INDUSTRY.co.id - Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (Iswa) Papua berharap pemerintah membentuk kawasan industri terpadu di Provinsi Papua agar setiap seluruh sektor perekonomian bisa saling menunjang.
"Persoalan di Papua ini tidak adanya kawasan industri, kalau sudah ada maka seluruh produk bisa kita jual," ujar Ketua Iswa Papua Daniel Garden, di Jayapura, Minggu (1/1).
"Artinya mulai dari limbah kayu bisa dikerjakan oleh pihak lain, tapi dalam satu kawasan industri sehingga tidak membuang biaya yang besar," sambungnya.
Ia mengatakan khusus dari sektor kayu, bahan baku yang tersedia cukup melimpah, namun selama ini tidak dapat dimaksimalkan karena dunia industri di Papua belum berkembang dan masih terpencar-pencar.
"Kalau (kawasan industri) itu berjalan pasti nanti ada industri tambahan lain yang bisa menambah volume ekspor Papua dan membuat roda ekonomi bisa berjalan dengan baik, penyerapan tenaga kerja juga bisa bertambah," kata dia seperti dikutip Antara.
Daniel pun mengungkapkan pihaknya menargetkan ekspor kayu secara rutin mulai 2017.
"Kita harus bisa ekspor setiap bulan, itu target di 2017. Tiap bulan kita tingkatkan volumenya. Dari pengusaha bisa menyanggupi," ujarnya lagi.
Direncanakan pada 5 Januari 2017, pihaknya dengan dukungan Pemprov Papua akan mengekspor 30 kontainer kayu merbau ke Tiongkok.
Sementara itu dalam seminar "Sebelas Naik Kelas" yang digelar di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, beberapa waktu lalu, Bupati Kendal Mirna Anissa, memaparkan potensi dan keunggulan berinvestasi di KIK.
Bupati Mirna berharap kehadiran KIK berpengaruh signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kendal.
Selain itu, dia juga menyatakan KIK tidak hanya akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan negara, namun juga membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat sehingga tidak perlu lagi bekerja di luar negeri.
Dalam sesi yang menampilkan judul "Membangun Indonesia dari Daerah dengan Inovasi", Mirna pun menyampaikan pembangunan Kawasan Industri Kendal merupakan salah satu upaya untuk pemerataan wilayah Industri di Pulau Jawa yang selama ini hanya berpusat di Jawa barat dan Jawa Timur saja.
"Jawa Tengah harus memiliki kawasan industri tersendiri karena disamping tenaga kerja melimpah dan upah pekerja memenuhi syarat juga karena dekat dengan Pelabuhan Tanjung Kendal yang sedang dikembangkan menjadi pelabuhan niaga," ujarnya.
Sebelumnya, Menperin Airlangga Hartarto pada Konferensi Pers jelang Peresmian Kawasan Industri Kendal (KIK) Park by the Bay di rumah dinas gubernur di Semarang, Jawa Tengah, memaparkan kontribusi Jawa Tengah terhadap ekonomi nasional saat ini masih sekitar 9,7 persen atau di bawah Jawa Barat sebesar 27 persen dan Jawa Timur yang mencapai 18 persen. (Hrb)
