INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Semester I 2026 tetap menunjukkan daya tahan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah mencatat pertumbuhan pendapatan negara yang kuat seiring meningkatnya penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sementara belanja negara terus dipacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan capaian APBN hingga akhir Juni mencerminkan kondisi fiskal yang masih terjaga dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program prioritas nasional.
"Secara keseluruhan, capaian semester I menunjukkan bahwa momentum penerimaan negara berada pada jalur yang positif," ujar Purbaya saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (7/7).
Dari sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.298,6 triliun pada Semester I 2026 atau meningkat 29,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial berupa bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar Kuliah, hingga pembayaran gaji aparatur sipil negara termasuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.
Sementara itu, transfer ke daerah telah terealisasi sebesar Rp357,4 triliun atau 51,6% dari pagu APBN. Capaian tersebut menjadi realisasi transfer ke daerah tertinggi dalam lima tahun terakhir dan diharapkan mempercepat pelaksanaan program pembangunan di tingkat daerah.
Menurut Purbaya, percepatan belanja pemerintah menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi pada paruh pertama tahun ini. "Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 ini menjadi katalisator untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di semester pertama tahun 2026," katanya.
Di sisi lain, APBN juga tetap menjalankan fungsi sebagai shock absorber melalui berbagai kebijakan fiskal, termasuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global. Pemerintah juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar efektivitas belanja negara semakin meningkat.
Meski belanja meningkat, pemerintah menegaskan posisi fiskal masih berada dalam batas aman. Hingga akhir Semester I 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), masih berada pada level yang dinilai terkendali.
Ke depan, pemerintah berkomitmen menjaga kesehatan fiskal melalui peningkatan kualitas belanja sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak.
"APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel," tutup Purbaya.
