INDUSTRY.co.id - Jakarta- PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk akan menaikkan jumlah investasi di obligasi korporasi hingga 20 persen (tahun ke tahun/yoy) pada tahun ini sejalan dengan relaksasi yang diberikan Bank Indonesia untuk menambah komponen perhitungan kredit perbankan.
Direktur Treasuri BNI Rico Rizal Budidarmo di Jakarta, Selasa (20/3/2018) mengatakan pembelian obligasi korporasi itu juga akan menambah penyaluran kredit perseroan yang pada tahun ini ditargetkan tumbuh 13-16 persen (yoy) atau menjadi Rp498-511 triliun dari Rp441,3 triliun di 2017.
"Relaksasi makroprudensial yang diberikan sejalan dengan rencana kita. Kami ekspetasi dana kami di obligasi korporasi akan tumbuh 20 persen," ujar Rico Rizal.
Namun, kata Rico, target pertumbuhan 20 persen investasi itu juga akan sangat tergantung penghimpunan dana BNI, kemampuan likuiditas untuk menggenjot kredit, dan juga kondisi pasar obligasi. Jika likuiditas BNI berlebih, bukan tidak mungkin pertumbuhan investasi di obligasi korporasi bisa lebih dari 20 persen.
"Jika kondisi likuiditas memungkinkan, kita akan utilisasi untuk membeli obligasi korporasi," ujar dia.
Sedangkan, dana pihak ketiga (DPK) yang ditargetkan BNI pada tahun ini tumbuh 13-15 persen dari Rp 516,1 triliun pada 2017.
Peningkatan investasi BNI di obligasi korporasi itu untuk memanfaatkan kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIMP) Bank Sentral, yang merupakan penyempurnaan rasio pembiayaan terhadap pendanaan (Loan to funding ratio/LFR).
Hal yang berbeda dari RIMP adalah, BI memperbolehkan bank memasukkan investasi pada obligasi korporasi sebagai perhitungan penyaluran kredit. Pertimbangan Bank Sentral menerbitkan relaksasi itu adalah karena investasi bank di obligasi korporasi merupakan penyaluran intermediasi. BI menganggap bank yang membeli obligasi korporasi sudah menyalurkan pembiayaan terhadap dunia usaha untuk ekspansi. Sayangnya, besaran RIMP sama saja dengan LFR yakni 80-92 persen.(Ant)