabencana Banjir di Sulawesi Tenggara

Bantuan tanggap darurat disalurkan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya berupa layanan air bersih dan sanitasi, termasuk fasilitas MCK darurat ke lokasi-lokasi pengungsian…