- [Jawaban Langsung]: MSCI meminta pemerintah Indonesia memperkuat penegakan hukum terhadap manipulasi saham untuk mempertahankan status emerging market.
- OJK sedang menyiapkan sanksi baru untuk menindaklanjuti penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi pasar saham.
- MSCI akan mengumumkan keputusan final mengenai proposal perubahan klasifikasi Indonesia paling lambat akhir Juni 2027.
- Pemerintah dan regulator pasar modal Indonesia telah melakukan reformasi untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan.
- Otoritas pasar modal telah menjatuhkan denda administratif total Rp 2,1 triliun terkait manipulasi saham DSSA, BREN, dan CUAN.
INDUSTRY.co.id - JAKARTA - Morgan Stanley Capital International (MSCI) meminta pemerintah dan regulator pasar modal Indonesia memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi saham.
Penindakan pidana terhadap pelanggar pasar modal menjadi salah satu isu yang disorot di tengah evaluasi MSCI terhadap status Indonesia sebagai negara berkembang (emerging market).
Mengutip laporan KONTAN, Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan perwakilan MSCI di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Filipina pada pekan lalu.
Dalam pertemuan tersebut, MSCI disebut menegaskan bahwa pemerintah dan regulator perlu membawa pelaku pelanggaran pasar modal ke ranah pidana jika Indonesia ingin mempertahankan status emerging market.
Sanksi Baru disiapkan
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengatakan regulator tengah menyiapkan sanksi baru untuk menindaklanjuti penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi pasar saham.
Dorongan penegakan hukum tersebut muncul setelah MSCI pada 15 Oktober 2026 mengumumkan konsultasi atas proposal perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.
Dalam pengumumannya, MSCI menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian investor global, terutama ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi.
MSCI juga menilai reformasi yang diumumkan otoritas Indonesia masih membutuhkan implementasi konsisten dan bukti dampak nyata terhadap pasar.
MSCI dijadwalkan mengumumkan keputusan final atas proposal perubahan klasifikasi tersebut paling lambat pada akhir Juni 2027.
Selama periode konsultasi, MSCI juga mempertahankan pembekuan penambahan sekuritas Indonesia ke dalam indeksnya sampai pemberitahuan lebih lanjut. Batas akhir penyampaian masukan dalam periode konsultasi ditetapkan pada 30 April 2027.
OJK dan BEI Perkuat Transparansi
Untuk merespons evaluasi MSCI, OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menjalankan sejumlah agenda reformasi pasar modal.
Salah satu langkahnya adalah membuka informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1 persen. Otoritas juga memperluas klasifikasi investor dari 9 menjadi 39 kategori untuk memberikan gambaran lebih terperinci mengenai struktur kepemilikan saham.
Selain itu, regulator menerapkan publikasi informasi High Shareholding Concentration (HSC) untuk mengidentifikasi saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.
Otoritas juga menetapkan peta jalan peningkatan batas minimum saham beredar di publik (free float) menjadi 15 persen.
Reformasi tersebut juga mencakup penguatan keterbukaan informasi pemilik manfaat akhir atau beneficial ownership, terutama untuk menelusuri pihak yang berada di balik kepemilikan saham perusahaan tercatat.
Pemerintah turut memperkuat koordinasi penegakan hukum melalui pembentukan Joint Task Force untuk menangani pelanggaran di pasar modal, termasuk dugaan manipulasi harga dan perdagangan terkoordinasi.
Denda DSSA, BREN, dan CUAN
Di sisi penegakan hukum, otoritas pasar modal juga meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap saham yang terindikasi mengalami manipulasi perdagangan.
Regulator telah menjatuhkan sanksi denda administratif dengan total Rp 2,1 triliun terhadap pihak-pihak terkait pelanggaran perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Selain denda administratif, OJK dan BEI memperketat pengawasan melalui investigasi yang lebih terarah terhadap saham-saham dengan indikasi manipulasi harga. Regulator juga membekukan rekening efek yang terindikasi terlibat dalam pelanggaran.
Mulai 2 November 2026, saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi juga dikecualikan dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Respon FTSE Russell
Tekanan terhadap pasar modal Indonesia tidak hanya datang dari MSCI. Penyedia indeks global lainnya, FTSE Russell, sebelumnya mempertahankan Indonesia dalam kategori Secondary Emerging Market dan tidak memasukkan Indonesia ke dalam daftar pemantauan (watch list).
Namun, FTSE Russell masih membutuhkan waktu untuk menilai efektivitas reformasi pasar modal Indonesia. Lembaga tersebut menunda penambahan dan peningkatan bobot saham Indonesia dalam indeks hingga peninjauan Maret 2027.
Di sisi lain, MSCI memberikan waktu kepada pemerintah dan regulator Indonesia untuk menunjukkan perbaikan sebelum mengambil keputusan final.