INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Lahan tidak produktif di Kabupaten Jayapura, Papua, berpeluang dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru melalui program kedaulatan pangan dan energi nasional.
Upaya ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) dan Pemerintah Kabupaten Jayapura di Palma One, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Kerja sama tersebut menjadi tahap awal pengembangan proyek melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan prakarsa badan usaha atau unsolicited.
Program ini berfokus pada optimalisasi lahan yang belum produktif melalui pendekatan terpadu, meliputi agroforestri, silvopastura, dan silvofishery.
Kolaborasi yang dibahas pada 8–9 Oktober 2026 itu diharapkan dapat membuka peluang pemanfaatan sumber daya alam lokal secara lebih optimal sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi di Kabupaten Jayapura.
Penandatanganan MoU turut dihadiri jajaran manajemen PT Palma Pertiwi Makmur, Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Kepala Bappeda, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Chief Executive Officer (CEO) sekaligus Direktur Utama PT Palma Pertiwi Makmur, Mardianto, mengatakan keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan potensi daerah merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk mendukung pembangunan nasional.
Menurutnya, upaya mewujudkan kemandirian pangan dan energi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan badan usaha, sehingga potensi daerah dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Kerja sama ini adalah kewajiban kita sebagai bagian dari bangsa. Kita harus bisa berperan aktif dan berkontribusi bersama-sama dalam membawa tujuan bangsa ini ke depan, khususnya kami yang bergerak di sektor pangan dan energi untuk mewujudkan kemandirian,” ujar Mardianto Minggu (11/10/2026).
Ia menekankan, percepatan pembangunan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Diperlukan semangat gotong royong dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan agar program yang dirancang dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah.
Mardianto juga menjelaskan bahwa visi pengembangan PT Palma Pertiwi Makmur tidak terbatas di Kabupaten Jayapura. Perusahaan tersebut menargetkan pengembangan program di berbagai wilayah Indonesia.
“Kita bergerak tanpa terkecuali di 38 provinsi, jadi bukan hanya khusus untuk Jayapura. Kita bergerak untuk skala Indonesia,” lanjutnya.
Dalam kerja sama tersebut, PT Palma Pertiwi Makmur menawarkan enam paket proyek terpadu untuk mendukung program kedaulatan pangan dan energi nasional.
Kabupaten Jayapura diproyeksikan menjadi proyek percontohan atau pilot project PPM di wilayah Papua. Pengembangan program selanjutnya akan mempertimbangkan hasil kajian lapangan serta kebutuhan masyarakat setempat.
Perwakilan PPM Regional Papua Raya, Imam Syafi’i, mengatakan pemanfaatan lahan yang selama ini belum optimal dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
“Ketahanan pangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Apalagi untuk tanah-tanah tandus yang sebelumnya tidak bisa diolah, kini bisa kita kelola bersama PT Palma,” kata Imam.
Ia menilai pengelolaan lahan secara terpadu berpotensi memberikan nilai tambah bagi daerah. Karena itu, kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura diharapkan menjadi pintu masuk bagi pengembangan program serupa di wilayah Papua Raya.
Imam juga menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan bukan semata-mata didorong oleh peluang bisnis, melainkan menjadi bagian dari komitmen untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pangan dan energi.
“Menurut saya, ini bukan sekadar tertarik, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab kami untuk membangun daerah Papua. Oleh karena itu, kami hadir bersama PT Palma untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan di sana, khususnya terkait ketahanan pangan dan energi,” ujarnya.
Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., menyambut positif penandatanganan MoU tersebut. Ia berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan PT Palma Pertiwi Makmur tidak berhenti pada kesepakatan administratif, tetapi dapat diwujudkan melalui program konkret yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut Yunus, pembangunan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup infrastruktur, perekonomian, pendidikan, hingga kesehatan.
“Harapannya sangat jelas, yaitu mendorong proses pembangunan di Kabupaten Jayapura agar dapat mewujudkan keadilan, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan,” ujar Yunus.
Sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU, tim teknis PT Palma Pertiwi Makmur direncanakan turun langsung ke lapangan untuk melakukan kajian mendalam bersama dinas-dinas terkait di Kabupaten Jayapura.
Kajian tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah pengembangan proyek, termasuk pemetaan potensi lahan, pendekatan pengelolaan, serta kebutuhan daerah yang perlu menjadi prioritas.
