INDUSTRY.co.id, Jakarta-Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun drastis menjadi 37 persen pada Agustus 2026. Penurunan tajam ini terutama dipicu oleh persepsi negatif terhadap kondisi ekonomi harian, demikian hasil Survei Nasional Tempo Data Science yang diluncurkan di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Khairul Anam, General Manager Tempo Data Science, mengatakan angka 37 persen tersebut merupakan penurunan signifikan dari level 75 persen pada Desember 2025 dan 58 persen pada Maret 2026. "Penurunan ini menunjukkan evaluasi publik yang semakin kritis menjelang tahun ketiga masa jabatan," ujar Khairul.

Tren penilaian publik

Hasil survei mencatat tren evaluasi berkala sebagai berikut:

Desember 2025: kepuasan pasangan Prabowo–Gibran 75 persen (Prabowo 78 persen, Gibran 57 persen).

Maret 2026: turun menjadi 58 persen (Prabowo 61 persen, Gibran 50 persen).

Agustus 2026: 37 persen (Prabowo 40 persen, Gibran 33 persen).

Secara keseluruhan, skor rata-rata penilaian kinerja pemerintahan berada di angka 5,7 dari 10, dengan skor untuk Prabowo 5,8 dan Gibran 5,3. Penurunan sebesar 38 poin dalam delapan bulan menandai depresiasi yang cepat terhadap citra pemerintahan.

Ketidakpuasan menurut demografi dan wilayah

Survei menunjukkan ketidakpuasan tersebar luas, namun paling tinggi di beberapa wilayah dan kelompok usia:

Wilayah: Banten (76 persen tidak puas), DKI Jakarta (73 persen), Jawa Tengah & DIY (68 persen), Sumatera (66 persen), Jawa Barat (66 persen).

Usia: kelompok produktif 26–30 tahun (74 persen), 21–25 tahun (67 persen), dan usia di bawah 20 tahun (66 persen).

Metode survei

Survei dilakukan pada 31 Juli–11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden yang tersebar proporsional di 38 provinsi menggunakan metode Multistage Random Sampling. Margin of error survei ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Tekanan ekonomi sebagai pemicu utama

Penurunan kepuasan publik terutama disebabkan persepsi buruk terhadap kondisi ekonomi harian. Sebanyak 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk atau semakin buruk. Dua masalah utama yang paling menekan kehidupan sehari-hari adalah mahalnya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mencari lapangan kerja.

Data rinci:

Harga kebutuhan pokok: 77 persen menyatakan harga lebih mahal, ditambah 16 persen menyatakan tetap mahal (total 93 persen).

Lapangan kerja: 57 persen menilai mencari pekerjaan makin sulit, ditambah 30 persen menyatakan tetap sulit (total 87 persen).

Evaluasi sektor pemerintahan memperlihatkan kelemahan pada pengendalian harga kebutuhan pokok (81 persen menilai buruk/kurang baik), penciptaan lapangan kerja (79 persen menilai buruk/kurang baik), dan pengurangan kemiskinan (72 persen menilai buruk/kurang baik). Sebaliknya, publik memberi penilaian positif pada penyediaan listrik (74 persen baik, 4 persen sangat baik) dan kualitas layanan administrasi publik (71 persen baik, 8 persen sangat baik).

Penilaian program prioritas

Survei juga mengevaluasi program-program prioritas pemerintah:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): awareness tinggi (99 persen), namun hanya 57 persen keluarga mengenal penerima manfaat; 51 persen keluarga penerima menyatakan kurang puas atau tidak puas, dengan ketidakpuasan tertinggi di Banten (65 persen) dan kawasan perkotaan (53 persen).

Bantuan sosial (bansos): menjangkau sekitar 41 persen keluarga di Indonesia. Program-program seperti PKH (95 persen), PIP/KIP (93 persen), dan BPNT/Kartu Sembako (91 persen) termasuk yang paling banyak diterima. Bantuan berupa beras/pangan dilaporkan paling sering diterima (59 persen).

Dampak pada peta politik 2029

Krisis kepercayaan publik tercermin pada peta elektoral simulasi menuju 2029. Dalam pertanyaan tertutup (memilih nama jika pemilu hari ini), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin dengan elektabilitas 42 persen. Elektabilitas kandidat lain: Prabowo Subianto 15 persen, Anies Baswedan 10 persen, Gibran Rakabuming Raka 6 persen, Sherly Tjoanda 4 persen, Ganjar Pranowo 4 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 3 persen, Mahfud MD 2 persen.

Keunggulan Dedi Mulyadi terkait dengan atribut "kedekatan dengan rakyat" yang dipilih 25 persen responden sebagai kriteria utama. Sebanyak 78 persen responden mengasosiasikan Dedi dengan kedekatan dan keterbukaan terhadap aspirasi rakyat. Sebaliknya, Prabowo lebih banyak diasosiasikan dengan atribut "ketegasan" (60 persen).

Peta partai dan pemilih yang cair

Survei menunjukkan peta partai bila pemilu hari ini: Gerindra 20 persen, PDIP 16 persen, Golkar 10 persen, PKB 8 persen, NasDem 5 persen, Demokrat 5 persen. Namun 24 persen responden masih merahasiakan atau belum menentukan pilihan partai. Elektoral dinilai masih cair: 48 persen menyatakan mungkin atau sangat mungkin mengubah pilihan politik sebelum hari pemilu, dan 74 persen responden mengambil keputusan memilih secara mandiri.

Isu politik dinasti dan saluran informasi

Terkait keterlibatan keluarga pejabat dalam politik, mayoritas publik menunjukkan sikap relatif fleksibel: 47 persen menilai wajar selama mempunyai kemampuan, 18 persen menilai wajar sebagai hak politik, 16 persen menilai kurang wajar karena keuntungan keluarga, dan 13 persen menilai tidak wajar sebagai praktik politik dinasti.

Sumber informasi publik yang membentuk penilaian terhadap kinerja pemerintah didominasi oleh media sosial (30 persen) dan televisi (28 persen), diikuti lingkungan keluarga/teman (23 persen). Rilis resmi pemerintah hanya menjadi rujukan utama bagi 2 persen responden. Untuk intensitas akses harian, WhatsApp memimpin dengan 70 persen, diikuti TikTok 35 persen, Facebook 28 persen, dan televisi 26 persen.