INDUSTRY.co.id - Jakarta – Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi industri nasional.
Bukan Cuma Gas Murah, HGBT Sumbang Rp592 Triliun ke Ekonomi RI
Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memberikan kontribusi sebesar Rp582,89 triliun bagi industri nasional.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, kebijakan harga gas murah untuk industri tersebut menghasilkan nilai tambah mencapai Rp592,89 triliun sepanjang periode 2020–2025.
Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Sri Bimo Pratomo mengatakan, manfaat HGBT tidak hanya dirasakan melalui penurunan biaya produksi, tetapi juga mendorong peningkatan penjualan, investasi, hingga penerimaan negara.
Berdasarkan hasil evaluasi Kemenperin, nilai tambah tersebut terdiri atas peningkatan penjualan Rp351,98 triliun, tambahan investasi Rp158,68 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp38,30 triliun, serta pengurangan subsidi pupuk Rp43,93 triliun.
“Gas bumi bukan sekadar sumber energi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, dan investasi sektor manufaktur,” ujar Bimo di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Bimo, besarnya kontribusi tersebut menjadi bukti pentingnya kepastian pasokan dan harga gas yang kompetitif bagi keberlangsungan industri nasional.
Terlebih, berdasarkan data SKK Migas hingga Agustus 2026, sektor industri menyerap 23,53% pemanfaatan gas bumi nasional, sedangkan industri pupuk mencapai 12,91%. Dengan demikian, total pemanfaatan gas untuk kedua sektor tersebut mencapai 36,44%.
Untuk memperkuat daya saing manufaktur, pemerintah menetapkan HGBT melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 281.K/2026 yang berlaku mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2029.
Dalam ketentuan terbaru, terdapat 232 perusahaan dari tujuh sektor industri yang menerima fasilitas HGBT, dengan total alokasi gas mencapai 472 BBTUD.
Ketujuh sektor tersebut meliputi industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Adapun harga gas ditetapkan sebesar USD6,50–6,90 per MMBTU untuk industri pupuk, USD7,00–7,03 per MMBTU untuk industri keramik, serta USD7 per MMBTU bagi sektor industri lainnya.
Bimo menegaskan, penguatan kebijakan HGBT ke depan tidak cukup hanya melalui penetapan harga murah. Pemerintah juga harus menjamin kepastian pasokan agar kebutuhan industri dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
“Keandalan pasokan dan kepastian harga harus berjalan beriringan. Harga yang kompetitif perlu didukung ketersediaan gas yang memadai agar manfaat kebijakan benar-benar dapat dirasakan oleh pelaku industri,” tegasnya.
Kemenperin juga mendorong penguatan infrastruktur gas, fleksibilitas pasokan, serta efisiensi energi untuk mendukung transformasi industri hijau.
Dengan kontribusi ekonomi yang telah mencapai ratusan triliun rupiah, keberlanjutan kebijakan HGBT dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing industri nasional sekaligus menarik investasi baru.
#HGBT#Gas Industri#Kemenperin#Gas Murah Industri#Ekonomi Indonesia#HGBT#Harga Gas Bumi Tertentu#Industri#Berita Industri#industry.co.id#industri#industry#berita industri#industry news#berita#news#kawasan industri#industri indonesia#indonesia industry