Karolin Komit Antisipasi Korupsi di Lingkungan Birokrasi Kalbar

INDUSTRY.co.id - Pontianak- Calon Gubernur Kalbar nomor urut 2, dr. Karolin Margret Natasa dan Suryatman Gidot menyatakan dirinya berkomitmen untuk memberantas Korupsi di lingkungan birokrasi pemerintah daerah.

"Di Kalbar terjadi peningkatan kasus korupsi tiap tahunnya. Ke depan kita akan memaksimalkan fungsi e-bugeting, e-planning dan sistem lainnya. Kita akan meningkatkan kerja sama dengan KPK, BPK untuk pihak lainnya untuk memperkecil peluang adanya korupsi di jajaran Birokrasi Kalbar," kata Karolin, saat menjawab pertanyaan dari tim perumus dalam Debat Kandidat Pilgub Kalbar tahap tiga yang dilaksanakan di Pontianak, Kamis (21/6/2018)

Karolin menyatakan, dirinya akan mendukung komitmen pemberantasan korupsi dalam berbagai bentuk, karena menurutnya korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan.

"Kita semua komitmen mendukung pemberantasan korupsi dalam berbagai bentuk mulai dari Pungutan liar (Pungli), gratifikasi, suap sampai pada penyalahgunaan wewenang dan keuangan negara. Karena telah tertanam di benak kita bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, menjadi faktor utama penghambat pembangunan kesejahteraan rakyat, korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan bersama," kata Karolin.

Menurutnya, pemberantasan korupsi dapat menjadi seperti alarm atau rambu-rambu yang dapat mengingatkan dan penyadaran sebelum perbuatan korupsi terjadi.

"Kita berharap agar ada penguatan bagi penyelenggara negara dan aparatur pemerintahan untuk dapat menghindari atau pencegah dirinya, jajarannya dan organisasinya untuk tidak melakukan praktek-praktek korupsi," kata Karolin.

Pasangan ini juga berkomitmen menjalankan Program (TORA) Tanah Objek Reforma Agraria dari pemerintah pusat untuk memberikan status kepemilikan hak terhadap penggunaan lahan bagi masyarakat di pedalaman.

Menurut Karolin, salah satu indikator kemiskinan adalah kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dan lahan oleh masyarakat

"Indikator kemiskinan sendiri di tingkat pusat belum mendapatkan kata sepakat, karena saya 2 periode di DPR RI, jadi saya tahu. Salah satu yang menjadi indikator kemiskinan adalah kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dan lahan," ucap Karolin ketika menjawab pertanyaan dari pasangan calon gubernur nomor urut tiga, Sutarmidji dan Ria Norsan.