INDUSTRY.co.id - Jakarta-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR tidak hanya infrastruktur berskala masif, tetapi juga berbagai infrastruktur permukiman dan penataan kawasan kumuh di perkotaan.
“Disamping pembangunan infrastruktur berskala besar, kami juga memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin di perkotaan, misalnya penyediaan air minum, sanitasi, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan penataan kawasan kumuh" terang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono kepada INDUSTRY.co.id di Jakarta (2/2/2017).
Salah satu program Kementerian PUPR terkait penataan kawasan kumuh di Indonesia adalah program KOTAKU atau singkatan dari Kota Tanpa Kumuh.
Program KOTAKU sendiri merupakan program kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pengentasan kumuh perkotaan sejalan dengan Gerakan 100-0-100.
Hingga tahun 2014 luas kawasan permukiman kumuh di Indonesia adalah 38.431 Ha yang menjadi target penanganan Kementerian PUPR sampai tahun 2019.
Pada tahun 2016, Kementerian PUPR telah menyelesaikan penanganan kawasan kumuh seluas 2.162 Ha yang tersebar di berbagai Provinsi di Indonesia.
Salah satunya adalah penataan kawasan kampung nelayan di Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun, Aceh dimana upaya mengurangi kekumuhan dilakukan dengan pembangunan jalan lingkungan dan talud.
"Diharapkan dengan kehadiran infrastruktur, potensi ekonomi masyarakat di sektor perikanan dan tambak garam di daerah tersebut dapat meningkat" tambahnya.
