Di Depan Mahasiswa, Menko Luhut Sosialisasikan Poros Maritim

INDUSTRY.co.id - Surabaya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan memberikan kuliah umum di Universitas Airlangga, Sabtu (08-09-2018). Adapun tema yang diangkat dalam kesempatan ini adalah “Wawasan Kebangsaan Menuju Kedaulatan Pangan, Maritim, dan Daya Saing Bangsa.

Pada kesempatan ini, Menko Luhut mengajak para generasi muda untuk ikut bersama-sama dalam membangun bangsa.

Ia percaya, bahwa anak muda bisa membawa Indonesia menuju kejayaan di masanya.

“Negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.

Menko Luhut menekankan, bahwa kita harus berani mengambil sikap demi kemajuan bangsa dan negara. Pasalnya, pendiri bangsa ini telah membuat Indonesia menjadi satu, dari Sabang hingga Merauke.

“Untuk itu saya titip kepada kalian sebagai anak muda, pegang betul itu. Karena kalau tidak pecah negeri ini,” ucapnya.

Ia juga menginginkan agar para generasi muda ketika menjadi orang besar untuk tidak berbicara bohong, karena akan merusak generasi ke bawahnya. 

“Jadi pemimpin itu jangan pernah berbicara bohong, kalau berbicara bohong itu akan merusak generasi ke bawah. Dan itu akan meracuni anak-anak muda,” tegasnya.

Menko Luhut mengatakan, Indonesia adalah satu-satunya negara anggota G20 di Asia Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi yang meski sedikit mengalami naik turun, di tengah kelesuan ekonomi global, namun rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,7% selama 10 tahun terakhir ini.

Hal ini disebabkan karena negara Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam (SDA) dan berkomitmen memberi nilai tambah produksi sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

“Tapi kalau saya boleh bilang, kita kurang manage dan integrasikan. Untuk itu saya minta kepada rektor dan para guru besar untuk belajar membuat bagaimana mengintegrasikan satu program,” paparnya.

Dalam konteks Poros Maritim Dunia, Menko Luhut mengatakan, Indonesia memiliki visi dan misi menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional.

Namun demikian, hal ini terlambat di eksekusi. Pasalnya, baru pada Presiden Joko Widodo yang mau mengambil langkah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

“Sejak saya masih menjadi perwira, selalu diumumkan posisi silang tapi tidak pernah ada eksekusinya. Baru di era Presiden jokowi. Untuk itulah kami buat Perpres mengenai visi dan misi maritim ini,” ungkap Luhut.

Di samping itu, Menko Luhut juga menjelaskan terkait pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Pada kuartal I, pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,27%, meski di tengah kondisi problematika global saat ini.

“Tapi inflasi yang sangat penting. Kita masih bisa tahan di bawah 4%, kemarin masih 3,12% dan kita hitung, mungkin tahun ini akan berkisar di 3,5%. Jadi masih sangat bagus,” paparnya.

Luhut juga mengatakan, program pemerataan pemerintah dalam mengentaskan kesenjangan mulai menunjukan hasil. Menurutnya, program pemerataan pemerintah  tersebut berhasil menurunkan tingkat kesenjangan di Indonesia, dari 0,41 menjadi 0,389. Angka ini sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Sebenarnya semua terlihat berjalan bagus. Jadi anda sebagai mahasiswa dalam era sekarang ini, kalau mau bicara jangan pakai perasaan, tapi pakai data. Data ini bersumber dari BPS, dan tidak mungkin BPS akan membohongi kita,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Menko Luhut, saat ini angka kemiskinan di Indonesia telah menembus single digit atau 9,82% atau setara dengan 25,9 juta orang. Angka ini pun kata Menko Luhut, Pemerintah masih ingin menurunkannya lagi hingga bisa sampai di angka 25 juta sampai dengan tahun 2019 mendatang.

Untuk itu, Pemerintah terus menggenjotnya melalu sejumlah program-program strategis pemerintah. Di antaranya adalah melalui program dana desan, program keluarga harapan, dan seteterusnya. “Ini sangat bisa kita turunkan,” tandasnya.

Menko Luhut menambahkan, saat ini peringkat bisnis Indonesia berdasarkan pengakuan dari dunia internasional semakin membaik, yakni 72. Menurutnya, pemerintah telah menargetkan angka ini bisa mencapai dibawah 50 hingga 2019 mendatang.

“Untuk itu kita pangkas peraturan-peraturan yang dianggap tidak perlu,” pungkasnya.