INDUSTRY.co.id - Jakarta - Di antara ribuan perguruan tinggi di Indonesia, President University terpilih sebagai satu dari sembilan universitas yang dipercaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk menjadi lokasi penyelenggaraan Nonton Bareng Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) RI 2026 dan Bincang Polugri. Agenda nasional yang rutin diselenggarakan setiap tahun ini memiliki arti strategis karena menghadirkan dialog antara pembuat kebijakan luar negeri dengan komunitas akademik. Penunjukan President University mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas kampus dalam menjadi ruang diskusi kebijakan luar negeri yang substantif dan interaktif.
Pelaksanaan kegiatan berlangsung di Fabrication Laboratory (FabLab), President University Convention Center (PUCC), Jl. H. Usmar Ismail, Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi, dan diikuti oleh mahasiswa serta dosen President University. Rangkaian acara diawali dengan nonton bareng Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi Bincang Polugri.
Bincang Polugri tersebut menghadirkan Duta Besar Daniel Tumpal Simanjuntak, M.A., LL.M., sebagai pembicara utama. Ia memimpin Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan, direktorat jenderal baru yang dibentuk atas inisiatif Menteri Luar Negeri untuk memperkuat peran Kementerian Luar Negeri dalam diplomasi ekonomi dan kerja sama pembangunan.
Mewakili Rektor President University, Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Dra. Fennieka Kristianto, S.H., M.H., M.A., M.Kn. menyampaikan bahwa Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) merupakan forum penting bagi masyarakat kampus, khususnya mahasiswa dan akademisi, untuk memahami arah kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan bahwa PPTM memberi gambaran utuh mengenai capaian diplomasi Indonesia selama satu tahun terakhir sekaligus prioritas kebijakan ke depan. “PPTM adalah acara yang sangat penting bagi mahasiswa dan akademisi untuk memahami kebijakan luar negeri serta capaian Indonesia di tingkat global,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fennieka menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada President University sebagai salah satu dari sembilan perguruan tinggi di Indonesia yang terpilih menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan ini. Menurutnya, keterlibatan kampus dalam PPTM mencerminkan sinergi antara dunia pendidikan dan diplomasi. Ia menegaskan komitmen institusi dengan menyatakan, “Kami, President University, siap bahu-membahu bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam mendukung pembangunan internasional yang adil, terutama melalui bidang pendidikan.”
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pimpinan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, antara lain Dyah Lestari Asmarani, Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan; Ditya Agung Nurdianto, Direktur Perdagangan Internasional; Royhan Nevy Wahab, Direktur Investasi dan Ekonomi Kreatif; Awidya Santikajaya, Direktur Sumber Daya dan Industrialisasi; serta Rina Setyawati, Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional.
Dari lingkungan internal President University, hadir juga Ibnu Hadi, M.Ec., Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam periode 2016–2020 yang juga merupakan Penasihat Rektor President University. Kegiatan ini juga diikuti oleh dosen dan mahasiswa President University dari berbagai program studi.
Perubahan Tatanan Global
Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI 2026, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyoroti perubahan situasi global yang semakin tidak menentu dan menuntut ketahanan nasional yang kuat sebagai fondasi utama kebijakan luar negeri Indonesia.
Ia menegaskan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia sebagaimana ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa foreign policy begins at home. Diplomasi, menurutnya, harus berangkat dari kebutuhan rakyat, kepentingan nasional, serta kewajiban negara untuk hadir dan melindungi.
Menlu Sugiono menilai bahwa tatanan global saat ini menghadapi tantangan serius. Hukum internasional yang seharusnya menjadi pagar keamanan bersama kerap disalahgunakan. “Ketika aturan yang disepakati bersama dilanggar tanpa konsekuensi, yang runtuh bukan hanya satu aturan, tetapi kepercayaan terhadap seluruh tatanan itu sendiri,” ujarnya. Pada saat yang sama, tata kelola global yang dibentuk untuk mengelola krisis dinilai semakin kesulitan menjalankan fungsinya.
Dalam konteks tersebut, Indonesia dihadapkan pada pilihan yang semakin jelas. “Survival adalah soal memiliki ketahanan nasional yang kuat, disertai kapasitas untuk menentukan arah kita sendiri,” tegasnya. Di tengah dunia yang semakin tidak dapat diprediksi, diplomasi dan pertahanan dipandang sebagai instrumen stabilisasi yang tidak terpisahkan. “Negara yang tidak punya strategi akan terseret, dan negara yang tidak punya ketahanan akan menjadi objek. Indonesia tentu saja tidak boleh berada di posisi itu,” lanjut Menlu Sugiono.
Konsep ketahanan yang disampaikan tidak bersifat simbolik maupun sementara. “Ketahanan ini harus dibangun dari dalam. Karena di dunia yang tidak pasti, hanya negara yang kuat di dalam yang akan memiliki daya tawar di luar. Inilah yang saya maknai sebagai diplomasi ketahanan,” jelasnya. Ketahanan Indonesia, lanjutnya, dibangun bukan melalui unjuk kekuatan, melainkan melalui kepastian, pencegahan, dan pembukaan ruang dialog.
Pentingnya Pikir Kritis:
Bincang Polugri ini dimoderatori oleh Bunga Dita Rahma Cesaria, S.H., LL.M., Dosen Program Studi Hukum President University. Sesi ini menghadirkan Duta Besar Daniel Tumpal Simanjuntak, Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sebagai pembicara utama, dengan tanggapan akademik disampaikan oleh Dr. Mohammad Syafi’i Anwar, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pendidikan President University.
Dalam paparannya, Duta Besar Daniel menekankan bahwa diplomasi Indonesia membutuhkan sumber daya manusia dengan latar belakang multidisiplin. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri diisi oleh lulusan dari berbagai bidang, mulai dari hukum hingga sastra, dan menegaskan pentingnya kemampuan berpikir kritis. “Dunia tidak akan terkungkung pada satu disiplin ilmu. Yang dibutuhkan adalah kemampuan berpikir kritis,” ujarnya, seraya menyebut bahwa sudah banyak alumni President University yang berkiprah di Kementerian Luar Negeri.
Ia juga menegaskan bahwa posisi diplomasi Indonesia tetap berpijak pada hukum internasional, meskipun sistem multilateral global menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, bahkan negara-negara adidaya masih menggunakan hukum internasional sebagai dasar legitimasi tindakan mereka. Dalam konteks ini, mahasiswa didorong untuk membekali diri dengan pemahaman hukum dan perspektif kritis. “Kita membutuhkan lebih banyak profesional, termasuk lawyer, yang memahami diplomasi dan mampu berpikir kritis,” tambahnya.
Sementara itu, Dr. Syafi’i menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memahami dan mengawal kebijakan luar negeri. Ia mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti isu-isu global dan tidak bersikap pasif. “Jika ingin berpartisipasi, kalian harus kritis. Mulailah dengan membaca dan memahami isu kebijakan luar negeri,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi fondasi utama Indonesia dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
Duta Besar Daniel juga secara khusus mendorong para mahasiswa untuk tidak hanya menjadi pengamat, tetapi berperan aktif dalam memikirkan masa depan Indonesia. Ia mengajak generasi muda untuk berpikir kritis, berani berkontribusi, serta terlibat secara substantif dalam perumusan gagasan-gagasan strategis bagi negara. Lebih lanjut, ia membuka ruang bagi mahasiswa untuk bergabung dan mengajukan proposal konkret guna memajukan Indonesia bersama, menegaskan bahwa suara dan pemikiran kaum muda memiliki peran penting dalam diplomasi dan pembangunan nasional.
Peran President University dalam Diplomasi Pendidikan
Fennieka kemudian memaparkan posisi President University sebagai perguruan tinggi dengan lingkungan internasional yang kuat. Ia menyebutkan bahwa President University saat ini merupakan perguruan tinggi di Indonesia dengan jumlah mahasiswa internasional aktif terbanyak, serta memiliki jaringan alumni yang tersebar di lebih dari 45 negara. Keberagaman tersebut juga tercermin dari mahasiswa nasional yang berasal dari hampir seluruh 34 provinsi di Indonesia, termasuk Papua. “Seluruh proses pembelajaran dan aktivitas akademik kami menggunakan bahasa Inggris sebagai medium komunikasi sehari-hari,” jelasnya, seraya menambahkan bahwa hal ini menciptakan ruang jejaring internasional yang aktif sejak masa studi.
Lebih lanjut, Fennieka mengungkapkan bahwa hingga saat ini President University memiliki 942 mahasiswa internasional aktif, atau sekitar 9 persen dari total populasi mahasiswa. Mahasiswa tersebut berasal dari berbagai kawasan dunia, mulai dari Asia, Afrika, Eropa, Pasifik, hingga Amerika Latin. Pada tahun 2025, President University juga memberikan lima beasiswa TIAS kepada mahasiswa asal Kenya, Zimbabwe, dan Tanzania, serta dua mahasiswa dari Timor Leste. “Melalui berbagai skema beasiswa, baik dari pemerintah maupun internal kampus, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah mahasiswa internasional, sejalan dengan tujuan Indonesia dalam memperkuat kapasitas pembangunan pendidikan, khususnya bagi negara-negara Global South,” tutupnya.