Kementerian ESDM Terbitkan Dua PerLengkapi Regulasi Pengembangan Panas Bumi

Oleh : Hariyanto | Senin, 23 Juli 2018 - 15:48 WIB

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan dua Peraturan Menteri ESDM di bidang panas bumi, yaitu Peraturan Menteri (Permen) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dan Permen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi. 

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengungkapkan bahwa kedua aturan acuan tersebut diterbitkan guna melengkapi regulasi yang ada sebelumnya. 

"Ini adalah bagian dari rangkaian upaya kita untuk melengkapai regulasi atau aturan main perusahaan panas bumi, khususnya pemanfaatan tidak langsung," jelas Rida di Gedung EBTKE Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Rida menjelaskan, dua regulasi tersebut merupakan produk turunan hukum yang menjabarkan secara detail ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Melalui dua peraturan tersebut, Rida berharap akan dapat mengakselerasi target bauran energi energy baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025.

"Ini upaya kita untuk mempercepat target sesuai Kebijakan Energi Nasional (KEN), salah satu kuncinya adalah firm atau tidaknya aturan main yang memungkinan untuk menjalankan semua itu," tutur Rida.

Rida menambahkan, pengembangan panas bumi sangat memerlukan dukungan pemerintah, khususnya dalam menyederhanakan dan mempermudah proses bisnis agar bisa terus semakin berkembang dan terus membaik dengan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

Permen ESDM 33/2018 sendiri merupakan amanat Pasal 25, 33 dan 112 PP 7/2017 yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada stakeholder dalam memanfaatkan data dan informasi panas bumi secara transparan, serta mendukung pelaksanaan government drilling utamanya terkait substansi kompensasi harga data dan informasi panas bumi. Layanan data dan informasi panas bumi diberikan kepada stakeholders sesuai syarat dan ketentuan tanpa dikenakan biaya.

Berdasarkan aturan ini, data umum dan data interpretasi bersifat terbuka, sedangkan data mentah dan data olahan dapat diperoleh melalui permohonan dengan perjanjian tidak mengungkap (kecuali pengalihan data dan informasi dalam kegiatan pengusahaan Panas Bumi oleh Badan Usaha pemegang IPB atau pelaksana penugasan).

"Semangat sekarang di Kementerian ESDM adalah datanya free saja. Silahkan saja dipakai. Toh tidak ada yang dirugikan juga," ungkap Rida. Meskipun begitu, Rida tidak memungkiri ada data yang perlu dilindungi.

Sementara itu, Permen ESDM 37/2018 merupakan amanat Pasal 67 dan 68 dari PP 7/2017 yang merupakan usaha Pemerintah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum yang jelas kepada para stakeholder terkait tata cara dan mekanisme penawaran WKP dengan cara lelang, pemberian IPB, dan penugasan pengusahaan panas bumi kepada BLU/BUMN serta kriteria WKP yang dapat diberikan penugasan. 

Selain itu, peraturan ini juga mengatur penugasan pengusahaan panas bumi kepada BLU/BUMN yang merupakan salah satu kebijakan terobosan dalam penyelenggaraan panas bumi berdasarkan PP 7/2017.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

OT Group

Selasa, 18 Juni 2019 - 10:20 WIB

Orang Tua Group Makin Fokus Garap Industri Retail di Indonesia

Orang Tua (OT) Group yang lebih dikenal sebagai salah satu pemain di industri FMCG, kini kian fokus dan konsisten di industri retail dengan masuk ke empat kategori retail. Mulai dari furniture…

Alex Janangkih Sinaga, Mantan Dirut PT Telkom Tbk

Selasa, 18 Juni 2019 - 10:13 WIB

Alex Sinaga Bakal Jadi Kandidat Terkuat Dirut PLN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mencari pengganti untuk direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Beberapa nama diisukan menjadi dirut PLN. Salah satunya adalah…

 Sutopo Purwo Nugroho, Humas BNPB

Selasa, 18 Juni 2019 - 10:00 WIB

Sutopo Purwo Nugroho Lanjutkan Berobat ke Guangzhou Tiongkok

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi mengatakan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Sutopo Purwo Nugroho berobat ke Guangzhou, Tiongkok,…

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar

Selasa, 18 Juni 2019 - 10:00 WIB

Ketum HKI Harap Permen Kawasan Industri Halal Rampung Akhir Tahun Ini

ementerian Perindustrian (Kemenperin) masih membahas rancangan Peraturan Menteri Perindustrian terkait Kawasan Industri Halal. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar berharap…

Oppo Reno Series (Ridwan/Industry.co.id)

Selasa, 18 Juni 2019 - 09:30 WIB

Lewat Reno Series, Oppo Kembali Jajahi Pasar High-end

Oppo akhirnya secara resmi memboyong ponsel seri Reno ke Indonesia. Ponsel yang masuk dalam segmen kelas atas dan mengedepankan fitur fotografi ini hadir di Tanah Air dalam dua model yaitu,…