INDUSTRY.co.id - Jakarta- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan integrasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah saat ini mamput mengurangi tingkat kemiskinan langsung sebanyak dua persen.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya membuat simulasi perkiraan pengaruh integrasi program penanggulangan kemiskinan terhadap target tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (Rasio Gini). Tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang digunakan adalah periode September 2016 yaitu masing-masing 10,7 persen dan 0,397.
"Kami melakukan simulasi. Integrasi program bantuan kemiskinan yang diberikan pada 10 persen masyarakat termiskin, dapat mengurangi tingkat kemiskinan sekitar dua persen dari 10,7 menjadi 8,65 persen dan Rasio Gini dari 0,397 menjadi 0,394," ujar Bambang dalam Dialog Akhir Tahun dan Temu Media "Outlook Pembangunan 2018: Tantangan di Tahun Politik" di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (18/12/2017)
Sementara itu, apabila integrasi program bantuan penanggulangan kemiskinan diberikan kepada 40 persen masyarakat terbawah, maka tingkat kemiskinan bisa turun lebih besar lagi yaitudari 10,7 menjadi 6,72 persen dan Rasio Gini dari 0,397 menjadi 0,388.
Kendati demikian, lanjut Bambang, penurunan tingkat kemiskinan dapat turun signifikan tersebut apabila pemerintah dapat memenuhi tiga syarat.
Syarat pertama yaitu pelaksanaan perlindungan sosial berdasarkan pendekatan siklus hidup (life-cycle).
"Karena orang ketika lansia, masih berpotensi menjadi miskin. Orang kan berpikir miskin itu orang yang masih muda, belum dapat kerjaan, atau memang hidupnya susah dan tidak punya akses ke pelayanan dasar. Tapi jangan lupa, lansia yang tadinya tidak miskin juga bisa jadi miskin," ujar Bambang.
Syarat kedua ialah penerima bantuan menerima manfaat lengkap atau tidak terfragmentasi. Bambang menuturkan, 'single targeting framework' diperlukan untuk intervensi kemiskinan secara holistik. Sedangkan syarat ketiga adalah pengembangan pelayanan satu pintu dan implementasi bantuan sosial non tunai.
"Bagaimana kita menyasar bantuan itu tepat sasaran, tidak lagi kita mengandalkan penurunan ketimpangan dengan subsidi harga. Itu tidak akan 'sustain' dan tidak akan pernah menyelesaikan masalah karena banyak orang yang salah sasaran. Yang harusnya dapat tidak dapat, yang harusnya dapatnya lebih dapatnya sedikit," kata Bambang. (Ant)
