INDUSTRY.co.id, JAKARTA-Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional masih menghadapi tekanan. Di tengah upaya pemerintah menggenjot pertumbuhan industri manufaktur, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penghentian operasional pabrik masih membayangi industri yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar tersebut.

Tekanan itu terlihat dari sejumlah kasus yang terjadi sepanjang 2026. Di Cimahi, Jawa Barat, sebanyak 178 pekerja PT Namnam Fashion Industries terdampak PHK massal pada Agustus 2026. Sebelumnya, penghentian operasional unit produksi PT Samwon Busana Indonesia di Jepara, Jawa Tengah, juga berdampak terhadap sekitar 670 pekerja.

Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan industri tekstil belum sepenuhnya selesai. Bahkan, tekanan tidak hanya terjadi di sektor garmen atau industri hilir, tetapi juga merambat ke industri hulu yang memproduksi serat dan benang.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta, seperti dikutip Kontan pada 31 Juli 2026, mengungkapkan produksi industri hulu tekstil pada semester I-2026 mengalami penurunan sekitar 5% secara tahunan atau year on year (yoy).

Penurunan produksi tersebut dipicu melemahnya permintaan dari industri hilir. Di sisi lain, pasar domestik masih menghadapi derasnya arus produk impor.

Kombinasi kedua persoalan itu membuat rantai pasok industri tekstil nasional belum bergerak optimal. Ketika permintaan dari produsen pakaian jadi melemah, kebutuhan bahan baku dari industri hulu ikut tergerus. Dampaknya, utilisasi produksi dan kebutuhan tenaga kerja berpotensi ikut tertekan.

Angka PHK nasional terus bertambah

Tekanan di industri tekstil juga berlangsung di tengah membengkaknya angka PHK secara nasional.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dipublikasikan melalui Satu Data Kemnaker menunjukkan sebanyak 72.336 pekerja melaporkan terkena PHK sepanjang Januari-Oktober 2026.

Angka tersebut meningkat dibandingkan periode Januari-September 2026 yang mencapai 63.789 pekerja. Dengan demikian, terdapat tambahan sekitar 8.547 laporan pekerja terkena PHK dalam satu bulan.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbanyak, yakni 14.694 pekerja atau sekitar 20,31% dari total PHK nasional hingga Oktober 2026.

Meski demikian, angka 72.336 tersebut merupakan data PHK lintas sektor, bukan khusus industri tekstil. Kemnaker juga mengingatkan bahwa data enam bulan terakhir masih dapat berubah karena pekerja memiliki waktu hingga enam bulan sejak tanggal PHK untuk mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperkirakan jumlah pekerja yang terkena PHK secara nasional bisa menembus 90.000 orang hingga akhir 2026.

Mengutip pemberitaan CNN Indonesia pada 4 November 2026, Said menyebut industri padat karya berorientasi ekspor, terutama tekstil, garmen, dan alas kaki, menjadi sektor yang paling rentan terdampak.

Said juga mengungkapkan KSPI mencatat sekitar 70.000 pekerja mengalami PHK hingga Juni 2026. Sementara itu, ia mengutip data Kemnaker yang menunjukkan jumlah pekerja terdampak PHK telah mencapai sekitar 83.000 orang pada akhir Oktober atau awal November.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan adanya perbedaan basis pencatatan dan pembaruan data. Namun, keduanya sama-sama memperlihatkan bahwa tekanan ketenagakerjaan masih menjadi persoalan serius.

Pertumbuhan industri belum menjamin penyerapan tenaga kerja

Menariknya, tekanan PHK tersebut terjadi ketika sejumlah indikator pertumbuhan industri justru menunjukkan perbaikan.

Dalam pemberitaan Bisnis Indonesia pada 5 November 2026, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama menyoroti anomali pertumbuhan industri padat karya.

Riza mencatat industri pengolahan tumbuh 5,87% yoy pada kuartal III-2026. Bahkan, industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 6,22% yoy, meningkat dibandingkan pertumbuhan 0,93% pada kuartal III-2025.

Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Sebab, sejumlah perusahaan masih melakukan PHK dan penutupan fasilitas produksi.

Riza menilai kesenjangan antara pertumbuhan statistik dan kondisi ketenagakerjaan perlu dicermati lebih jauh. Menurut dia, pertumbuhan output industri seharusnya juga diikuti peningkatan kualitas lapangan kerja dan kesejahteraan pekerja.

Artinya, kenaikan produksi belum tentu otomatis mendorong penambahan tenaga kerja. Perusahaan bisa saja meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan mesin, atau mempertahankan produksi dengan jumlah pekerja yang lebih sedikit.

Impor dan daya saing masih menjadi pekerjaan rumah

Persoalan industri tekstil juga tidak bisa dilepaskan dari persaingan produk impor dan tekanan biaya produksi.

APSyFI sebelumnya menyoroti derasnya produk impor yang membayangi pasar domestik. Kondisi ini membuat produsen lokal harus bersaing bukan hanya dari sisi harga, tetapi juga efisiensi produksi dan kepastian pasokan bahan baku.

Di sektor garmen, persoalan permintaan ekspor juga menjadi tantangan. Perubahan pesanan dari buyer global dapat langsung memengaruhi aktivitas produksi, terutama bagi perusahaan yang mengandalkan pasar ekspor.

Pada Juli 2026, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah mitigasi menyusul penghentian operasional unit Jepara PT Samwon Busana Indonesia.

Febri menegaskan bahwa penghentian operasional tersebut hanya mencakup unit Jepara, bukan penutupan seluruh badan usaha. Unit Semarang masih beroperasi dan bahkan meningkatkan daya listrik sebesar 56%, dari 555.000 VA menjadi 865.000 VA, untuk mendukung kapasitas produksi dan ekspor.

Kemenperin juga berkoordinasi dengan manajemen perusahaan untuk memastikan pemenuhan hak pekerja. Pemerintah turut memetakan peluang penyerapan kembali tenaga kerja terdampak melalui perusahaan garmen lain di Jawa Tengah.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto, dalam pemberitaan Bisnis Indonesia pada 15 November 2026, mengingatkan pentingnya menjaga daya saing industri.

Anne menyoroti ketentuan kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurutnya, kebijakan perlindungan pekerja perlu dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya saing perusahaan.

Ia mengingatkan jangan sampai kebijakan yang bertujuan melindungi pekerja justru membuat industri tekstil dan garmen semakin sulit bersaing dengan negara lain.

Revitalisasi industri menjadi kunci

Melihat kondisi tersebut, tantangan industri tekstil nasional bukan sekadar menahan laju PHK. Pemerintah juga perlu memastikan industri dari hulu hingga hilir kembali memiliki daya saing.

Penguatan industri hulu, pengendalian impor ilegal, peningkatan produktivitas, kepastian pasokan bahan baku, hingga perluasan akses pasar ekspor menjadi sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

Sebab, industri tekstil memiliki keterkaitan rantai pasok yang panjang. Tekanan pada satu bagian industri dapat merambat ke bagian lainnya, mulai dari produsen serat, benang, kain, hingga perusahaan pakaian jadi.

Jika persoalan tersebut tidak segera diatasi, risiko PHK berpotensi terus membayangi sektor padat karya ini. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan perusahaan, melainkan juga puluhan ribu mata pencaharian pekerja dan daya tahan industri tekstil nasional.