INDUSTRY.co.id - Ketapang – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas dan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro di daerah. Melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pemerintah menargetkan 1.000 pengusaha mikro mendapatkan kemudahan perizinan, sertifikasi, hingga akses permodalan.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, kegiatan bertema UMKM Legal, Terlindungi, dan Berdaya tersebut merupakan upaya pemerintah mengatasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi pengusaha mikro, terutama dalam mengurus legalitas usaha dan mengakses pembiayaan.
 
"Kami mengajak pengusaha mikro di Ketapang agar mudah mengakses perizinan," kata Maman dalam kegiatan yang berlangsung Jumat (20/11).
 
Menurutnya, pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sejumlah lembaga untuk mempercepat pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), serta sertifikasi halal melalui layanan digital.
 
Hingga saat ini, rangkaian Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di berbagai daerah telah diikuti lebih dari 14.000 pengusaha.
 
Selain legalitas, pemerintah juga memperluas akses pembiayaan melalui dua skema afirmatif. Pertama, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga sekitar 6 persen, jauh lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman komersial yang rata-rata mencapai 13–16 persen.
 
Kedua, penurunan bunga pinjaman program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari sekitar 25 persen menjadi 8 persen.
 
Maman menyebut kebijakan tersebut menjadi bentuk keberpihakan pemerintah dalam meringankan beban pengusaha ultramikro, khususnya perempuan. Secara nasional, sekitar 14 juta perempuan tergabung dalam program PNM Mekaar, termasuk sekitar 400.000 orang di Kalimantan Barat.
 
"Ini bagian dari upaya meringankan beban ibu-ibu kita, khususnya di Kabupaten Ketapang," ujarnya.
 
Manfaat program tersebut dirasakan Sri Rezeki, pengusaha amplang yang telah menjalankan usaha selama empat tahun. Melalui pendampingan PNM, ia berhasil memperoleh NIB dan mendapatkan akses tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.
 
"Dampaknya itu di modal, akhirnya dapat bantuan dari PNM," kata Sri.
 
Untuk memperluas pelayanan, Kementerian UMKM juga mengembangkan aplikasi SAPA UMKM serta layanan pendampingan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Pemerintah menargetkan pendirian sekitar 108 PLUT di seluruh Indonesia, termasuk di Ketapang.
 
Dalam festival tersebut, pemerintah bersama mitra turut menyerahkan NIB, sertifikat halal, SPP-IRT, izin edar, pembiayaan KUR, bantuan modal, asuransi usaha, serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada pengusaha mikro.
 
Bantu Relawan Tangani Karhutla
 
Selain mendorong pemberdayaan UMKM, kunjungan Maman ke Ketapang juga diisi dengan penyerahan bantuan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
 
Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BRI, pemerintah menyalurkan 300 paket sembako bagi relawan serta lima paket mesin untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
 
Maman menyampaikan apresiasi kepada para relawan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan karhutla di Ketapang dan wilayah Kalimantan Barat.
 
Menurutnya, keberhasilan mempercepat penanganan dan pemadaman kebakaran tidak terlepas dari kontribusi relawan yang bekerja langsung di lapangan.
 
"Mencegah lebih baik daripada memadamkan," tegasnya.
 
Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyambut baik bantuan tersebut. Ia menilai dukungan pemerintah pusat dan BRI dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta menunjang operasional relawan dalam menghadapi potensi karhutla.
 
Alexander juga mengapresiasi dedikasi para relawan yang selama ini bergotong royong menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran.
 
Melalui dua agenda tersebut, Kementerian UMKM menegaskan komitmennya memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung perlindungan lingkungan. Pemerintah berharap kemudahan legalitas, pembiayaan, dan pendampingan usaha dapat mendorong UMKM naik kelas, sementara bantuan karhutla memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah.