INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Gerakan Srikandi Jaga Desa resmi mengukuhkan kepengurusan nasional hingga daerah setelah merampungkan Musyawarah Nasional (Munas) perdana. Pelantikan berlangsung di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026), sebagai langkah strategis memperkuat pertahanan sosial dan ekonomi di pedesaan.

Srikandi Jaga Desa merupakan sayap organisasi resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) yang dibentuk pada 20 Juni 2026. Organisasi ini bertujuan meningkatkan peran perempuan dalam menjaga ruang hidup desa, melindungi generasi muda dari berbagai pengaruh destruktif, serta mendorong penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM.

Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa yang juga Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo, Ketua DPD RI DR. (HC) Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa Sherly Tjoanda Laos.

Dalam pidato kuncinya, Hashim Djojohadikusumo menegaskan pentingnya peran perempuan dalam memperkuat ketahanan nasional yang dimulai dari desa. Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategis sebagai penjaga moral keluarga sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.

Srikandi Jaga Desa, kata Hashim, diarahkan menjadi pelindung bagi anak-anak di pedesaan sekaligus pendorong utama kemandirian ekonomi masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan publik dinilai mampu memperkuat ketahanan desa dari berbagai tantangan sosial.

Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Sherly Tjoanda Laos, menilai kekuatan keluarga menjadi fondasi utama keberhasilan gerakan tersebut.

"Kemandirian ekonomi dan ketahanan mental generasi muda bermula dari kekuatan di dalam keluarga. Perempuan yang berdaya secara ekonomi otomatis akan memiliki suara yang lebih lantang dalam menentukan masa depan desanya," ungkap Sherly.

Sementara itu, Dewan Pembina ABPEDNAS sekaligus Bendahara Umum Srikandi Jaga Desa, Maya Miranda Ambarsari, menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang transparan agar seluruh program pemberdayaan berjalan efektif.

"Penguatan ekonomi perempuan desa harus ditopang oleh tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di dalam organisasi. Dengan manajemen yang kuat, kita memastikan setiap program pemberdayaan dan bantuan UMKM tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat desa," ujar Maya Miranda Ambarsari.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS yang menetapkan jajaran pengurus pusat hingga daerah. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bendera pataka Srikandi Jaga Desa kepada pengurus pusat sebagai simbol kesiapan menjalankan amanah organisasi di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan yang sama juga diluncurkan logo resmi Srikandi Jaga Desa sebagai identitas gerakan perempuan yang mandiri dan tangguh. Suasana semakin semarak ketika Paduan Suara Mahasiswa IPB University Agriaswara membawakan Mars Srikandi Jaga Desa untuk pertama kalinya, yang dilanjutkan dengan penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) secara simbolis kepada para pengurus.

Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa, Ella Nurlaela Tubagoes, menyatakan organisasinya akan menjadi mitra strategis pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam mengawal pembangunan desa yang transparan.

Menurutnya, Srikandi Jaga Desa juga akan mendorong ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak di desa.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Prof. Dr. Reda Manthovani dan Ketua Umum ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU, menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam sistem pengawasan diyakini dapat menekan potensi penyimpangan kebijakan sekaligus memperkuat ekosistem desa yang berdaya guna mendukung visi "Membangun Desa, Menata Kota untuk Indonesia Maju."

Seluruh rangkaian Musyawarah Nasional hingga pelantikan akbar Srikandi Jaga Desa diselenggarakan oleh PT Navaswara Bhuwana Kencana bersama jajaran panitia pendukung.