Menunggu Data BPS untuk Masalah Impor Beras

Oleh : Wiyanto | Kamis, 20 September 2018 - 17:38 WIB

Beras (Foto/Rizki Meirino)
Beras (Foto/Rizki Meirino)

INDUSTRY.co.id

Jakarta – Polemik impor beras medium antara Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso (Buwas) dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita kian meruncing. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan data proyeksi produksi Kementerian Pertanian (Kementan) jadi sebab.

Menurut Darmin, jika data proyeksi produksi tepat sesuai angka yang diberikan Kementan, ia tak akan mengambil langkah impor.

"Tapi yang punya instrumen itu adalah Kementerian Pertanian. Kami juga bikin dengan satelit, tapi tetap tidak bisa dibilang sama. Makanya koordinasinya, kami sudah bilang, betulkan data itu," jelasnya.

Di mana sebenarnya sumber persoalan data pangan ini bermula? Pemerintah tidak lagi memiliki data pangan resmi, setelah Badan Pusat Statistik “puasa” merilis data pangan sejak 2015 silam. Sejak itu BPS tidak lagi mengeluarkan data produksi beras, melainkan hanya data berupa ekspor dan impor beras. Hal ini ditegaskan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti.

“BPS sampai sekarang belum mengeluarkan lagi data produksi beras," kata Yunita.

Atas permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) BPS tengah menyiapkan metode penelitian yang baru, terkait data pangan BPS yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BPS akan kembali merilis data produksi pangan pada Oktober 2018 mendatang, setelah molor dari rencana sebelumnya pada Agustus lalu. Data itu menggunakan metode pengumpulan data yang baru, yakni Kerangka Sampel Area (KSA). Metode ini sudah diujicobakan dan diterapkan sejak tahun 2016 di Garut dan Indramayu, dan keseluruhan pulau Jawa pada 2017, kecuali DKI Jakarta.

Metodologi pendataan berbasis teknoogi yang dibangun atas kerja sama BPS dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ini, nantinya akan akan mencakup 192 ribu titik pengamatan di seluruh provinsi di Indonesia. Pengamatan menggunakan satelit milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), serta aplikasi perangkat lunak yang akan memantau kondisi lahan pertanian secara berkala.“Kami akan cek 192 ribu titik di tiap daerah setiap akhir bulan. Petugas akan berjalan setiap tanggal 23 hingga 30,” ujar Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta.

Data Kementan Diolah Bersama BPS

Secara resmi satu-satunya lembaga yang boleh mengeluarkan data, termasuk data pertanian adalah BPS. Lalu bagaimana Pemerintah dapat memperkirakan ketersediaan pangan nasional dan menjaga stabilitas harga bahan pangan?

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementan, Ketut Kariyasa mengatakan, sebagai Kementerian yang diberi tanggung jawab membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, Kementan harus memiliki sandaran data.

“Kementan memiliki struktur sampai level desa, mitra tani, dan sebagainya mengenai luas panen, luas tanam, dan seterusnya. Kementan juga punya citra satelit landsat – data mentah dari citra landsat diolah Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian. Di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) data disebarluaskan dan bisa dilihat melalui website”, ujar Ketut.

Metode pengumpula data produksi yang dilakukan Kementan sebelum dan sesudah 2016, menurut Ketut tidak berubah.

“Tetap berpedoman pada standar yang telah disepakati bersama antara BS dengan Kementan”, jelas Ketut.

Ia menggarisbawahi, data produksi yang digunakan Kementan merupakan hasil pengolahan oleh BPS dengan Sistem Informasi Tanaman Pangan (SIM-TP). Yang kemudian disingkronisasi pada rapat pembahasan Angka Ramalan (ARAM), Angka Sementara (ASEM), dan Angka Tetap (ATAP). Rappat pembahasan ini dihadiri semua perwakilan BPS Provinsi, pusat dan dinas-dinas. Kementan, tegas Ketut, menjunjung tinggi prinsip satu peta satu data dan tidak berwenang mengeluarkan data secara sepihak.

“Maka, meski sejak 2015 BPS menyatakan tidak lagi merilis data produksi beras, BPS tetap lembaga yang sah mengeluarkan Angka Ramalan berdasarkan hasil rapat koordinasi BPS dengan Kementan”, tambahnya. Publik kini menanti rilis data pangan yang baru, data berbasis teknologi hasil kerjasama BPS dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Data yang digadang-gadang akan lebih efektif dan objektif dibanding dengan _eye estimate_ , metode yang sudah berpuluh-puluh tahun digunakan BPS dalam menghitung produksi padi. Semoga saja.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gubernur Sumatera Utara, H. Edy Rahmayadi (kemeja putih) didampingi Direktur BTN, Budi Satria (kanan), sedang berbincang-bincang dengan calon konsumen KPR BTN ketika sedang melakukan akad kredit di Medan, Sumatera Utara, Senin (22/04/2019).

Selasa, 23 April 2019 - 01:35 WIB

Bank BTN Gelar Akad Kredit Massal untuk 8.500 Unit Rumah Bernilai Rp1 Triliun

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), atau Bank BTN, menggelar akad massal untuk 8.500 unit rumah yang digelar secara serentak di seluruh kantor cabang perseroan dengan total nilai mencapai lebih…

Prince Hassan Resmikan Klinik Bantuan BAZNAS Untuk Pengungsi Palestina

Senin, 22 April 2019 - 21:01 WIB

Prince Hassan Resmikan Klinik Bantuan BAZNAS Untuk Pengungsi Palestina

Presiden Jordan Medical Aid For Palestinians (MAP), Prince El Hassan Bin Talal, meresmikan klinik bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk pengungsi Palestina di Yordania. “Klinik…

Traveloka Epic Sale 2019

Senin, 22 April 2019 - 20:46 WIB

Mudahkan Pengguna Wujudkan Impian Liburan Hari Raya, Traveloka Hadirkan EPIC Sale 2019

Para pengguna Traveloka sebentar lagi akan dapat menikmati potongan harga terbatas yang luar biasa melalui program khusus Traveloka Epic Sale. Program yang akan berlangsung pada tanggal 24-27…

Capres Prabowo Subianto (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 22 April 2019 - 20:30 WIB

Capres Prabowo Sakit, Tak Bisa Bertemu Utusan Capres Jokowi

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak bisa bertemu…

Ilustrasi Industri Manufaktur (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Senin, 22 April 2019 - 20:15 WIB

Kejar Target Pertumbuhan Industri 5,4 Persen, Ini Program Strategis Menperin

Kementerian Perindustrian terus berupaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) kompeten terutama yang siap menghadapi era industri 4.0.