Perundingan Pemerintah Indonesia Dengan Freeport Tuntas

Oleh : Hariyanto | Jumat, 13 Juli 2018 - 14:46 WIB

PT Freeport Indonesia. (Ist)
PT Freeport Indonesia. (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berlangsung pada Kamis, (12/7/2018), di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta menjadi momentum yang menandai tuntasnya rangkaian perundingan antara Pemerintah dengan PTFI terkait keberlangsungan kegiatan operasinya di Indonesia.

Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama Inalum dan PTFI.

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis Pemerintah untuk mencapai kepemilikian mayoritas perusahaan pertambangan yang mengelola sumber daya alam oleh Peserta Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Mineral dan Batubara. 

Menurut informasi yang diperoleh dari  laman resmi Kementerian ESDM menyebutkan, Pemerintah telah menunjuk PT Inalum (Persero) untuk melaksanakan pembelian saham PTFI melalui Perseroan Khusus selaku pemegang saham mayoritas yang akan mendukung terhadap hal-hal yang bersifat strategis nasional.

Empat poin utama perundingan telah tuntas disepakati dan akan menjadi milestone pengembangan PTFI ke depan. Empat poin tersebut adalah (a). Divestasi saham sebesar 51% untuk kepemilikan peserta Indonesia, sesuai Kontrak Karya dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba); (b) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama 5 (lima) tahun; (c). Stabilitas penerimaan negara, sesuai Pasal 169 dalam UU Minerba, peralihan Kontrak Karya PTFI menjadi IUPK akan memberikan penerimaan negara yang secara agregat lebih besar daripada penerimaan negara melalui Kontrak Karya; dan (d) Perpanjangan Operasi Produksi 2 x 10 tahun, sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Setelah PTFI menyepakati empat poin di atas, maka PTFI akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2 x 10 tahun hingga tahun 2041.Tercatat bahwa tambang Grasberg merupakan tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar ke-2 di dunia, dengan potensi pengelolaan tambang mencapai lebih dari 30 tahun. 

Nilai tambah komoditi tembaga dapat terus ditingkatkan melalui pembangunan smelter tembaga dengan kapasitas 2-2,6 juta ton per tahun dalam lima tahun ke depan. 

Berikut kronologis perundingan antara Pemerintah dengan PTFI hingga saat ini:

11 Januari 2017 - Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017 terkait pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba terbit dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara atas pengelolaan sumber daya alam.

10 Februari 2017 - Kementerian ESDM menerbitkan IUPK Operasi Produksi untuk PTFI dan meminta PTFI mematuhi syarat perpanjangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

20 Februari 2017 - Melalui konferensi pers di Hotel Fairmont Jakarta, Freeport menolak IUPK, menolak divestasi 51%, dan bersiap ke arbitrase.

4 Mei 2017 - Pemerintah membuka perundingan dengan PTFI terkait poin divestasi saham 51%, pembangunan smelter, stabilitas penerimaan Negara dan kelangsungan operasi PTFI di Indonesia.

29 Agustus 2017 - PTFI menyetujui 4 poin kesepakatan dasar perundingan; yang dilanjutkan dengan pembahasan detail teknis terkait divestasi dan kepastian investasi.

12 Juli 2018 - Pemerintah dan PTFI menyepakati semua detail teknis perundingan yang ditegaskan melalui penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian Divestasi Saham PTFI. Perundingan Tuntas.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Atal S Depari Ketua PWI (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 23 April 2019 - 07:00 WIB

Ketum PWI: Secara Konstitusional Belum Ada yang Terpilih Sebagai Presiden

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal Sembiring Depari menegaskan, sebenarnya sebelum perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai, belum ada yang terpilih sebagai Presiden…

Pemilu 2019(Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 23 April 2019 - 06:26 WIB

Pemblokiran Jurdil2019.org Ciderai Demokrasi

Pemblokiran situs Jurdil2019.org oleh Kemenkominfo dan Bawaslu dinilai telah menciderai demokrasi, karena prosesnya tanpa peringatan terlebih dahulu. Telebih lagi, amanah UU mewajibkan pemerintah…

Mata uang Rupiah (Foto Ist)

Selasa, 23 April 2019 - 06:12 WIB

Kebijakan Fiskal Pemerintah yang Pruden Mendukung Pencapaian Target Pembangunan APBN 2019

Jakarta - Pelaksanaan APBN 2019 sampai dengan 31 Maret berjalan aman sesuai dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang akan mendukung pencapaian target pembangunan APBN 2019. Hal ini disampaikan…

Diskusi hari bumi bersama BNI Syariah

Selasa, 23 April 2019 - 05:54 WIB

BNI Syariah Dukung UMKM Lakukan Green Activity

Jakarta - Dalam mendukung program Pemerintah yaitu SDG’s (Sustainable Development Goals) dan Green Banking, BNI Syariah berupaya untuk mendorong pengusaha UMKM dalam menerapkan green activity.…

Gubernur Sumatera Utara, H. Edy Rahmayadi (kemeja putih) didampingi Direktur BTN, Budi Satria (kanan), sedang berbincang-bincang dengan calon konsumen KPR BTN ketika sedang melakukan akad kredit di Medan, Sumatera Utara, Senin (22/04/2019).

Selasa, 23 April 2019 - 01:35 WIB

Bank BTN Gelar Akad Kredit Massal untuk 8.500 Unit Rumah Bernilai Rp1 Triliun

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), atau Bank BTN, menggelar akad massal untuk 8.500 unit rumah yang digelar secara serentak di seluruh kantor cabang perseroan dengan total nilai mencapai lebih…