DPR: Kawasan Industri Harus Terintegrasi dengan Pelabuhan

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan program pembangunan tol laut yang menjadi salah satu program nawa cita Presiden Joko Widodo harus terintegrasi antara kawasan industri dengan ke pelabuhan.

“Konsep tol laut sudah disampaikan oleh Pendulum Nusantara yang mana juga harus dibangun terintegrasi antara kawasan industri di enam koridor ekonomi dengan ke pelabuhan,” katanya seperti dilansir Antara, Minggu (22/1/2017).

Bambang berbicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PT Dharma Lautan Utama 2017, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (21/1/2017). Bambang menyatakan dengan pola terintegrasi maka perekonomian di kawasan industri, terutama yang berada di wilayah timur Indonesia, akan mengalami pertumbuhan.

Dengan begitu, efeknya juga pada angkutan balik dari pada logistik menuju Pulau Jawa melalui laut akan seimbang dan tidak lagi minim seperti sekarang ini.

“Pemerintah juga tidak bisa mensubsidi transportasi laut terus tanpa menumbuhkan ekonomi di wilayah timur Indonesia,” ucap Bambang.

Ia juga menilai kontribusi dari program tol laut yang sudah berjalan beberapa tahun menggunakan dana APBN masih minim. Hal itu terlihat dari harga-harga komoditas yang dipasok oleh kapal-kapal ke daerah-daerah yang masuk program tol laut, masih relatif lebih mahal dibanding daerah yang tidak masuk tol laut.

“Sebagai contoh Manokwari dengan Jayapura. Harga barang di Manokwari yang tidak dilalui tol laut jauh lebih murah dibanding Jayapura yang menjadi jalur tol laut,” katanya.

Tol laut, kata dia, sebenarnya sudah dilakukan 14 ribu kapal yang ada di nusantara di bawah Organisasi Pengusaha Perusahaan Pelayaran (INSA). Selain itu, ada juga kapal penyeberangan di Indonesia yang berjumlah sebanyak 300 unit serta kapal pelayaran rakyat sekitar 9.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Sebenarnya distribusi logistik untuk menurukan disparitas harga sudah lama dilakukan oleh masyarakat pelayaran. Dan terlihat hasil disparitas harga komoditas di wilayah pesisir sampai pelosok Indonesia tidak terlalu besar,” demikian Bambang.(iaf)