Percepat Peremajaan Kelapa Sawit, Pemerintah Bentuk Tim Kerja Replanting

INDUSTRY co.id -Jakarta - Pemerintah akan membentuk Tim Kerja Replanting (peremajaan) Kelapa Sawit guna menyelesaikan permasalahan replanting yang selama ini muncul. Tm ini nantinya akan terdiri dari kementerian, pemerintah daerah terkait serta Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

"Kenapa tim kerja itu harus ada, supaya apapun pemikiran dan rencana dari masing-masing agar kita bicarakan di dalam tim kerjanya. Kita ingin program ini berhasil dengan baik dan berkelanjutan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Sabtu (9/9/2017).

Adapun kementerian yang tergabung antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Sementara itu ada enam provinsi yang masuk dalam prioritas program replanting sawit ini. Mereka adalah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Pertimbangan daerah-daerah tersebut didasari pada kesiapan pemerintah daerah terkait atas kesiapan benih bersertifikat yang dimiliki. Nantinya jumlah daerah yang tergabung dalam Tim Kerja Replanting Sawit akan terus bertambah menyesuaikan perkembangan kedepannya.

"Tentu program ini menyangkut empat kementerian termasuk dengan Kantor Kemenko Perekonomian. Kemudian sudah pasti masuk pemerintah daerah terkait. Pemda ini nanti bisa berkembang jumlahnya," kata Darmin.

Darmin menekankan perlunya standar-standar dalam pelaksanaan replanting sawit. Menurutnya beberapa hal yang perlu diperhatikan, pertama terkait dengan persoalan benih yang digunakan harus bersertifikat.

Kedua, pengelolaan dari kebun yang diremajakan harus dilakukan secara klaster baik itu melalui koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes) maupun kelompok tani. Ketiga, harus tersedianya off taker (bapak angkat) yang sekaligus berfungsi sebagai penjamin kredit/avalis.