ESTAFET SETNOV - AIRLANGGA

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Di cockpit Palapa Generasi X, saya dan Bung Karno stand by memantau peristiwa geopolitik diseluruh dunia. Bung Karno merespon situasi dengan membuka dialog.

BK: Elite RI sibuk memantau petak umpet pengejaran KPK hingga SetNov menabrak tiang listrik. Dunia berjalan terus pada awal November dimana seluruh pemimpin APEC sibuk di Da Nang dan Manila melakukan 2 KTT back-to-back. KTT APEC ke-29 dan KTT ASEAN plus ke-31. KTT G-20 juga sudah selusin kali disamping forum arisan lain seperti KTT ASEM (Asia Europe), KTT OKI, KTT Gerakan Non Blok yang mirip koalisi pendemo global.

Itulah sejarah formal 72 tahun kita merdeka, memiliki 7 presiden dan 17 ketua DPR. Dalam protokol suksesi di AS Ketua DPR adalah urutan ketiga sebagai pengganti bila Presiden dan wapres absen. Di Indonesia pernah Ketua DPR Sartono menjadi Pejabat Presiden kalau saya ke luar negeri, setelah WaPres Hatta mundur 1956. Jabatan Wapres dikosongkan selama 17 tahun, baru terisi tahun 1973 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

CW: Jadi Indonesia ini memang lebih executive heavy dan DPR itu kurang bermutu, kurang berbobot jauh dari pusat kekuasaan, atau potensi peluang menjadi presiden RI?

BK: Sebelum terbentuk DPRS, KNIP (1945-1949) menjalankan fungsi parlemen diketuai Kasman Singodimejo. Lalu 15 Februari 1950 dibentuk DPR RIS dengan ketua pertama Mr. Sartono yang berlanjut DPRS 1950-1955 hingga ketua DPR. Hasil pemilu 1955 sempat menjadi Pejabat Presiden. Ketika pada 1960 saya membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan mengganti dengan DPRGR, Sartono tidak bersedia dilantik. Maka Zainul Arifin mantan Waperdam kabinet Ali I (1953-1955) jadi Ketua DPR GR. Ia wafat 2 Maret 1963 karena luka tembak yang sebetulnya diarahkan ke saya pada 14 Mei 1962 dalam sholat Idul Adha. Ia diganti oleh Aruji Kartawinata kelahiran 5 Mei 1905, jadi Ketua DPR GR periode 1963- 1966.

Laksda Mursalin memimpin caretaker transisi pasca 1 Oktober 1965 (Feb-Mei 1966) diganti H.A Syaichu 1966-1971. Ketua DPR ke-6 Idham Chalid 1971-1977 termasuk rekor pejabat nyaris seumur hidup 89 tahun. Lahir 27 Agustus 1921 pada usia 35 sejak 24 Maret 1956 jadi Waperdam II. Kabinet Ali II non stop jadi Waperdam Kabinet Karya Juanda, Kabinet Kerja dan Kabinet Dwikora. Lalu jadi Ketua MPR DPR dan terakhir Ketua DPA 1978 -1983. Berarti selama 27 tahun di eselon 1 dan awet hidup 27 tahun lagi sampai wafat 11 Juli 2010.

CW: 1978 Ketua DPR ke-7 Adam Malik mengorbit jadi Wapres ke-3 karena Sri Sultan tidak bersedia jadi Wapres lagi. Mengapa ya pak?

BK: Ya, Soeharto menang Pemilu 1971 lalu mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wapres ke-2 RI. Belum setahun sejak dilantik Maret 1973, Soeharto sudah diganggu oleh demo Malari 15 Januari 1974 yang melengserkan Pengkopkamtib Jendral Soemitro dan Ka. Bakin Sutopo Yuwono menjadi Dubes Belanda mengganti Alamsyah yang tersisih dari Sesneg 1968. Nah setelah pemilu 1977, Menlu Adam Malik diorbitkan jadi Ketua MPR/DPR. Tapi diluar dugaan, Wapres Sri Sultan menolak diangkat lagi jadi wapres. Maka secara mendadak Adam Malik melejit jadi wapres ke-3.

Zaman itu segala sesuatu bisa diatur, maka Letjen Daryatmo Kepala Staf Kekaryaan Hankam diangkat jadi anggota DPR dari jatah anggota ABRI tanpa melalui pemilu. Langsung jadi Ketua MPR/DPR ke-8 menganti Adam Malik. Setelah itu tampaknya jabatan Ketua DPR adalah semacam puncak karir tertinggi elite Orde Baru era Soeharto dan hanya untuk 1 periode.

Pada 1983 Amir Machmud yang dari Mendagri diorbitkan jadi Ketua MPR DPR merasa sudah pasti akan mengikuti jalur Menlu Adam Malik dan siap jadi Wapres ke-4. Ternyata Soeharto membuyarkan impian Amir Machmud karena Jendral Umar Wirahadikusumah yang sudah 10 tahun diparkir sebagai Ketua BPK (1973-1983) yang diangkat menjadi Wapres ke-4. Amir Mahmud selesai karirnya hanya sebagai Ketua DPR RI ke 9.

Tahun1988 Letjen Kharis Suhud sebagai Ketua DPR ke-10 mengamankan pengangkatan Sudharmono SH sebagai Wapres ke-5 yang sempat dihalangi oleh L.B. Moerdani dengan manuver percalonan ketua PPP John Naro menyaingi cawapres Sudharmono pada Sidang Umum MPR 1988. Padahal Benny Moerdani baru dipecat dari jabatan Pangab menjelang Sidang Umum MPR 1988 untuk mengukuhkan duet 1988-1993: Soeharto - Sudharmono

CW: Semua itu dulu terbuka sedikit-sedikit, tidak bisa ditutupi, apalagi situasi sekarang. Apa yang bapak pantau dari gaduh Setnov, Ketua DPR ke-16 dan Ketum Golkar ke 10?

BK: Lucu juga ya sudah situasi terbuka pasca Orde Baru, mestinya Orde Reformasi ini tidak boleh ada lagi yang ditutup tutupi. Semua transparan, terbuka, ksatria, sportif, tidak boleh ada lagi Brutus Ken Arok Machiavelli 3-in- 1 merajalela. Intrik manipulasi politik SARA menjatuhkan lawan politik secara jungkir balik dan tanpa moral etika sama sekali.

Manusia mengupayakan Tuhan menentukan. Pola umum Soeharto jelas, Ketua MPR/DPR dan Wapres cukup 1 periode dan uniknya Soeharto akan menghadapi krisis kepercayaan kepada putra mahkota yang dibesarkan dan diorbitkan. Begitu Sudharmono jadi Wapres maka jabatan Ketum Golkar langsung diserahkan ke Wahono yang akan jadi Ketua MPR DPR ke-11 periode 1993-1998.

Perhatikan interaksi Soeharto dengan Golkar yang lahir 20 Oktober 1964, jauh sebelum Soeharto mengorbit dalam elite nasional RI karena gugurnya Ahmad Yani 1 Oktober 1965. Soeharto memutuskan memakai kendaraan Golkar pada 1969 ketika Letjen Suprapto Sukowati ditunjuk jadi Ketua Umum kedua menggantikan Ketum pertama Brigjen Djuhartono yang dianggap peninggalan Orde Lama. Ketum Golkar ketiga Mayjen Amir Murtono tidak pernah jadi menteri dan hanya menjadi salah satu Wakil Ketua DPR meski 2 periode 1973-1983 menjadi ketum Golkar.

Mensesneg Sudharmono membuat sinergi merangkap jabatan Ketum Golkar ke-4 dan sekaligus menguasai sumber dana dengan integrasi pengadaan barang pemerintah melalui Keppres 10 dalam pembelanjaan APBN oleh Sekneg. Tapi Sudharmono hanya 1 periode jadi ketum Golkar dan wapres, lalu out pensiun tanpa bekas.

Setelah gagal 1988 mencegah naiknya Sudharmono, Letjen Hartas selaku Ketua Fraksi ABRI di MPR 1993 melakukan pre-emptive strike, mencalonkan Tri Sutrisno sebagai wapres, langsung mem-fait accompli Panglima Tertinggi Soeharto yang tidak bisa menolak pencalonan terbuka demonstratif oleh Kasospol tsb. Maka Try Sutrisno menjadi Wapres ke-6 (1993-1998). Tapi nasib Try juga hanya menjadi wapres 1 periode.

Nah pada 1998 terjadilah tragedi konflik Soeharto Habibie, ketika Soeharto merasa dikhianati oleh Brutusnya. Habibie langsung naik jadi presiden meninggalkan Soeharto yang dikhianati oleh 15 menteri dan Ketua MPR/DPR Harmoko yang mengancam akan memakzulkan bila Soeharto tidak mengundurkan diri. Dalam karut marut itu anda lihat bagaimana skenario Cendana berantakan meskipun ingin mendaur ulang Supersemar 1966 dengan SuperMei 1998.

CW: Apa itu Supermei 1998 kok mirip supermi Indomie pak?

BK: Supermei 1998 itu Surat Perintah sejenis Supersemar yang sudah Soeharto tandatangani dan sudah ditangan Pangab Wiranto waktu itu. Tapi Panglima Gabungan AS di Pasifik Laksamana Blair mengingatkan melalui telpon bahwa AS, Bank Dunia dan IMF tidak akan merestui kudeta Supermei 1998 dan Indonesia akan dibiarkan tenggelam dalam krismon Mei 1998 itu.

Masyarakat Tionghoa dikorbankan oleh politisi Indonesia yang mengeksploitasi SARA untuk menciptakan konflik SARA berkepanjangan. Konspirasi intelijen antar elite ini merupakan saling cloning antara politisi Melayu UMNO dan elite Orde Baru fasis rasis. Tengku Abdul Rahmad dalam buku yang terbit setelah dia almarhum menyatakan bahwa Waperdam Tun Abdul Razak dan Mahathir adalah otak dibelakang kerusuhan 13 Mei 1969 yang membumi hanguskan Kualalumpur. Perkosaan 13 Mei 1998 adalah modus operasi elite intel Orde Baru untuk mendaur ulang skenario Supersemar 1966 dengan Supermei 1998. Tapi gagal karena Washington DC tidak merestui Supermei 1998.

CW: Sekarang ini 2017 sudah melalui pemilu terbuka tidak relevan lagi Supersemar dan Supermei.

BK: Ya, sekarang eranya Supersetnov, satu ketua DPR merangkap Ketum Golkar bisa memainkan jurus kungfu politik bagaikan Patung Budha Seribu Lengan. Ketum Golkar yang merangkap Ketua DPR ini memang unik karena seolah bisa menyandra KPK dan Presiden dalam menghadapi konflik politik dan hukum sekitar kasus e-KTP.

CW: Dagang sapi dukungan politik capres 2019 menyandra elite politik puncak RI dalam kasus Setnov, ini karena rivalitas memperebutkan Golkar dalam pilpres 2019?

BK: Sebetulnya semua sudah transparan juga kesaksian korban Johanes Marliem yang terbunuh diri ditangan FBI. Kalau semua aliran dana dari almarhum dan yang terkait dibuka tuntas maka semua terang benderang tidak bisa ditutupi lagi. Tentu harus diusut kalau Setnov waktu kasus e-KTP hanya Ketua Fraksi Golkar, maka yang berfungsi sebagai perestu order adalah Mendagri dan Ketua DPR periode tersebut.

Jadi Setnov tidak sendirian menelan Rp. 2.9 trilyun yang dihebohkan itu. Tidak pernah ada cerita daur ulang yang 100% sama dan sejenis. Pasti ada variasi dan mutasi dari skenario penjiplakan. Tidak ada yang bisa 100% dijiplak spt Dekrit Presiden, Supersemar, Supermei, Al Maidah, Jokowi 1.0, Jokowi 2.0 & Golkar 10.0. Soeharto bukan pendiri Golkar, tapi dia bisa memperalat Golkar selama 32 tahun. Golkar lahir sejak 1964, malah ulang tahun-nya jadi tanggal pelantikan Presiden RI pasca Soeharto lengser yaitu tiap 20 Oktober, kan anomali itu.

Jokowi harus percaya diri kalau memang bersih seluruh jajaran kabinet, partai dan relawan pendukungnya, maka tidak perlu takut gertak sambal atau pola intrik konspirasi pelbagai ketum Golkar yang saling dongkel secara bergiliran terkena hukum karma politik.

CW: Ada bayangan konkret siapa caketum pengganti Setnov?

BK: Kalau kita baca sejarah 20 November 1042 raja Airlangga lengser setelah membagi Kahuripan menjadi Daha (Kediri), an Jenggala lalu jadi Resi 24 November 1042. Sekarang Golkar yang terbelah karena kasus Setnov ini haruslah diselamatkan barangkali justru oleh tokoh bernama Airlangga. Sebagai Menteri Kabinet Kerja dan loyalis Jokowi dia bisa melanjutkan koalisi Golkar memenangkan pilpres Jokowi 2.0 Rabu 17 April 2019 nanti.

Ya memang anomali dulu tahun 1042 hampir 1 milenium Airlangga membagi Kahuripan menjadi dua untuk anaknya. Sekarang Airlangga modern akan diuji apa bisa mempersatukan kubu nasionalis, pluralis, meritokratis melanjutkan tuntas Jokowi 2.0, sukses berkinerja melaksanakan optimisme laporan IMF 14 November 2017 tentang pertumbuhan ekonomi RI kedepan.

CW: Semoga pemahaman akal sehat hati nurani itu valid dan diperhatikan elite Republik ini Pak.

Penulis adalah Drs. Christianto Wibisono, Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia