INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2026 masih menunjukkan tren positif di tengah dinamika perekonomian global. Pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun atau 83% dari target APBN, tumbuh 23,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, capaian tersebut mencerminkan kinerja penerimaan negara yang solid, sementara realisasi belanja masih sesuai dengan rencana anggaran. Selain itu, keseimbangan primer tetap positif dengan defisit yang terkendali.

“Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat, baik pendapatan negara maupun belanja negara on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dari sisi penerimaan, kontribusi terbesar berasal dari sektor perpajakan. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target APBN. Angka tersebut tumbuh 23,2% secara tahunan (year-on-year/yoy), seiring meningkatnya aktivitas ekonomi domestik serta perbaikan sistem administrasi perpajakan melalui Coretax.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp267,2 triliun atau 79,5% dari target APBN. Penerimaan dari sektor ini tumbuh 7,2%, terutama didorong oleh lonjakan bea keluar sebesar 43,4% akibat kenaikan harga komoditas dan aktivitas hilirisasi.

Kinerja lebih tinggi dicatatkan oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga akhir Oktober 2026, realisasi PNBP mencapai Rp551,8 triliun atau 120% dari target APBN, dengan pertumbuhan 37%.

Penerimaan tersebut antara lain ditopang oleh sektor sumber daya alam, surplus Bank Indonesia, serta hasil penertiban kawasan hutan. Capaian PNBP yang telah melampaui target ini turut memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78% dari pagu APBN. Angka tersebut meningkat 15,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun.

Suahasil mengatakan, pemerintah masih memiliki ruang untuk mempercepat realisasi belanja pada dua bulan terakhir 2026. Pasalnya, pola penyerapan anggaran biasanya meningkat menjelang akhir tahun.

“Kalau belanja memang biasanya nanti November dan Desember biasanya ada percepatan. Nanti akan kita lihat percepatan belanja seperti apa,” katanya.

Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, APBN hingga 31 Oktober 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp379,3 triliun atau setara 1,47% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, keseimbangan primer masih berada di posisi positif.

Menurut Suahasil, posisi defisit tersebut masih sesuai dengan desain fiskal pemerintah yang menargetkan defisit APBN sebesar 2,85% terhadap PDB hingga akhir tahun.

“Defisit APBN 1,47% dari PDB dan ini adalah juga on track menuju defisit sebesar 2,85% dari PDB,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suahasil menegaskan bahwa defisit APBN tidak dapat disamakan dengan kerugian dalam aktivitas bisnis. Defisit merupakan bagian dari kebijakan fiskal ekspansif yang dirancang untuk membiayai kebutuhan masyarakat serta menjaga keberlangsungan pembangunan dan aktivitas ekonomi nasional.

“APBN itu gak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi, APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi,” tegas Suahasil.