Kementerian ESDM Terbitkan Dua PerLengkapi Regulasi Pengembangan Panas Bumi

Oleh : Hariyanto | Senin, 23 Juli 2018 - 15:48 WIB

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan dua Peraturan Menteri ESDM di bidang panas bumi, yaitu Peraturan Menteri (Permen) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dan Permen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi. 

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengungkapkan bahwa kedua aturan acuan tersebut diterbitkan guna melengkapi regulasi yang ada sebelumnya. 

"Ini adalah bagian dari rangkaian upaya kita untuk melengkapai regulasi atau aturan main perusahaan panas bumi, khususnya pemanfaatan tidak langsung," jelas Rida di Gedung EBTKE Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Rida menjelaskan, dua regulasi tersebut merupakan produk turunan hukum yang menjabarkan secara detail ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Melalui dua peraturan tersebut, Rida berharap akan dapat mengakselerasi target bauran energi energy baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025.

"Ini upaya kita untuk mempercepat target sesuai Kebijakan Energi Nasional (KEN), salah satu kuncinya adalah firm atau tidaknya aturan main yang memungkinan untuk menjalankan semua itu," tutur Rida.

Rida menambahkan, pengembangan panas bumi sangat memerlukan dukungan pemerintah, khususnya dalam menyederhanakan dan mempermudah proses bisnis agar bisa terus semakin berkembang dan terus membaik dengan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

Permen ESDM 33/2018 sendiri merupakan amanat Pasal 25, 33 dan 112 PP 7/2017 yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada stakeholder dalam memanfaatkan data dan informasi panas bumi secara transparan, serta mendukung pelaksanaan government drilling utamanya terkait substansi kompensasi harga data dan informasi panas bumi. Layanan data dan informasi panas bumi diberikan kepada stakeholders sesuai syarat dan ketentuan tanpa dikenakan biaya.

Berdasarkan aturan ini, data umum dan data interpretasi bersifat terbuka, sedangkan data mentah dan data olahan dapat diperoleh melalui permohonan dengan perjanjian tidak mengungkap (kecuali pengalihan data dan informasi dalam kegiatan pengusahaan Panas Bumi oleh Badan Usaha pemegang IPB atau pelaksana penugasan).

"Semangat sekarang di Kementerian ESDM adalah datanya free saja. Silahkan saja dipakai. Toh tidak ada yang dirugikan juga," ungkap Rida. Meskipun begitu, Rida tidak memungkiri ada data yang perlu dilindungi.

Sementara itu, Permen ESDM 37/2018 merupakan amanat Pasal 67 dan 68 dari PP 7/2017 yang merupakan usaha Pemerintah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum yang jelas kepada para stakeholder terkait tata cara dan mekanisme penawaran WKP dengan cara lelang, pemberian IPB, dan penugasan pengusahaan panas bumi kepada BLU/BUMN serta kriteria WKP yang dapat diberikan penugasan. 

Selain itu, peraturan ini juga mengatur penugasan pengusahaan panas bumi kepada BLU/BUMN yang merupakan salah satu kebijakan terobosan dalam penyelenggaraan panas bumi berdasarkan PP 7/2017.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PRO AVL, Ajang Pameran Instrumen Musik Terlengkap Kembali Hadir di Jakarta

Kamis, 18 Juli 2019 - 22:13 WIB

PRO AVL, Ajang Pameran Instrumen Musik Terlengkap Kembali Hadir di Jakarta

Bagi Anda pecinta seni musik, alat musik, pengetahuan penggunaan alat musik dan sound system ada baiknya untuk menghadiri pameran PRO AVL & Music Indonesia 2019 yang berlangsung pada hari ini…

Keluarga Cendana Serahkan Dokumen Penting Presiden Soeharto ke Negara

Kamis, 18 Juli 2019 - 22:04 WIB

Keluarga Cendana Serahkan Dokumen Penting Presiden Soeharto ke Negara

– Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerima tambahan khaSanah arsip statis tentang Presiden Soeharto yang diserahkan oleh pihak keluarga Presiden Soeharto. Arsip tersebut diserahkan…

Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2019 bertempat di kampus Perbanas Institute Jakarta.

Kamis, 18 Juli 2019 - 21:45 WIB

42 Emiten Meraih CSA Awards 2019

Jakarta-Sebanyak 42 emiten di Bursa Efek Indonesia meraih CSA Awards, penghargaan emiten dengan kinerja terbaik hasil kerjasama antara Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) dengan CSA Research.…

Dell Hadirkan Laptop G-Series Teranyar

Kamis, 18 Juli 2019 - 21:42 WIB

Ramaikan Pasar Laptop Gaming, Dell Hadirkan Laptop G-Series Teranyar

Dell Indonesia menghadirkan inovasi gaming untuk memenuhi pertumbuhan pasar gaming PC di Indonesia dengan menghadirkan laptop G-Series terbaru – Dell G7 15 (7590) yang dibanderol dengan harga…

Pameran 3-in-1 Industri Mainan, Taman Hiburan, dan Peralatan & Dekorasi Rumah Mulai Digelar Hari ini

Kamis, 18 Juli 2019 - 21:28 WIB

Ragam Industri Mainan Teknologi China Mejeng di JIExpo

Jakarta-Tiga pameran dagang berstandar internasional digelar secara bersamaan mulai hari ini hingga 20 Juli 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.