Industri Keramik Nasional, Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Oleh : Ahmad Fadli | Jumat, 27 Juli 2018 - 07:37 WIB

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) dorong pemerintah implementasikan safeguards terhadap impor keramik pada Agustus mendatang. (Dok: INDUSTRY.co.id)
Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) dorong pemerintah implementasikan safeguards terhadap impor keramik pada Agustus mendatang. (Dok: INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Gempuran keramik impor dari China dinilai telah mempengaruhi pasar lokal di Indonesia. Saat ini pertumbuhan sektor industri keramik mendekati minus 2 persen dari sebelumnya tumbuh plus 5 hingga 6 persen.

Ibarat kata, industri keramik sudah jatuh tertimpa tangga pula. Belum pulihnya sektor properti, industri keramik Indonesia harus bisa survive ditengah biaya produksi yang tinggi lantaran harga gas tinggi serta serbuan impor produk China berharga miring ke pasar domestik.

Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Elisa Sinaga kepada INDUSTRY.co.id Kamis (26/7/2018) mengatakan para produsen industri keramik tanah air mengharapkan dukungan pemerintah dalam hal harga gas supaya diturunkan sesuai dengan janji pemerintah. Harga gas yang bersaing akan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Penurunan harga gas satu dolar saja turut menyumbang 35 persen biaya energi bagi perusahaan keramik, pengusaha sudah berjingkrak, ungkapnya

Asaki berkeluh kesah dikondisi belum stabilnya pasar properti namun ironinya impor malah meningkat. Sebanyak 70 juta meter persegi ubin porselen merambah pasar lokal, yang tentunya bisa dipenuhi pasar keramik dalam negeri.

Bayangkan saja, saat bea masuk impor keramik China 20 persen saja, pertumbuhan impornya mencapai 22 persen setiap tahun, ujar dia.

Sebabnya, Asaki mendesak pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia segera mengimplementasikan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) terhadap impor keramik pada Agustus mendatang.

Hal senada diutarakan oleh Direktur Operasional PT Arwana Citramulia Tbk , Edy Suyanto yang berharap safeguard minimal naik 30 persen.

Kalau safeguard hanya 20 saja, industri kemarik dalam negeri tetap akan mati. Safeguard bagi industri keramik saat ini sebagai obat nyeri. Karenanya kami memohon perhatian pemerintah agar industri keramik bisa bangkit, ujarnya.

Ia menambahkan, posisi sektor industri keramik tiga tahun lalu masuk empat besar dunia. Tapi dengan impor dari China yang menggempur industri turun di urutan tujuh atau delapan. Melihat hal ini, maka diupayakan untuk segera memberlakukan safeguard.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Marissa Icha

Rabu, 01 April 2020 - 13:00 WIB

Pengusaha Marissa Icha Geluti Bisnis Cat Mobil Berbahan Daun Talas

Di era serba digital seperti sekarang, ternyata banyak lahir wanita entrepreneur hebat, salah satunya, Marissa Icha. Ia sukses membuka usaha 29 Auto Care. Car cosmetics salah satu yang dapat…

Ketum HIPMI Maming

Rabu, 01 April 2020 - 12:45 WIB

Ketum HIPMI Apresiasi Gelontoran Dana APBN Rp405,1 triliun untuk Tangani Covid-19

Perppu tersebut diapresiasi oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H Maming. Yaitu alokasi dana, adanya tambahan belanja dan pembiayaan Anggaran…

Ilustrasi Listrik (ist)

Rabu, 01 April 2020 - 12:33 WIB

YLKI Menilai Penggratisan dan Diskon Tarif Listrik Salah Sasaran

YLKI menilai, jika pertimbangannya soal dampak ekonomi Covid-19; seharusnya yang diprioritaskan adalah kelompok konsumen yang tinggal di perkotaan. Sebab faktanya merekalah yang terdampak langsung,…

Migas Ilustrasi

Rabu, 01 April 2020 - 12:30 WIB

Pak Jokowi Jangan Lupa, Sekarang Tanggal 1 April 2020, Batas Waktu Realisasi Penurunan Harga Gas Industri Sebesar US$6 per MMBTU

Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) dan sejumlah pelaku industri pengguna gas bumi tetap optimis pemerintah akan merealisasikan penurunan harga gas industri sesuai Peraturan Presiden…

Pembangunan Perumahan

Rabu, 01 April 2020 - 12:21 WIB

Kementerian PUPR Mulai Gulirkan Stimulus di Sektor Perumahan per 1 April 2020

Hal tersebut sebagai salah satu antisipasi dampak ekonomi akibat Virus Covid-19 sesuai Kebijakan Stimulus Fiskal Presiden RI Joko Widodo, yang salah satunya dalam bidang perumahan.