Saatnya Beralih ke BBM Euro 4 Ramah Lingkungan

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Mengacu Indeks Standard Pencemaran Udara (ISPU) yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), per Rabu (08/08/2018) dari lima wilayah kota DKI Jakarta, hanya wilayah Jakarta Pusat yang mencapai kategori baik. Adapun Jakarta Utara masuk kategori sangat tidak baik, Jakarta Timur tergolong tidak sehat dan wilayah Jakarta Barat dan Selatan dinilai sedang. 

Acuan ini membuktikan kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya masih membahayakan kesehatan warga. Bayangkan setiap hari masyarakat menghirup partikel timbal, logam berat yang berasal dari pembuangan transportasi, pembangkit listrik dan aktivitas industri.

Salah satu yang disebut-sebut menjadi penyumbang pencemaran udara di Indonesia ialah jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat. Menurut data Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) dan AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia), jumlah kendaraan roda empat maupun roda dua setiap tahunnya naik signifikan. Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor berakibat meningkatnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di sektor transportasi. Dampaknya, gas buang (emisi) yang mengandung polutan juga naik dan mempertinggi kadar pencemaran udara. 

Menyikapi kondisi tersebut, maka terbitlah beleid perihal aturan emisi Euro IV. Yaitu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O atau yang lebih dikenal dengan Standar Emisi Euro IV. Konsekuensinya, setelah September 2018 mobil bensin yang beredar di Indonesia harus memenuhi syarat emisi Euro 4. Sedangkan untuk kendaraan bermotor tipe baru dan yang sedang diproduksi berbahan bakar diesel mulai diberlakukan 10 Maret 2021. Namun dengan adanya momentum Asian Games 2018 maupun World Bank-IMF Meeting di Bali, penerapan BBM Euro 4 dipercepat mulai Agustus ini, mengingat tingkat emisi rendah menjadi syarat bagi penyelenggaraan ajang olahraga terakbar Asia ini. 

Skema penerapan juga diperluas tidak hanya di lokasi Asian Games di Jabodetabek, Palembang dan Jawa Barat namun juga seluruh Indonesia. Sejauh ini, Pertamina sudah siap menyediakan pasokan BBM Euro 4 sebanyak 791 SPBU di Jawa, Sumatra, Bali, Sulawesi, NTT dan Kalimantan. Ini belum termasuk pasokan dari badan usaha retail migas lainnya. Peraturan Menteri LHK ini berimplikasi perlunya persiapan pada berbagai sektor, seperti Kementerian ESDM bersama Pertamina untuk menyusun spesifikasi bahan bakar nasional yang mengacu pada standar Euro 4. Selain itu, perlu menyiapkan investasi untuk penyediaan bahan bakar, baik bensin (gasoline) dan solar minyak diesel, yang memenuhi standar Euro 4.  Padahal, Indonesia sudah tertinggal dari negara Asia jiran yang lebih dulu memberlakukan standar emisi Euro 4. Singapura sudah sudah menerapkannya sejak 2006, disusul Thailand dan Filipina pada 2012, serta Malaysia pada 2013. Jika beleid ini diberlakukan sepenuhnya jenis bahan bakar Premium dengan RON (registered octane number) 88, Pertalite (RON 90), dan Pertamax (RON 92) bakal ditarik dari pasar. Kementerian Perhubungan bersama dengan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi perlu menyiapkan fasilitas untuk uji laik jalan kendaraan bermotor roda dua dan empat menggunakan metode uji Euro 4. Kemenperin bersama Industri otomotif dalam negeri juga harus menyiapkan infrastruktur produksi dan teknologi mesin yang mengadopsi standar emisi Euro 4. Melalui penerapan Euro 4 ini kualitas udara perkotaan di Indonesia diharapkan akan menjadi semakin baik. Penerapan Euro 4 juga memberikan benefit kepada konsumen karena lebih meningkatkan efisiensi kualitas bahan bakar. 

Di sisi produsen mobil di Indonesia, tidak perlu lagi memberlakukan dua standar. Karena selama ini untuk pasar dalam negeri diproduksi dengan standar Euro 2, sedangkan untuk kendaraan yang diekspor dengan standar Euro 4. Hal ini membuat biaya produksi menjadi lebih mahal karena produsen harus menyediakan dua jenis teknologi dalam memproduksi kendaraan tersebut. Dari sisi ekonomi, Standar Euro 4 yang menggunakan Low Sulphur Fuel atau BBM dengan kadar belerang rendah, bila diproduksi dari dalam negeri, menurut Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) akan menggandakan Net Economic Benefit menjadi Rp3.973 triliun di tahun 2030.

Lantas bagaimana kesiapan dari Kementerian LHK untuk mendorong pemakaian BBM Euro 4 sebagai upaya menekan emisi gas buang dan langit biru? Kebijakan insentif apa yang diberikan Kemenko Perekonomian kepada para pemangku kepentingan terkait BBM Euro 4 ini? Kesiapan distribusi Pertamina seperti apa? Apakah penjualan BBM Euro 4 membebani keuangan Pertamina? Sejauh mana efisiensi pemakaian BBM Euro 4 pada mobil dan motor? Apakah kebijakan ini berdampak positif bagi industri otomotif nasional?

Pelbagai isu tersebut akan dikupas tuntas dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "BBM Euro 4 Ramah Lingkungan" di Ruang Serba Guna Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (09/08/2018) pukul 13.00 WIB. Menurut rencana hadir sebagai narasumber Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kementerian LHK MR Karliansyah, Deputi Bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian Montty Girianna, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih, Dirjen Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin Putu Juli Ardika, Vice President Corporate Communication Pertamina.