Kementerian ESDM Terbitkan Dua PerLengkapi Regulasi Pengembangan Panas Bumi

Oleh : Hariyanto | Senin, 23 Juli 2018 - 15:48 WIB

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan dua Peraturan Menteri ESDM di bidang panas bumi, yaitu Peraturan Menteri (Permen) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dan Permen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi. 

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengungkapkan bahwa kedua aturan acuan tersebut diterbitkan guna melengkapi regulasi yang ada sebelumnya. 

"Ini adalah bagian dari rangkaian upaya kita untuk melengkapai regulasi atau aturan main perusahaan panas bumi, khususnya pemanfaatan tidak langsung," jelas Rida di Gedung EBTKE Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Rida menjelaskan, dua regulasi tersebut merupakan produk turunan hukum yang menjabarkan secara detail ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Melalui dua peraturan tersebut, Rida berharap akan dapat mengakselerasi target bauran energi energy baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025.

"Ini upaya kita untuk mempercepat target sesuai Kebijakan Energi Nasional (KEN), salah satu kuncinya adalah firm atau tidaknya aturan main yang memungkinan untuk menjalankan semua itu," tutur Rida.

Rida menambahkan, pengembangan panas bumi sangat memerlukan dukungan pemerintah, khususnya dalam menyederhanakan dan mempermudah proses bisnis agar bisa terus semakin berkembang dan terus membaik dengan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

Permen ESDM 33/2018 sendiri merupakan amanat Pasal 25, 33 dan 112 PP 7/2017 yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada stakeholder dalam memanfaatkan data dan informasi panas bumi secara transparan, serta mendukung pelaksanaan government drilling utamanya terkait substansi kompensasi harga data dan informasi panas bumi. Layanan data dan informasi panas bumi diberikan kepada stakeholders sesuai syarat dan ketentuan tanpa dikenakan biaya.

Berdasarkan aturan ini, data umum dan data interpretasi bersifat terbuka, sedangkan data mentah dan data olahan dapat diperoleh melalui permohonan dengan perjanjian tidak mengungkap (kecuali pengalihan data dan informasi dalam kegiatan pengusahaan Panas Bumi oleh Badan Usaha pemegang IPB atau pelaksana penugasan).

"Semangat sekarang di Kementerian ESDM adalah datanya free saja. Silahkan saja dipakai. Toh tidak ada yang dirugikan juga," ungkap Rida. Meskipun begitu, Rida tidak memungkiri ada data yang perlu dilindungi.

Sementara itu, Permen ESDM 37/2018 merupakan amanat Pasal 67 dan 68 dari PP 7/2017 yang merupakan usaha Pemerintah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum yang jelas kepada para stakeholder terkait tata cara dan mekanisme penawaran WKP dengan cara lelang, pemberian IPB, dan penugasan pengusahaan panas bumi kepada BLU/BUMN serta kriteria WKP yang dapat diberikan penugasan. 

Selain itu, peraturan ini juga mengatur penugasan pengusahaan panas bumi kepada BLU/BUMN yang merupakan salah satu kebijakan terobosan dalam penyelenggaraan panas bumi berdasarkan PP 7/2017.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pemilik UKM Batik Gedog Zaenal

Minggu, 07 Maret 2021 - 17:21 WIB

Demi Serap Banyak Pekerja, Pembatik Ini Pertahankan Cara Tradisional, Omzetnya Ratusan Juta Per Bulannya

Jakarta– Upaya PT Pertamina (Persero) dalam melestarikan kebudayaan Nusantara diwujudkan dalam banyak hal, salah satunya dengan membina banyak perajin kain baik.

Acara penyerahan bantuan CSR BTN kepada 71 Desa di Surabaya

Minggu, 07 Maret 2021 - 16:52 WIB

Wakil Bupati Lamongan Ingin Mengembangkan Perumahan Baru dan Butuh Bantuan Bank BTN

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengajak pemerintah daerah untuk membantu dan mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui sektor properti. Salah satunya dengan kemudahan perizinan dan penyediaan…

Ilustrasi Perumahan

Minggu, 07 Maret 2021 - 16:38 WIB

Dahsyat, BSI Geber Pembiayaan KPR Syariah

Bank Syariah Indonesia (BSI) melakukan langkah agresif dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan kepemilikan rumah. Salah satunya melalui program pembiayaan BSI Griya Hasanah yang menggunakan akad…

Panen Padi (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 07 Maret 2021 - 16:34 WIB

Catat! Tugas Bulog Bantu Serap Beras Petani, Panen Raya di Depan Mata

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Suryo Banendro meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melakukan penyerapan padi secara maksimal. Ini perlu dilakukan…

Dok. SMSI

Minggu, 07 Maret 2021 - 16:04 WIB

SMSI: Adam Malik, PK Ojong-Jakob Oetama, Hamka, Fachrodin Tokoh Inspiratif di RI

Para pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sependapat, setidaknya ada lima tokoh nasional yang patut menjadi teladan bagi dunia pers di Indonesia serta menginspirasi lahirnya SMSI, yakni…