INDUSTRY.co.id, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertahan di kisaran 5% belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Di tengah peningkatan aktivitas ekonomi nasional, muncul pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya menikmati hasil pertumbuhan tersebut: pemilik modal dan aset atau masyarakat yang menggerakkan perekonomian, seperti buruh, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)?

Persoalan ini menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan pendapatan. Peningkatan produk domestik bruto (PDB), investasi, dan konsumsi rumah tangga belum otomatis meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Kelompok masyarakat yang memiliki perusahaan, properti, saham, dan aset produktif berpeluang memperoleh keuntungan dari peningkatan aktivitas ekonomi. Sementara itu, masyarakat yang mengandalkan upah dan penghasilan harian masih menghadapi tekanan biaya hidup, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta keterbatasan lapangan kerja dengan upah layak.

Artinya, tantangan ekonomi Indonesia bukan hanya mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata.

Lantas, apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini benar-benar telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas?

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Belum Tentu Merata

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, mempertanyakan pihak yang sebenarnya menikmati pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam wawancara dengan Suara.com yang diterbitkan pada 19 Mei 2026, Askar mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpotensi lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat kelas atas dan pemilik modal.

"Bisa jadi ekonomi itu memang tumbuh tapi ekonomi itu hanya dinikmati oleh kelas atas, oleh orang super kaya, oleh mereka yang punya kapital, mereka yang punya aset, properti, saham, dan lain-lain," ujarnya.

Pernyataan tersebut menyoroti persoalan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan aktivitas bisnis dan investasi memang dapat mendorong perekonomian nasional, tetapi kesempatan untuk menikmati hasilnya tidak selalu sama bagi seluruh kelompok masyarakat.

Pemilik modal memiliki peluang memperoleh pendapatan dari keuntungan perusahaan, kenaikan nilai properti, dividen saham, maupun hasil investasi lainnya.

Sebaliknya, pekerja yang mengandalkan upah bulanan lebih bergantung pada peningkatan pendapatan dari pekerjaan mereka. Ketika kenaikan upah tidak sebanding dengan peningkatan biaya hidup, pertumbuhan ekonomi belum tentu memberikan perubahan signifikan terhadap daya beli.

Perbedaan sumber pendapatan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara tidak merata.

Kualitas Lapangan Kerja Menentukan Kesejahteraan Masyarakat
Selain persoalan distribusi pendapatan, kualitas lapangan kerja juga menjadi faktor penting dalam menentukan apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bank Dunia menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu diikuti peningkatan penciptaan lapangan kerja dengan produktivitas dan tingkat upah yang lebih baik.

Lead Country Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, David Knight, menekankan pentingnya meningkatkan permintaan tenaga kerja berketerampilan tinggi dan bergaji lebih baik.

Dalam publikasi resmi Bank Dunia pada 13 Juni 2026, Knight menyatakan:

"To ensure that Indonesia’s growth continues to translate into improved living standards, efforts to strengthen business demand for higher-skilled and higher-paid jobs will be critical."

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan menjadi peningkatan standar hidup masyarakat. Salah satu caranya adalah memperluas kesempatan kerja yang menawarkan produktivitas dan pendapatan lebih tinggi.

Pasalnya, pekerjaan merupakan salah satu saluran utama bagi masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan.

Jika pertumbuhan ekonomi lebih banyak menghasilkan peningkatan keuntungan perusahaan tanpa diikuti perbaikan kualitas pekerjaan dan pendapatan tenaga kerja, manfaat pembangunan berisiko terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Karena itu, keberhasilan penciptaan lapangan kerja tidak cukup diukur dari jumlah penduduk yang bekerja. Kualitas pekerjaan, kepastian pendapatan, perlindungan sosial, serta kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup juga perlu diperhitungkan.

Ketimpangan Ekonomi Bisa Meningkat Saat Kemiskinan Menurun
Persoalan pemerataan ekonomi juga disoroti Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho.

Dalam pemberitaan resmi Universitas Gadjah Mada mengenai perbedaan angka kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia, Wisnu menjelaskan bahwa ketimpangan dapat membesar bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi ketimpangan membesar melalui pertumbuhan, sehingga kemudian angka kemiskinan juga turun, tapi pembagiannya cenderung tidak merata, terutama di kota-kota," ujarnya.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan merupakan dua persoalan yang berbeda.

Angka kemiskinan dapat menurun ketika semakin banyak penduduk berada di atas garis kemiskinan. Namun, kondisi tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa jarak kesejahteraan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah ikut menyempit.

Dengan kata lain, perekonomian dapat tumbuh dan angka kemiskinan berkurang, sementara ketimpangan pendapatan atau pengeluaran masih menjadi persoalan.

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pengeluaran masyarakat adalah rasio Gini. Semakin tinggi nilai rasio Gini, semakin besar tingkat ketimpangan.

Karena itu, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perlu dibaca bersama indikator kemiskinan, rasio Gini, perkembangan upah riil, dan kualitas lapangan kerja.

Indikator-indikator tersebut memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kelompok 20% Teratas Menguasai Sebagian Besar Konsumsi
Distribusi konsumsi rumah tangga juga menjadi salah satu gambaran mengenai perbedaan kemampuan ekonomi antarkelompok masyarakat.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyoroti besarnya kontribusi kelompok masyarakat berpendapatan tinggi terhadap konsumsi nasional.

Dalam pemberitaan Suara.com pada 7 Agustus 2026 mengenai distribusi konsumsi nasional, data yang dibahas menunjukkan bahwa sekitar 20% kelompok masyarakat teratas menguasai sekitar 45% konsumsi nasional. Sementara itu, porsi konsumsi kelompok 40% terbawah jauh lebih kecil.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan kemampuan konsumsi di tengah masyarakat.

Kelompok berpendapatan tinggi memiliki ruang lebih besar untuk membelanjakan pendapatan, mengembangkan usaha, serta melakukan investasi. Sebaliknya, kelompok berpendapatan rendah cenderung menggunakan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Perbedaan kemampuan konsumsi ini penting karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama pembentuk PDB Indonesia.

Namun, besarnya kontribusi kelompok kaya terhadap konsumsi nasional tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati kelompok tersebut.

Untuk melihat distribusi manfaat pertumbuhan secara lebih menyeluruh, diperlukan data pendapatan, kekayaan, upah riil, serta perkembangan kesejahteraan masing-masing kelompok masyarakat.

Buruh, Petani, Nelayan, dan UMKM Belum Tentu Menikmati Pertumbuhan Ekonomi
Dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia juga perlu dilihat dari kehidupan masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas sektor riil.

Bagi buruh, pertumbuhan ekonomi idealnya tercermin dalam peningkatan upah riil, kepastian pekerjaan, dan perlindungan sosial.

Bagi petani, pertumbuhan ekonomi seharusnya membuka peluang memperoleh harga jual hasil panen yang lebih baik, menekan biaya produksi, serta memperkuat posisi tawar dalam rantai distribusi pangan.

Sementara itu, nelayan membutuhkan akses pasar, infrastruktur penyimpanan hasil tangkapan, dan perlindungan dari kenaikan biaya operasional.

Adapun pelaku UMKM membutuhkan akses pembiayaan, perluasan pasar, pemanfaatan teknologi, serta perlindungan dari persaingan usaha yang tidak seimbang.

Persoalannya, pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional tidak selalu langsung diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan kelompok-kelompok tersebut.

Sebagai contoh, peningkatan permintaan barang dan jasa memang berpotensi meningkatkan omzet UMKM. Namun, keuntungan bersih belum tentu bertambah apabila harga bahan baku, biaya transportasi, dan biaya operasional ikut meningkat.

Hal serupa juga dihadapi pekerja. Peningkatan aktivitas industri tidak otomatis memperbaiki kesejahteraan buruh apabila lapangan kerja yang tercipta masih didominasi pekerjaan berupah rendah dan minim kepastian pendapatan.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya ditandai peningkatan aktivitas produksi dan perdagangan, tetapi juga kemampuan sektor riil dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah Perlu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
Sejumlah pandangan ekonom dan lembaga internasional tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Indonesia bukan semata-mata mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%.

Pemerintah juga perlu memastikan investasi dan aktivitas ekonomi mampu menciptakan nilai tambah yang dapat dirasakan masyarakat luas.

Salah satu langkah penting adalah memperluas penciptaan lapangan kerja formal dan berkualitas, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperkuat industri bernilai tambah, serta memperluas akses ekonomi bagi UMKM.

Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja juga diperlukan agar masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengisi pekerjaan dengan produktivitas dan upah yang lebih tinggi.

Di sisi lain, kebijakan pengupahan perlu memperhatikan produktivitas serta kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sektor pertanian dan perikanan juga membutuhkan kebijakan yang dapat memperkuat posisi tawar produsen kecil.

Pemerataan akses terhadap pembiayaan, teknologi, infrastruktur, dan pasar menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan peningkatan keuntungan bagi perusahaan dan investor, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi 5% Harus Berdampak pada Kesejahteraan
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% bukanlah tujuan akhir pembangunan. Pertumbuhan merupakan instrumen untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Jika ekonomi terus tumbuh, tetapi sebagian pekerja masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, petani belum memperoleh keuntungan yang layak, dan UMKM masih menghadapi hambatan untuk berkembang, kualitas pertumbuhan ekonomi perlu terus dievaluasi.

Keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari peningkatan PDB, investasi, atau keuntungan perusahaan. Hasil pembangunan juga perlu tercermin dalam peningkatan upah riil buruh, pendapatan petani dan nelayan, serta kemampuan usaha kecil untuk tumbuh dan bersaing.

Karena itu, pertanyaan mendasar mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan hanya seberapa cepat perekonomian tumbuh, melainkan siapa yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi baru benar-benar bermakna ketika manfaatnya tidak berhenti pada kelompok masyarakat yang memiliki modal dan aset, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat luas yang menjadi penggerak utama perekonomian nasional.