INDUSTRY.co.id - Jayapura, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani menyatakan, pihaknya mendukung program BBM satu Harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sebenarnya pembangunan perekonomian yang berkesinambungan dan merata adalah hak semua warga negara. Oleh sebab itu (program) BBM Satu Harga harus dilakukan di seluruh kawasan Republik Indonesia," ujarnya di Jayapura, Minggu.

Dunia usaha (Kadin) sangat mendukung penuh karena hal itu juga salah satu masukan yang diberikan secara terus-menerus kepada pemerintah.

Ia memandang penerapan program tersebut akan mendorong pembangunan di kawasan tersebut. "Karena kalau semuanya mahal, bagaimana pembangunan bisa berjalan dengan baik, merata dan berkesinambungan," katanya.

"Kita sangat mengapresiasi pemerintah dengan program BBM Satu Harga di Papua, diharapkan ketimpangan pembangunan Indonesia bagian barat dengan timur akan semakin kecil," kata dia.

Rosan menilai subsidi Rp800 miliar yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk Provinsi Papua sudah sangat wajar. Konsekuensinya hanya sebagian kecil dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan milik negara tersebut.

"Kalau saya melihatnya itu memang sudah tugas pemerintah, tidak bisa semua dilihat ini menguntungkan atau tidak," katanya.

Hal itu semua harus dilakukan dalam subsidi silang. "Dalam hal ini mungkin Pertamina untung di tempat lain, kemudian di kawasan lain belum menguntungkan," ujarnya.

Ditegaskannya penerapan program BBM Satu Harga harus dilihat secara keseluruhan bahwa penyediaan infrastruktur adalah tugas pemerintah dan harus dilakukan secara merata dan adil.

"Tidak masalah (subsidi bertambah), Pertamina masih untung besar karena di daerah lain infrastrukturnya sudah terbangun, kawasannya memang sudah besar, 'kan untung juga. Jadi harus subsidi silang," kata Rosan.

Tidak hanya BBM, dia juga menganggap program serupa harus diterapkan di bidang lainnya, seperti listrik, air dan jalan.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Papua menilai kebijakan Presiden Joko Widodo yang ingin menerapkan program satu harga untuk bahan bakar minyak bersubsidi di seluruh Indonesia, sangat membantu masyarakat Papua.

"Program ini akan sangat membantu. Minimal harga BBM bisa turun dan selisih harga tidak terlalu signifikan dengan kami di Jayapura," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Papua TEA Hery Dosinaen, di Jayapura seperti dikutip Antara.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang membuat mahal harga bahan pokok dan lainnya di sejumlah wilayah Papua, khususnya pegunungan, adalah harga BBM yang tinggi.

"Selama ini kendala di Papua adalah masalah BBM, khususnya di kabupaten terpencil dan pegunungan. Di sana harga BBM variatif, ada yang sampai Rp100.000 per liter," kata dia pula.

Dosinaen memuji langkah Pertamina yang mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan membuka sejumlah Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di kabupaten-kabupaten yang selama ini belum mendapat alokasi BBM bersubsidi secara langsung.

"Pertamina sudah melaporkan masih ada satu kabupaten yang belum membuka APMS-nya, tapi ini langkah bagus untuk menurunkan harga BBM di pedalaman," ujarnya lagi.

Ia pun memastikan akan membantu Pertamina agar kabupaten yang dimaksud bisa segera merespons program tersebut dengan cepat. "Jelas nanti kami panggil dan kami akan sampaikan agar ini bisa terlaksana," kata Dosinaen pula.(hrb)