INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melalui penguatan sektor hulu hingga hilir. Selain mengalokasikan anggaran hampir Rp10 triliun untuk program penyediaan dan pengembangan benih komoditas perkebunan strategis, pemerintah juga mempercepat hilirisasi pertanian dan perkebunan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi, kesejahteraan petani, serta membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Kegiatan Produksi Benih Perkebunan Tahun 2026, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh produsen benih harus meningkatkan kualitas, jumlah produksi, serta ketepatan distribusi kepada petani. 

Menurutnya, benih merupakan fondasi utama peningkatan produktivitas perkebunan sehingga seluruh proses pengadaan hingga penyalurannya harus berjalan sesuai standar.

Pemerintah akan melakukan pengawasan secara menyeluruh hingga ke tingkat lapangan. Praktik pencaloan, titipan maupun perlakuan khusus dalam program strategis tersebut dipastikan tidak mendapat toleransi. 

Penyedia yang terbukti menyalurkan benih tidak sesuai spesifikasi, jumlah maupun kualitas diwajibkan mengganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila ditemukan unsur penipuan maupun penyalahgunaan anggaran negara, pemerintah memastikan kasus tersebut akan diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. 

Penegakan integritas dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mengantisipasi dampak perubahan iklim, terutama ancaman El Nino, melalui pengembangan hortikultura di lahan kering. 

Langkah tersebut didukung pemanfaatan teknologi irigasi, penggunaan varietas tahan kekeringan, serta pendampingan kepada petani agar produktivitas tetap terjaga meski menghadapi musim kemarau panjang.

Komitmen memperkuat sektor pangan juga disampaikan Mentan Amran saat melaporkan kondisi pangan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan arahan agar percepatan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan terus dilakukan sebagai strategi meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi daerah, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Salah satu capaian yang disampaikan adalah kondisi cadangan pangan nasional yang dinilai berada pada posisi aman. Saat ini stok beras nasional mencapai sekitar 5,2 juta ton. 

Selain itu, standing crop diperkirakan berada pada kisaran 10–11 juta ton, sementara cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton.

"Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya, itu bisa 10-11 bulan ke depan. Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April 2027 itu cukup, sedangkan bulan Maret 2027 itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya," kata Mentan Amran.

Menurut Amran, cadangan pangan yang kuat menjadi bantalan penting dalam menghadapi potensi gangguan produksi akibat perubahan iklim. Dengan panen raya yang diperkirakan berlangsung pada Maret 2027, pemerintah optimistis kebutuhan pangan masyarakat tetap dapat dipenuhi.

Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah juga terus menjalankan berbagai program adaptasi perubahan iklim melalui pembangunan embung, irigasi perpompaan, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, hingga percepatan program cetak sawah baru. 

Program optimalisasi lahan bahkan mampu meningkatkan indeks pertanaman pada sejumlah lahan rawa dari satu kali panen menjadi dua hingga tiga kali panen setiap tahun.

"Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi insya Allah untuk pangan dalam kondisi aman," ujarnya.

Selain memperkuat produksi pangan, pemerintah juga terus mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan rakyat. 

Program pengembangan perkebunan rakyat saat ini mencakup sekitar 870 ribu hektare untuk komoditas kakao, kopi, jambu mete, kelapa, dan tebu yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua sebagai salah satu daerah prioritas pengembangan pertanian nasional.

Menurut Amran, dukungan pemerintah terhadap Papua terus meningkat. Tahun ini bantuan yang dialokasikan mencapai sekitar Rp3,2 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sekitar Rp2 triliun. 

Bantuan tersebut diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk alat dan mesin pertanian, pengembangan sawah, hingga berbagai sarana produksi lainnya.

"Kami laporkan kepada Bapak Presiden, beliau mengatakan untuk lanjutkan bantuan ini. Ini bantuan langsung ke rakyat, traktor, kemudian sawah, bahkan dari beberapa provinsi meminta cetak sawah ditambah," terang Mentan Amran.

Di sektor hilirisasi, pemerintah juga mempercepat pembangunan industri pengolahan berbasis komoditas perkebunan, khususnya kelapa. 

Pembangunan pabrik pengolahan telah berjalan di Maluku Utara, Morowali, dan Indragiri Hilir sebagai bagian dari strategi meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan.

"Selanjutnya hilirisasi kita kejar. Hilirisasi kelapa, pabriknya sudah terbangun di Maluku Utara satu, insyaallah tahun ini mudah-mudahan selesai dua kemudian di Morowali satu, dan Indragiri Hilir," ujarnya.

Menurut Amran, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap percepatan hilirisasi karena manfaatnya dinilai akan langsung dirasakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan petani, tumbuhnya industri baru, dan terbukanya lapangan kerja di berbagai daerah.

"Beliau memberikan arahan, memberikan petunjuk ditindaklanjuti, diwaspadai El Nino Godzilla kemudian hilirisasi dipercepat dan insyaallah sektor perkebunan yang tadi 870 ribu hektare itu untuk rakyat seluruh Indonesia, untuk petani kita, itu hibah dan menciptakan lapangan kerja baru," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran juga melaporkan perkembangan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sempat mengalami penurunan meski harga CPO dunia dan nilai tukar dolar meningkat. 

Kondisi tersebut dinilai merugikan petani plasma sehingga pemerintah segera mengumpulkan perusahaan-perusahaan sawit dari berbagai daerah guna mempercepat pemulihan harga.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani.

"Kami minta, jangan bermain-main, jangan korbankan rakyat. Ada petani plasma itu 15 juta, dengan seluruh keluarganya diperkirakan mencapai 30 juta jiwa. Bapak Presiden mengarahkan agar pemerintah berpihak kepada petani plasma sawit," tegas Mentan Amran.

Ia mengatakan sebagian besar perusahaan telah menyesuaikan harga TBS sehingga kondisi di tingkat petani terus membaik.

"Sekarang harga TBS sudah hampir normal, tinggal sedikit lagi mungkin 5 persen, tapi kami yakin satu minggu ke depan itu sudah pulih kembali," ujarnya.

Upaya penguatan sektor pertanian juga dilakukan di bidang peternakan melalui stabilisasi harga ayam dan telur. 

Pemerintah menggandeng para peternak serta berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional agar konsumsi telur dan daging ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat ditingkatkan sehingga mampu menyerap hasil produksi peternak rakyat.

Sementara di sektor hortikultura, pemerintah mempercepat penanaman bawang putih sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperkuat produksi dalam negeri.

Menutup laporannya, Mentan Amran menegaskan Indonesia berada pada jalur yang semakin kuat menuju swasembada pangan. Dari 11 komoditas pangan strategis, sebagian besar telah mencapai swasembada bahkan beberapa di antaranya telah mampu diekspor. 

Pemerintah juga tidak lagi menerbitkan izin impor beras medium, sementara stok beras nasional yang mencapai 5,2 juta ton telah melampaui kapasitas penyimpanan Bulog.

"Jadi kami ingin supaya tenang, pangan tersedia, dan satu lagi, beras bukan lagi penyumbang inflasi utama. Ini sudah dua tahun berturut-turut," pungkasnya.