INDUSTRY.co.id - Jakarta-Dari 18 juta buruh yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan diketahui sebesar 87 persen buruh belum memiliki rumah.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menduga, salah satu penyebabnya karena besaran uang muka sebesar 30 persen dari harga rumah tak terjangkau oleh buruh.
Sekretariat Jenderal KSPSI, H Rudy Prayitno Berbicara usai penandatanganan nota kesepahaman pembangunan Satu Juta Rumah untuk buruh di Jakarta, Jumat (20/1/2017). "Down payment rumah yang teramat tinggi sangat membebani buruh" terang Rudy kepada INDUSTRY.co.id
Melalui penandatanganan kerja sama tersebut Rudy berharap para buruh bisa memiliki rumah hanya dengan membayar uang muka 1 persen dari harga rumah dan cicilan Rp800 ribu selama 20 tahun.
Rudy mencontohkan harga rumah bagi para buruh tersebut beragam. Di Jabodetabek dipatok Rp143 juta dan di luar Jabodetabek Rp123 juta. Selain itu, harga khusus seperti di Riau, dipatok Rp128 juta, di Sulawesi dengan harga Rp178 juta, dan Papua dengan harga Rp193 juta.
"Tipe rumahnya, tipe 36 dengan luas tanah untuk Jabodetabek 60 meter persegi dan di luar Jabodetabek 150 meter pesergi" ungkapnya.
Program Satu Juta Rumah untuk buruh merupakan program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh. Pembangunan rumah tersebut melibatkan perusahaan swasta seperti China Rainbow International Investment dan PT Roudhoh Citra Nusantara.
Sementara itu Kadiv Subsidise PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Irwandi Gafar kepada Antara mengatakan bahwa hingga saat ini sekitar 95 persen kredit pemilikan rumah masih dikuasai oleh BTN.
"Oleh karena itu, kami berharap kerja sama yang merupakan program nasional ini segera terwujud," katanya.
