Tahun 2019, DMO Batubara 20 Hingga 25 Persen

Oleh : Hariyanto | Minggu, 13 Januari 2019 - 13:05 WIB

Ilustrasi Batubara (ist)
Ilustrasi Batubara (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kebijakan pemanfaan batubara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) akan tetap diberlakukan pada tahun ini. Jatah kuota untuk pasar domestik pada 2019 akan dipatok pada kisaran 20-25%.

"Mengenai DMO, kebijakan 2019 masih tetap sama, besarannya berapa, mungkin 20-25% itu biasanya sekitar itu, tergantung produksi nasional, harganya masih USD 70," ujar Direktur Jendaral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono pada pemaparan capaian kinerja Minerba di Jakarta, Rabu (9/1/2019) lalu.

Pemanfaatan batubara domestik ini diperuntukan untuk menjamin pasokan kebutuhan sumber energi primer dan bahan baku di dalam negeri serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang. 

Setiap tahun jumlahnya pun bertambah, tahun 2014 DMO sebanyak 76 Juta Ton, Tahun 2015 sebanyak 86 Juta Ton, Tahun 2016 sebanyak 91 Juta Ton, Tahun 2017 sebanyak 97 Juta Ton dan Tahun 2018 sebanyak 115 Juta Ton.

Produksi batubara tahun 2018 sendiri meningkat menjadi 528 Juta Ton dibanding produksi tahun 2017 sebesar 461 Juta Ton. Diperkirakan produksitahun 2019 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2018, terutama untuk produksi dari daerah. Sementara untuk produksi dari perusahaan tambang besar atau PKP2B maupun yang diterbitkan pemerintah pusat tercatat 380 juta ton.

Perbaikan pengelolaan batubara nasional pun terus dilakukan. Pada tahun 2018, Kementerian ESDM c.q Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah mencatatkan beberapa capaian seperti amandemen PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KK (Kontrak Karya). Seluruh PKP2B yang berjumlah 68 PKP2B dan 29 KK telah melakukan amandemen, sisanya 2 KK belum melakukan amandemen kontrak.

Perbaikan Tata Kelola Pertambangan tidak hanya dilakukan dengan pembaruan atau amandemen perjanjian dan kontrak, melainkan juga fokus pada pembenahan izin usaha pertambangan. Pada periode 2015 - 2018 Forum Korsup KPK dan Ditjen Minerba telah melakukan pencabutan terhadap 4.678 IUP, dan 5.131 IUP telah memiliki status Clean and Clear (CnC). 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menyambut Hari Perumahan Nasional 25 Agustus 2019, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. turut serta dalam mewujudkan impian para Aparatur Sipil Negara atau ASN dan anggota Polri serta TNI untuk memiliki tempat tinggal dengan berbagai kemudahan

Minggu, 25 Agustus 2019 - 22:41 WIB

Percepat Pencapaian Sejuta Rumah, Bank BTN Salurkan KPR Untuk Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI di Palembang

Palembang-Menyambut Hari Perumahan Nasional 25 Agustus 2019, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. turut serta dalam mewujudkan impian para Aparatur Sipil Negara atau ASN dan anggota Polri…

BNI Syariah. (Foto: IST)

Minggu, 25 Agustus 2019 - 19:54 WIB

BNI Syariah Lakukan Program Pelatihan Masjid di Cirebon

Cirebon - BNI Syariah terus mengoptimalisasi peran masjid dalam hal manajemen dan keuangan. Kali ini BNI Syariah bersama Yayasan Daarut Tauhiid Peduli kembali bersinergi mengadakan pelatihan…

(IG/ussypratama)

Minggu, 25 Agustus 2019 - 14:55 WIB

Kiat Sukses Ussy Sulistiawaty Jalankan Bisnis Kuliner

Kuliner nusantara juga perlu memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran.

Konferensi pers pengumuman lima pemenang kompetisi Bango Penerus Warisan Kuliner 2019 di Jakarta baru-baru ini.(Andi Mardana)

Minggu, 25 Agustus 2019 - 14:27 WIB

Inilah 5 Pemenang Bango Penerus Warisan Kuliner 2019

Siap bergabung bersama jutaan pelaku UMKM di Indonesia yang berhasil meraih peningkatan omzet secara signifikan dengan mengadopsi teknologi digital.

Ilustrasi Jaringan Internet (KTSDESIGN/Getty Images)

Minggu, 25 Agustus 2019 - 12:50 WIB

Peningkatan Kapasitas Jaringan Seluler Sangat Diperlukan

Hal ini dapat dicapai melalui tiga cara, yaitu penambahan Base Transceiver Station (BTS), penambahan frekuensi dan perbaruan teknologi.