Pembangunan Infrastruktur: Memacu Peran Industri Jasa Keuangan

Oleh : Yogie Maharesi | Kamis, 17 Agustus 2017 - 02:11 WIB

Yogie Maharesi, Staf Departemen Komunikasi dan Internasional OJK. (Foto: IST)
Yogie Maharesi, Staf Departemen Komunikasi dan Internasional OJK. (Foto: IST)

DALAM The Global Competitiveness Report 2016-2017 yang dilansir World Economic Forum (WEF), tingkat daya saing Indonesia menempati ranking 41 dari 138 negara di dunia. Lebih spesifik dalam laporan tersebut terkait kualitas infrastruktur sebagai salah satu syarat dasar yang mendeterminasi pertumbuhan jangka panjang, Indonesia menempati rangking 60 di bawah Singapura (2), Malaysia (24) dan Thailand (49). Pembangunan infrastruktur Indonesia tertunda dalam dua dekade terakhir akibat krisis ekonomi 97-98. Pasca krisis, fokus pemerintah adalah mengelola stabilitas dan reformasi ekonomi, termasuk penguatan sektor keuangan.

Indonesia negara kepulauan yang besar dan luas. Ketertinggalan infrastruktur membuat interkoneksi antar-daerah, antar-pulau dan antar-kawasan di tanah air lamban terwujud. Dampaknya terjadi inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi. Ketimpangan juga menjadi soal ketika pertumbuhan ekonomi tak seiring dengan pemerataan akibat infrastruktur yang lemah.

Dampak ketidakmerataan ekonomi merambah pada kualitas pendidikan, kesehatan, dan berujung pada kualitas hidup yang rendah. Refleksinya tercermin pada peringkat Human Development Index (HDI) Indonesia yang berada di posisi 133 dari 188 negara, merujuk pada Human Development Report 2016 oleh United Nations Development Programme (UNDP).

Ketertinggalan infrastruktur membuat pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas, yang tantangan besarnya adalah ketersediaan sumber pendanaan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, anggaran pembiayaan infrastruktur disebut Rp6.780 trilliun. Berbagai opsi sumber pendanaan pun dibuka dan digali karena keterbatasan ruang fiskal. APBN hanya dapat memenuhi pendanaan infrastruktur sekitar Rp1.000 triliun sampai Rp1.500 triliun.

Mendorong Investasi

Industri jasa keuangan perlu bersiap untuk mendukung dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur. Dengan total aset tahun 2016 mencapai Rp16.000 triliun, harapan patut diarahkan pada industri jasa keuangan untuk tidak sebatas menjadi alternatif, melainkan mengambil porsi signifikan sebagai sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi pembangunan infrastruktur.

Dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sangat besar menuntut perbankan untuk meningkatkan fungsi intermediasi secara optimal. Pada saat yang sama, pasar modal menempati fungsi penting dalam menyediakan instrumen pembiayaan jangka panjang yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Inilah momentum bagi pasar modal Indonesia untuk berperan besar dan lebih strategis bagi pembangunan.

Perkembangan pasar modal Indonesia meningkat dengan baik. Pada tahun 2016, kapitalisasi pasar mencapai Rp5.500 triliun. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tahun yang sama termasuk sebagai salah satu yang berkinerja terbaik di dunia, dengan pertumbuhan 15,3% year-on-year (YoY).

Terkait kebutuhan pembiayaan infrastruktur, peluang di pasar modal terbuka dengan penerbitan produk saham, obligasi dan sukuk. Ketiga produk pasar modal tersebut mengalami peningkatan dari Rp116,83 triliun di tahun 2015, menjadi Rp195,38 triliun di tahun 2016.

Selain itu, produk investasi infrastruktur yang tersedia di pasar modal diantaranya Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Dana Investasi Real Estate (DIRE), dan Efek Beragunan Aset (EBA) baik Kontrak Investasi Kolektif (KIK) maupun Surat Partisipasi (SP). Selanjutnya diversifikasi dan inovasi produk sebagai instrumen investasi infrastruktur perlu diformulasi sesuai kebutuhan di waktu mendatang.

Selain bertopang pada kontribusi perbankan yang memiliki porsi dominan dalam pembiayaan pembangunan, peran lembaga keuangan non bank selaku investor domestik seperti investor reksa dana, perusahaan asuransi dan dana pensiun, perlu diperkuat. Untuk itu OJK menerbitkan  Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK.05/2016 yang mengatur kepemilikan lembaga keuangan non bank pada Surat Berharga Negara (SBN), guna mendorong pertumbuhan dan stabilitas di pasar SBN.

Di antara lembaga keuangan non bank, asuransi dan dana pensiun memiliki potensi dana jangka panjang untuk berkontribusi bagi pembangunan infrastruktur. Pada triwulan I 2017, tercatat aset asuransi senilai Rp683 triliun dan aset dana pensiun senilai Rp246 triliun, yang tentunya akan meningkat sampai akhir tahun ini.

Dalam upaya agar percepatan pembangunan infrastruktur berjalan optimal, maka koordinasi antara industri keuangan dengan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang infrastruktur perlu dibangun secara efektif. Koordinasi ditujukan untuk pertukaran informasi proyek dan peluang investasi yang dapat disinergikan. Dengan demikian kebutuhan pembiayaan akan terbantu melalui variasi skema pembiayaan yang lebih beragam.

Basis Investor

Pengembangan pasar modal Indonesia dengan meningkatkan kuantitas dan kapasitas investor, masih menjadi tantangan. Perusahaan yang tercatat di lantai bursa saat ini berjumlah 555 perusahaan, sedangkan data di Kementerian Hukum dan HAM menyebutkan terdapat lebih dari 50 ribu perseroan yang terdaftar. Ini menunjukkan masih besarnya prospek untuk menambah investor institusional dengan lebih signifikan.

Sementara itu, meski hingga sekarang investor institusional mendominasi transaksi pasar modal, perkembangan pasar modal di berbagai negara menunjukkan transformasi basis investor. Jika semula pasar modal dominan digerakkan oleh investor institusional, maka sekarang dominasi transaksi perlahan beralih ke investor ritel, yaitu investor kecil atau individu yang menjadi pemilik account dalam transaksi pasar modal.

Pasar modal Indonesia mengarah pada kondisi serupa. Dengan jumlah penduduk lebih 258 juta jiwa dan didominasi oleh usia produktif 15-34 tahun, Indonesia tengah memasuki era bonus demografi yang puncaknya diperkirakan tahun 2025-2030. Profil demografi tersebut merupakan potensi investor ritel. Untuk itu dibutuhkan penjaringan investor ritel melalui edukasi mengenai produk dan manfaat berinvestasi. Edukasi harus dilakukan dengan tepat sasaran antara metode edukasi dengan karakteristik kelompok masyarakat, serta jenis produk investasi yang sesuai.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen memandang investor ritel menjadi harapan untuk memajukan pasar modal Indonesia karena kapasitas buying inside investor institusional hanya berkisar Rp2.000 triliun, yaitu 30% dalam bentuk SBN, 40% deposito, dan sisanya obligasi dan saham. Dari kapitalisasi pasar Rp5.500 triliun, porsi investor institusional antara 10% sampai 15%.

Dengan demikian, investor ritel menjadi keharusan untuk terus ditumbuhkembangkan sebagai basis penguatan dan pendalaman pasar modal. Ujungnya adalah menciptakan kontribusi besar investor ritel terhadap pembiayaan program-program pembangunan nasional, termasuk yang fundamental adalah infrastruktur.

Yogie Maharesi
Staf Departemen Sekretariat Dewan Komisioner, Hubungan Masyarakat dan Internasional Otoritas Jasa Keuangan
(Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pandangan OJK)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Chatuchak Weekend Market (Foto Dok Industry.co.id)

Jumat, 19 April 2019 - 21:00 WIB

Penting Dicatat Para Shopaholic! Enam Destinasi Belanja di Seluruh Dunia

Ada banyak cara untuk mengangkat suasana hati seseorang, namun terapi ritel tidak diragukan lagi merupakan pilihan populer di antara banyak orang Indonesia, terutama ketika mereka bepergian.

Menristekdikti Mohamad Nasir (Foto Dok Humas)

Jumat, 19 April 2019 - 19:00 WIB

Menristekdikti: Revolusi Industri 4.0 Perlu Peningkatan Pendidikan Vokasi

Di era Revolusi Industri 4.0 ini, mutu dan relevansi pendidikan tinggi vokasi terhadap industri perlu ditingkatkan, agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan tenaga profesional dalam industri…

Rumah Gadang Minang Sumatera Barat (Foto Ist)

Jumat, 19 April 2019 - 17:00 WIB

Industri Pariwisata, Andalan PAD Kabupaten Agam Sumbar

Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp140 juta dari tiga objek wisata milik pemerintah setempat selama 2019.

CK Fong Presiden Direktur Treasure Bay Bintan (Foto Dok Industry.co.id)

Jumat, 19 April 2019 - 15:00 WIB

Setahun, Treasure Bay Bintan Dikunjungi 180 Ribu Wisatawan

Objek wisata Treasure Bay yang ada di kawasan wisata Lagoi, Bintan masih menjadi objek wisata unggulan di Pulau Bintan bahkan di Kepri. Pada 2018 saja, resort yang dibangun dilahan seluas 338…

Kota Baru Meikarta Cikarang (Ist)

Jumat, 19 April 2019 - 14:00 WIB

Solusi Hunian Baru, Meikarta Pasarkan Unit Baru Seharga Rp280 Juta

Meikarta, hunian yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali memasarkan unit barunya dengan harga mulai Rp280 juta sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin mencari hunian…