INDUSTRY.co.id - Jakarta- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sitti Hikmawatty mendorong Kementerian Kesehatan untuk berbenah diri soal pelayanan kesehatannya sehingga kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak pada Suku Asmat di Papua tidak kembali terulang, termasuk di daerah lain.
"Bagaimana sistem pelaporan berjenjang yang ada di Kementerian Kesehatan? Hingga tidak memiliki waktu untuk melakukan deteksi kasus ini dan menunggu meledak," kata kata Komisioner bidang kesehatan KPAI Sitti Hikmawatty di Jakarta, Senin (22/1/2018)
Menurut dia, sistem pelaporan kesehatan yang berjenjang tidak berjalan dengan baik sehingga persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk berbenah diri.
Dia mengatakan persoalan kekurangan gizi dan KLB Campak bukanlah terjadi karena proses yang singkat. Hal itu berlaku untuk daerah-daerah lain yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara memadai sehingga berpotensi terjadi persoalan layaknya di Suku Asmat.
Kasus jatuhnya seorang anak normal menjadi malnutrisi sampai dengan gizi buruk, kata dia, bukanlah terjadi secara instan. Apalagi jika temuan kasus gizi buruk menjadi temuan dalam jumlah besar hingga masuk kategori luar biasa.
Sitti mengatakan adanya kendala kesulitan petugas kesehatan di lapangan seperti adanya medan yang cukup berat seharusnya tidak mengabaikan kepentingan anak begitu saja. Khusus soal Suku Asmat, terdapat indikasi jika efisiensi anggaran di Papua justru memotong anggaran yang berkaitan dengan kesehatan terutama yang berorientasi pada perlindungan anak.
"Pemerintah baik itu pemda maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkes perlu melakukan introspeksi terkait deteksi dini kasus-kasus gizi buruk," kata dia (Ant)
