INDUSTRY.co.id - Jakarta - Saat ini hampir 70% anggota REI adalah pengembang rumah subsidi. Meski begitu Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengakui, pelaksanaan Program Sejuta Rumah (PSR) masih dihadapkan oleh berbagai hambatan.
Hambatan tersebut antara lain belum terealisasnya kebijakan penyederhanaan perizinan untuk pembangunan rumah bersubsidi sesuai amanah PP No 64 tahun 2016, masih terjadinya bottle neck penyaluran subsidi FLPP oleh perbankan di sejumlah daerah karena kekurangan SDM, serta masih adanya kendala teknis dan operasional di 2017 yang perlu dibenahi.
"Kami yakin pemerintah senantiasa mendukung bisnis properti secara konkrit terutama terkait perizinan di daerah, karena terbukti industri ini dapat menjadi stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor ril," kata Soelaeman di Jakarta, Rabu (31/1/2018).
Soelaeman mengatakan, penyediaan listrik dan air bersih merupakan salah satu syarat untuk akad kredit. Kalau prosesnya lama, maka akad kredit tertunda dan yang menderita adalah pengembang, karena menanggung bunga kredit konstruksi (modal kerja) yang tinggi.
"Padahal marjin membangun rumah subsidi sangat kecil yakni di bawah 10%," ungkapnya.
Saat ini, REI terus memperjuangkan agar pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mendorong suku bunga kredit konstruksi dapat diturunkan sehingga finansial pengembang rumah subsidi bisa lebih kuat.
Bunga kredit konstruksi untuk pengembang subsidi saat ini disamakan dengan bunga untuk pengembang nonsubsidi yang berkisar 11-13%. Sementara untuk pembeli rumah subsidi pemerintah sudah menyediakan KPR dengan suku bunga 5% dan uang muka 1%.
"Kami kira program ini bagus sekali tapi akan sulit terealisasi kalau belum semua stakeholder bergerak. REI tidak bisa lari sendiri, karena kami butuh support pemangku kepentingan lain, mengingat PSR ini adalah program strategis nasional dan bagian dari Nawacita Presiden Jokowi," kata Soelaeman.
