Moratorium Sawit Tendensius

Oleh : Hariyanto | Rabu, 31 Januari 2018 - 16:45 WIB

Kebun Kelapa Sawit (Ist)
Kebun Kelapa Sawit (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Sekjen Asosiasi Petani Kepala Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsyad menilai moratorium sawit merupakan aturan tendensius yang hanya ingin menunjukkan arogansi kementerian LHK  tanpa mempertimbangkan nasib jutaan petani sawit. Tidak berbeda dengan moratorium gambut, kebijakan ini juga tidak mempunyai kajian akademis dan nalar yang benar.

 Asmar juga mempertanyakan, asal usul kebijakan lahan pengganti (land swap) untuk kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar.

“ Dengan keterbatasan lahan saat ini, apakah kebijakan lahan pengganti berasal dari pelepasan kawasan atau dari lahan yang dimoratorium. Hal itu saja tidak jelas. Jangan asal membuat kebijakan. Aturan yang ditetapkan saat ini   banyak dan tidak mempunyai solusi,” tegas Asmar di Jakarta, Senin (29/1/2018).

Asmar mengingatkan Presiden Jokowi perlu mempunyai sikap tegas terhadap Menteri LHK Siti Nurbaya dan kalau perlu menggantinya. “Sejak Siti Nurbaya menjabat,terlalu banyak aturan KLHK yang mengganggu keberlanjutan usaha petani sawit namun dari sisi lingkungan tidak mempunyai perbaikan signifikan,” kata Sekjen Apkasindo yang membawahi nasib 4 juta petani sawit.

Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Mahendra Siregar mengatakan, semua kebijakan termasuk moratorium sawit perlu mengacu pada Sustainable Development Goals (SDGs).

SDGs merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Bagi negara berkembang seperti Indonesia aturan ini penting karena perlu keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, dan Iingkungan sebelum menetapkan satu keputusan.“Dalam SDGs , tujuan kesejahteraan bersama  jadi prioritas melalui ketiga keseimbangan tersebut,”kata Manendra.

Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi)Darmono Taniwiryono mengatakan, kebijakan moratorium kebun  sawit tidak pernah membawa perbaikan signifikan terhadap lingkungan. Perbaikan lingkungan justru lebih didukung oleh perbaikan tata kelola sawit melalui penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)yang juga diinisiasi Kemenko.

Penerapan sertIfikasi mandatory ISPO dengan serangkaian persyaratan yang ketat mencakup isu hukum, ekonomi, lingkungan dan sosial lebih menunjukkan  “gigi” dalam perbaikan lingkungan dan mengurangi efek gas rumah kaca.

“Selama ini moratorium sawit terbukti tidak efektif. Kenapa harus dipertahankan. Belum lagi aturan sawit terkait lingkungan terlalu banyak sehingga tidak terkesan tumpang tindih,” kata Darmono.

Darmono juga mengingatkan, label moratorium kebun sawit dalam Inpres tersebut menunjukkan ketidakberpihakan kelompok tertentu terhadap komoditas yang selama tiga tahun pemerintahan Jokowi telah mengangkat drajat bangsa melalui kontribusi devisa terbesar serta peningkatan tenaga kerja.

“Jokowi saja bangga dengan sawit dan selalu membela dalam berbagai forum internasional. Seharusnya,  perlu penamaan yang lebih etis. Ini sama dengan mempermalukan Indonesia di mata dunia.”

Darmono menambahkan, kalau pun moratorium lahan terpaksa dilakukan dengan alasan peningkatan hilirisasi dan peremajaan tanaman sawit, seharusnya ada dukungan jelas dari pemerintah berupa pembangunan infrastruktur serta revitalisasi lahan untuk meningkatkan daya dukung perkebunan sawit di Indonesia

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

 Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani (Foto:jurnas)

Jumat, 03 Juli 2020 - 01:15 WIB

Pengusaha: Berapapun Stimulus yang Diberikan, Kalau Masyarakat Tidak Bergerak, Percuma

Dunia usaha tengah mengalami masalah krusial dalam menumbuhkan permintaan. Hal ini menjadi penting karena berapapun stimulus ekonomi yang disuntikkan tetap percuma jika tidak ada permintaan.

Penerbangan Batik Air Sesuai Protokol Kesehatan

Jumat, 03 Juli 2020 - 00:05 WIB

Gawat! Industri Penerbangan 'Mati Suri', Lion Air Group Rumahkan Ribuan Karyawan

Maskapai Lion Air Group menyampaikan penjelasan sehubungan dengan kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan.

Banyaknya berita bohong dan provokatif membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan gerah.

Kamis, 02 Juli 2020 - 21:53 WIB

Penebar Hoax Likuiditas Perbankan Ditangkap, BTN: Likuiditas BTN Aman dan Nasabah Perbankan Jangan Panik

Jakarta-Pekan ini beredar hoax yang menyatakan kondisi beberapa bank di Indonesia mengalami kesulitan likuiditas. Bahkan ada yang melakukan provokasi agar nasabah mengambil seluruh dananya di…

Green Pramuka City

Kamis, 02 Juli 2020 - 19:45 WIB

Pengelola Green Pramuka City Fasilitasi Pemilik Unit Hadapi PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Green Pramuka City memfasilitasi para pemilik unit dengan menyediakan kuasa hukum independen untuk kepentingan administrasi dan pengurusan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

Kamis, 02 Juli 2020 - 18:30 WIB

Sebut Sudah 7 Perusahaan Relokasi, Kepala BKPM: 17 Investor Asing Baru Lainnya Siap Menyusul

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Menyampaikan ada sekurangnya 17 investor asing baru yang membenamkan modalnya di Indonesia.