INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmen dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah nasional dengan pendekatan berkelanjutan melalui program konversi sampah menjadi energi listrik (Waste to Energy/WtE). Program ini tidak hanya ditujukan untuk mengurangi timbunan sampah di perkotaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya transisi energi bersih dan ekonomi hijau nasional.
Sebagai langkah konkret, pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (24/10). Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan dihadiri oleh para menteri teknis, kepala lembaga negara, serta pimpinan daerah dari berbagai provinsi dan kota prioritas.
Turut hadir antara lain Menteri PPN/Bappenas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Kepala BPKP, serta Direktur Utama PT PLN (Persero). Dari daerah hadir Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, serta kepala daerah dari Bogor, Tangerang, Semarang, Denpasar, Badung, Sleman, Bantul, dan Yogyakarta.
Dalam arahannya, Menko Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pengolahan sampah menjadi energi listrik merupakan solusi strategis yang menyentuh tiga aspek sekaligus yaitu lingkungan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
“Sampah yang selama ini menjadi sumber penyakit dan gangguan lingkungan bisa kita ubah menjadi energi listrik. Dari situ akan muncul peluang kerja dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat,” ujar Zulhas.
Ia menambahkan, sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan agar program ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pengolahan.
Rakortas tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan. Dari hasil pembahasan, pemerintah menetapkan tujuh wilayah prioritas yang akan menjadi lokasi awal pembangunan fasilitas PSEL, yakni Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Semarang, Bogor Raya, Tangerang Raya, Bekasi Raya, dan Medan Raya.
“Berdasarkan hasil rapat hari ini, kita putuskan pelaksanaan groundbreaking tempat pengolahan sampah menjadi energi di tujuh daerah tersebut,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta.
Langkah ini didukung oleh CEO Danantara Rosan Roeslani, Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait. PT PLN (Persero) turut menjadi mitra strategis dalam integrasi sistem energi listrik hasil konversi sampah ke jaringan nasional.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penerapan teknologi baru dengan keberlangsungan sosial masyarakat, khususnya para pemulung.
“Kami di Yogyakarta semua kabupaten/kota sudah bergabung dalam sistem pengelolaan sampah ini. Di pabrik pengolahan, sebagian besar pekerjanya adalah pemulung. Mereka harus tetap diberi ruang agar tidak kehilangan mata pencaharian,” ujar Sri Sultan.
Sri Sultan juga berharap agar pemerintah pusat memberikan dukungan konkret dalam penyelesaian investasi alat yang sudah dilakukan daerah sejak dua tahun terakhir.
“Kami tidak ingin alat yang sudah dibeli mangkrak dan akhirnya jadi masalah hukum. Proyek ini harus jadi prioritas agar investasi daerah tidak sia-sia,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan kesiapan penuh pihaknya dalam melaksanakan proyek pengolahan sampah berteknologi tinggi.
“Kami di Bali menghadapi darurat sampah. Open dumping sudah tidak diperbolehkan. Dengan dukungan teknologi canggih, fasilitas baru ini tidak menimbulkan bau, tidak merusak lingkungan, dan bahkan bisa mengolah sampah lama menjadi energi,” ujarnya.
Ia menambahkan, Bali telah menyiapkan sistem pengangkutan dan fasilitas pendukungnya, serta mengapresiasi dukungan Kementerian LHK dan PLN dalam percepatan pembangunan tersebut.
Menko Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di 34 titik prioritas nasional dalam beberapa tahun ke depan. Dari jumlah itu, tujuh proyek telah siap untuk memulai pembangunan dalam waktu dekat.
“Kita sudah tertinggal 20 tahun dalam hal ini. Sekarang teknologi sudah tersedia, perizinan dipercepat melalui Perpres Nomor 109, dan kita ingin semua daerah bergerak cepat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan dampak berbahaya dari pembakaran sampah terbuka yang masih marak di banyak daerah.
“Pembakaran sampah menghasilkan mikroplastik dan polutan berbahaya. Dengan teknologi baru, semua bisa diolah secara aman dan menghasilkan energi listrik,” tegasnya.
Dengan langkah terpadu tersebut, pemerintah menargetkan pengurangan hingga 30 persen timbunan sampah nasional dan menghasilkan energi listrik ramah lingkungan secara berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.
“Hari ini kita buktikan, dari tumpukan sampah bisa jadi listrik, bisa membuka lapangan kerja, dan bisa menumbuhkan ekonomi daerah. Sampah jadi listrik, ekonomi jadi hijau,” tutup Menko Pangan Zulkifli Hasan.