Menperin: Industri Non-Migas Topang Perekonomian Inklusif

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa industri non-migas berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.

Hal ini akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan fokus utama pemerintah tahun ini mengenai pemerataan.

"Industri merupakan penggerak utama laju perekonomian nasional. Pada triwulan III tahun 2016, industri pengolahan non-migas mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 18 persen atau tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya" ungkap Menperin kepada INDUSTRY.co.id pada acara CIMB Niaga Economic Forum 2017 di Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Airlangga menambahkan, Namun demikian kontribusi tersebut akan lebih tinggi lagi jika digabungkan dengan sumbangan dari jasa industri sekitar 12 persen. "Jadi, total kontribusinya bisa mencapai 30 persen. Di tengah pelemahan ekonomi dunia saat ini, kami berupaya dapat meningkatkan kontribusi industri non-migas pada PDB hingga 20 persen" tambahnya.

Untuk itu, Kementerian Perindustrian memprioritaskan pengembangan 11 sektor industri unggulan, yang meliputi industri makanan dan minuman, industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan, industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka, industri alat transportasi, industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, industri elektronika dan telematika, industri kimia dasar berbasis migas dan batubara, industri hulu agro, industri pembangkit energi, industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri, serta industri kecil dan menengah (IKM) di bidang kerajinan dan kreatif.

"Industri makanan dan minuman memberikan kontribusi terbesar ke PDB mencapai Rp540 triliun. Disusul industri elektronika dan logam sebesar Rp334 triliun, sudah termasuk nilai tambah material atau mineral. Jadi dengan adanya hilirisasi, dalam tiga tahun terakhir ini pertumbuhan sektor-sektor tersebut cukup luar biasa," papar Politisi Golkar tersebut.

Kontribusi selanjutnya diikuti oleh industri alat transportasi Rp182 triliun, industri farmasi Rp164 truliun, serta industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka Rp112 triliun.

"Selain itu, industri barang modal, komponen, dan industri pembangkit listrik sebesar Rp45 triliun" sebutnya.

Jika hilirisasi industri yang mampu memberikan nilai tambah di dalam negeri dapat terus ditingkatkan dan meluas, pertumbuhan ekonomi pun dapat lebih merata ke seluruh daerah di Indonesia.

Menperin menegaskan, syarat efisiensi dalam mengatur industri dari hulusampai hilir, antara lain peningkatan pengelolaan aspek bahan baku, sumber daya manusia, teknologi,dan pasar yang berkelanjutan.