INDUSTRY.co.id - Jakarta - Polemik rencana impor 105 ribu unit pikap 4x4 dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara kian memanas. Kali ini, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) secara tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit menyeluruh jika proyek tersebut tetap dilanjutkan.

Presiden KSPN, Ristandi menyatakan pihaknya mendukung penuh program pro rakyat, termasuk pengadaan kendaraan operasional untuk koperasi desa merah putih. Namun, dirinya menegaskan pelaksanaannya harus transparan dan tidak menimbulkan potensi penyimpangan anggaran negara.

Sorotan tajam muncul setelah beredar informasi bahwa PT Agrinas telah menggelontorkan uang muka (DP) sekitar Rp6 triliun untuk proyek impor tersebut. Padahal, sebelumnya DPR telah meminta agar rencana ini ditunda.

KSPN mempertanyakan proses pengadaan yang dinilai tertutup. Meski proyek disebut mengacu pada Inpres Nomor 17 Tahun 2025 dengan skema penunjukan langsung, publik baru mengetahui setelah kontrak impor disepakati. Padahal, proyek ini menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.

Tak hanya itu, KSPN juga menyinggung potensi pelanggaran terhadap UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mewajibkan pemeritah dan BUMN memprioritaskan produk dalam negeri jika pembiayaan berasal dari APBN, APBD, atau penyertaan modal negara.

Sejumlah stakeholder disebut tidak dilibatkan dalam proses awal. Bahkan, produsen otomotif dalam negeri seperti PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia dikabarkan membantah pernah diajak komunikasi, meski menyatakan siap memproduksi pikap 4x4 jika ada pesanan besar.

Jenis kendaraan yang akan diimpor, yakni Mahindra Scorpio pikap 4x4, juga dipertanyakan. KSPN menyoroti dugaan bahwa unit tersebut masih berstandar emisi BS4, sementara India telah menerapkan standar BS6. Jika benar, hal ini dinilai perlu ditelusuri karena berpotensi memunculkan persoalan kualitas hingga indikasi permainan harga.

"Selain itu, klaim bahwa kendaraan 4x4 lebih cocok untuk medan pertanian Indonesia dianggap tidak sepenuhnya sesuai fakta. Selama ini, banyak petani menggunakan pikap 4x2 tanpa kendala berarti," kata Rustandi.

KSPN menilai langkah impor besar-besaran ini justru bertolak belakang dengan semangat nasionalisme ekonomi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong penguatan industri dalam negeri.

Sebaliknya, KSPN mengapresiasi sikap Kementerian Perindustrian, Kadin, dan Gaikindo yang dinilai lebih berpihak pada penguatan industri otomotif nasional serta perlindungan lapangan kerja.

“Jika tetap dipaksakan, kami minta KPK dan BPK segera turun tangan melakukan audit,” tegasnya.