INDUSTRY.co.id - BELITUNG – Lonjakan transaksi digital di Indonesia mulai meningkatkan tekanan terhadap industri sistem pembayaran. Di tengah pertumbuhan transaksi yang mencapai puluhan miliar, risiko penipuan, serangan siber, dan tuntutan kualitas layanan menjadi tantangan yang harus diantisipasi pelaku industri keuangan.

Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi pembayaran digital mencapai 18,09 miliar pada kuartal III-2026. Jumlah tersebut tumbuh 39,24% secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan lebih tinggi terjadi pada transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang melonjak 75,80%, dengan jumlah pengguna mencapai 70,6 juta dan merchant sebanyak 49,4 juta.

Namun, akselerasi transaksi digital juga diikuti peningkatan ancaman kejahatan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lebih dari 737.000 laporan penipuan masuk melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) hingga Oktober 2026. Dari kasus tersebut, dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar.

Besarnya angka penipuan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan transaksi dan penetrasi layanan digital perlu diimbangi penguatan infrastruktur, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen.

Merespons tantangan tersebut, PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, menggelar Jalin CX Summit 2026 pada 12–13 November 2026 di Belitung. Forum bertema "Connecting the Future, Elevating the Experience" ini mempertemukan regulator, perbankan, industri teknologi finansial (fintech), dan mitra strategis untuk memperkuat keamanan serta kualitas ekosistem pembayaran nasional.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menilai perubahan demografi, pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat menjadi faktor penting dalam pengembangan layanan keuangan digital. Pergeseran aktivitas konsumsi dari transaksi langsung ke kanal daring turut mengubah ekspektasi konsumen terhadap layanan keuangan.

“Perbedaan kebutuhan antargenerasi dan antarwilayah, termasuk pemerataan akses digital, menjadi pertimbangan dalam mengembangkan layanan keuangan yang inklusif dan relevan,” ujar Amalia.

Dari sisi regulator, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Susiati Dewi menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara percepatan digitalisasi dan ketahanan infrastruktur. Hal tersebut sejalan dengan arah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

“Di tengah pertumbuhan transaksi QRIS dan BI-FAST, penguatan ketahanan infrastruktur serta kesiapan menghadapi ancaman siber menjadi kebutuhan penting untuk menjaga keberlangsungan sistem pembayaran,” kata Susiati.

Sementara itu, Kepala Direktorat Pelindungan Konsumen OJK Tri Herdianto menekankan pentingnya penerapan pendekatan Consumer Protection by Design. Melalui pendekatan tersebut, perlindungan konsumen harus menjadi bagian dari proses perancangan produk dan layanan keuangan, bukan sekadar respons ketika terjadi penipuan.

Penguatan perlindungan juga perlu mencakup aspek perilaku konsumen atau behavioral protection, terutama untuk mengantisipasi modus penipuan melalui rekayasa sosial (social engineering). Pertukaran data, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas industri dinilai menjadi instrumen penting untuk memperkuat pertahanan ekosistem keuangan digital.

Di sisi bisnis, peningkatan pengalaman pelanggan atau customer experience juga mulai menjadi faktor pembeda daya saing perusahaan. Senior VP Brand Management Danantara Asset Management Taufan Rahmadi mengatakan transformasi bisnis tidak cukup hanya berorientasi pada efisiensi operasional dan peningkatan kinerja keuangan.

Menurutnya, perusahaan perlu memastikan inovasi teknologi mampu menghasilkan layanan yang relevan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Danantara Indonesia melalui program CX100 untuk mengukur, mengevaluasi, dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan BUMN berdasarkan pengalaman masyarakat.

Dalam konteks tersebut, budaya service excellence perlu menjadi bagian dari strategi bisnis untuk memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan nilai jangka panjang.

Direktur Jalin Eko Dedi Rukminto mengatakan, sebagai National Payment Enabler, perseroan berupaya memastikan keandalan infrastruktur pembayaran berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan hubungan kemitraan dengan industri perbankan maupun fintech.

“Melalui Jalin CX Summit 2026, kami ingin memperkuat komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kemitraan dengan seluruh member. Bagi kami, service excellence bukan hanya tentang keandalan teknologi, tetapi juga tentang kemampuan memahami kebutuhan, merespons masukan, dan menghadirkan solusi yang memberikan nilai tambah bagi bisnis member,” ujar Eko.

Dia menambahkan, kualitas layanan menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi jangka panjang dengan seluruh anggota ekosistem pembayaran.

Komitmen tersebut dijalankan melalui penguatan standar pelayanan, peningkatan responsivitas, serta pemanfaatan masukan dari member untuk memperbaiki kualitas layanan secara berkelanjutan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Jalin juga menghadirkan Jalin CXcellence Awards untuk memberikan apresiasi kepada para member yang berkontribusi melalui inovasi dan pengembangan ekosistem pembayaran nasional.

Dengan pertumbuhan transaksi digital yang semakin tinggi, tantangan industri pembayaran ke depan tidak lagi sebatas memperluas adopsi teknologi. Kemampuan menjaga keamanan transaksi, mengantisipasi fraud, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan pengalaman konsumen akan menjadi penentu keberlanjutan bisnis sistem pembayaran di Indonesia.