INDUSTRY.co.id - Jakarta – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung penuh penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari agenda pemerataan pembangunan nasional.
Namun, HIPMI mengingatkan agar rencana pengadaan kendaraan operasional melalui skema impor Completely Built Up (CBU) tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira menilai kebijakan impor utuh kendaraan dalam jumlah besar perlu ditinjau kembali secara komprehensif, mengingat skala pengadaan yang disebut mencapai sekitar 105.000 unit dengan nilai program sekitar Rp24 triliun.
“Intervensi transportasi di wilayah pedesaan memang relevan untuk menurunkan biaya logistik dan mempercepat distribusi hasil pertanian serta kebutuhan pokok. Tetapi dalam skala sebesar ini, kebijakan tersebut memiliki implikasi strategis terhadap struktur industri manufaktur nasional,” ujar Anggawira dalam keterangannya.
Menurut dia, pola impor CBU berpotensi membuat sebagian besar nilai tambah ekonomi justru dinikmati negara produsen. Padahal, jika menggunakan skema perakitan lokal Completely Knocked Down (CKD) atau bahkan membangun fasilitas produksi di dalam negeri, manfaat ekonominya dinilai akan jauh lebih besar bagi Indonesia.
Ia menjelaskan, dengan skema produksi lokal, belanja pemerintah dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memperkuat rantai pasok industri komponen, serta meningkatkan kapasitas tenaga kerja terampil di sektor otomotif.
“Dengan tingkat kandungan lokal 40–60 persen saja, program ini sudah bisa menjadi pengungkit aktivitas produksi domestik. Efek penggandanya akan terasa di industri baja, sistem kelistrikan, ban, kaca, logistik, hingga jasa perawatan kendaraan,” kata dia.
HIPMI memandang program KDMP seharusnya tidak hanya berhenti pada penyediaan armada logistik desa, tetapi juga diarahkan sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional yang lebih luas.
Anggawira mendorong agar skema pengadaan mencantumkan kewajiban investasi fasilitas perakitan di dalam negeri, transfer teknologi, serta peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap.
Menurutnya, keputusan antara impor atau produksi lokal bukan sekadar soal kecepatan pengadaan. Lebih dari itu, kebijakan tersebut akan menentukan arah pembentukan kapasitas industri nasional dalam jangka panjang.
“KDMP bisa menjadi katalisator pertumbuhan industri otomotif nasional yang berkelanjutan jika dirancang dengan tepat. Ini bukan hanya soal kendaraan untuk desa, tetapi tentang bagaimana belanja negara memberi dampak maksimal bagi perekonomian nasional,” tegas Anggawira.
Dengan nilai proyek yang mencapai puluhan triliun rupiah, HIPMI berharap pemerintah mempertimbangkan aspek multiplier effect dan keberlanjutan industri sebelum menetapkan skema akhir pengadaan kendaraan untuk Koperasi Desa Merah Putih.