Kementerian ESDM Terbitkan Dua PerLengkapi Regulasi Pengembangan Panas Bumi

Oleh : Hariyanto | Senin, 23 Juli 2018 - 15:48 WIB

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan dua Peraturan Menteri ESDM di bidang panas bumi, yaitu Peraturan Menteri (Permen) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dan Permen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi. 

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengungkapkan bahwa kedua aturan acuan tersebut diterbitkan guna melengkapi regulasi yang ada sebelumnya. 

"Ini adalah bagian dari rangkaian upaya kita untuk melengkapai regulasi atau aturan main perusahaan panas bumi, khususnya pemanfaatan tidak langsung," jelas Rida di Gedung EBTKE Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Rida menjelaskan, dua regulasi tersebut merupakan produk turunan hukum yang menjabarkan secara detail ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Melalui dua peraturan tersebut, Rida berharap akan dapat mengakselerasi target bauran energi energy baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025.

"Ini upaya kita untuk mempercepat target sesuai Kebijakan Energi Nasional (KEN), salah satu kuncinya adalah firm atau tidaknya aturan main yang memungkinan untuk menjalankan semua itu," tutur Rida.

Rida menambahkan, pengembangan panas bumi sangat memerlukan dukungan pemerintah, khususnya dalam menyederhanakan dan mempermudah proses bisnis agar bisa terus semakin berkembang dan terus membaik dengan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

Permen ESDM 33/2018 sendiri merupakan amanat Pasal 25, 33 dan 112 PP 7/2017 yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada stakeholder dalam memanfaatkan data dan informasi panas bumi secara transparan, serta mendukung pelaksanaan government drilling utamanya terkait substansi kompensasi harga data dan informasi panas bumi. Layanan data dan informasi panas bumi diberikan kepada stakeholders sesuai syarat dan ketentuan tanpa dikenakan biaya.

Berdasarkan aturan ini, data umum dan data interpretasi bersifat terbuka, sedangkan data mentah dan data olahan dapat diperoleh melalui permohonan dengan perjanjian tidak mengungkap (kecuali pengalihan data dan informasi dalam kegiatan pengusahaan Panas Bumi oleh Badan Usaha pemegang IPB atau pelaksana penugasan).

"Semangat sekarang di Kementerian ESDM adalah datanya free saja. Silahkan saja dipakai. Toh tidak ada yang dirugikan juga," ungkap Rida. Meskipun begitu, Rida tidak memungkiri ada data yang perlu dilindungi.

Sementara itu, Permen ESDM 37/2018 merupakan amanat Pasal 67 dan 68 dari PP 7/2017 yang merupakan usaha Pemerintah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum yang jelas kepada para stakeholder terkait tata cara dan mekanisme penawaran WKP dengan cara lelang, pemberian IPB, dan penugasan pengusahaan panas bumi kepada BLU/BUMN serta kriteria WKP yang dapat diberikan penugasan. 

Selain itu, peraturan ini juga mengatur penugasan pengusahaan panas bumi kepada BLU/BUMN yang merupakan salah satu kebijakan terobosan dalam penyelenggaraan panas bumi berdasarkan PP 7/2017.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kantor Kementerian BUMN. (Istimewa)

Selasa, 19 November 2019 - 06:00 WIB

Kementerian BUMN akan Berupaya Menyelesaikan Review Atas Seluruh BUMN Tahun Depan

– Setelah ditunjuk untuk menjadi pemimpin di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Erick Tohir langsung melakukan gerak cepat untuk menyelesaikan berbagi persoalan besar yang tengah membelit…

Danpasmar 2 Tutup Lomba Marinir Adventure OffRoad

Selasa, 19 November 2019 - 05:30 WIB

Danpasmar 2 Tutup Lomba Marinir Adventure OffRoad

Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M., menutup lomba Marinir Adventure Offroad seri ke 5 tahun 2019 yang digelar di Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya.…

Irjen TNI Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc.,

Selasa, 19 November 2019 - 05:00 WIB

Kontingen Garuda Merupakan Tugas Istimewa Menjadi Duta Bangsa dan TNI di Forum Internasional

Penugasan Perserikan Bangsa Bangsa (PBB) yang akan diemban para prajurit TNI merupakan tugas yang istimewa karena dipercaya menjadi duta bangsa, duta TNI, dan diplomat TNI di forum internasional.…

Prajurit TNI Gelar Upacara Bendera di SD Perbatasan RI-PNG

Selasa, 19 November 2019 - 03:48 WIB

Prajurit TNI Gelar Upacara Bendera di SD Perbatasan RI-PNG

Guna menanamkan jiwa nasionalisme pada murid-murid sekolah yang berada di perbatasan RI-PNG, Prajurit TNI Satgas Pamtas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Kostrad menggelar Upacara Bendera hari…

Djoko Santoso - Manajer Biro Promosi, Ustaz Yusuf Mansur, Hanif Setyo Nugroho - Direktur Pemasaran dan Pengelolaan Properti, Pundjung Setya Brata - Komisaris Utama PT Adhi Commuter Properti DAN Nanang Safrudin Salim - Project Director RIVIA

Senin, 18 November 2019 - 22:43 WIB

Garap Tiga Proyek Baru, Adhi Commuter Properti Percepat Pengembangan Kawasan TOD di Kota Bogor.

Jakarta-PT Adhi Commuter Properti (ACP) sebagai pengembang terpercaya terus menunjukkan agresivitas dalam mengembangkan kawasan yang berkonsep Transit Oriented Development (TOD). Ada 3 proyek…