INDUSTRY.co.id - Jakarta – Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan didukung oleh ViriyaENB, resmi meluncurkan hasil studi Strategi Reformasi dan Peta Jalan Elektrifikasi Transportasi Publik di tiga kota besar: Surabaya, Pekanbaru, dan Surakarta.
Inisiatif ini menjadi langkah konkret mendukung target nasional 100% elektrifikasi transportasi publik pada tahun 2040.
Acara peluncuran digelar di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, dan dihadiri oleh pejabat penting seperti Ahmad Yani (Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat), Agung Nugroho (Wali Kota Pekanbaru), Taufiq Muhammad (Kadis Perhubungan Surakarta), serta Trio Wahyu Bowo (Plt. Kadis Perhubungan Surabaya) secara daring.
Menurut Ahmad Yani, kolaborasi ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan.
“Elektrifikasi transportasi publik adalah warisan bersih untuk generasi mendatang,” tegasnya.
Hasil studi ITDP memaparkan empat strategi kunci dalam mendorong elektrifikasi transportasi publik di ketiga kota tersebut:
1. Peningkatan Layanan Transportasi Publik:
Fokus pada integrasi antarmoda, aksesibilitas first-mile/last-mile, serta peningkatan kualitas layanan bagi pengguna.
2. Modifikasi Model Kontrak Operasional:
Revisi kontrak untuk efisiensi anggaran dan menurunkan Total Cost of Ownership (TCO), tanpa mengurangi standar layanan.
3. Roadmap Implementasi Bus Listrik & Infrastruktur Charging:
Tahapan jelas terkait kebutuhan armada, jenis pengisian daya (overnight dan opportunity charging), serta estimasi investasi menuju target 2040.
4. Dukungan Regulasi dan Fiskal dari Pemerintah:
Termasuk penyusunan regulasi nasional, insentif fiskal (seperti diskon biaya bus listrik hingga 50%), dan opsi pembiayaan alternatif seperti bulk procurement.
Menurut Gonggomtua Sitanggang, Direktur Asia Tenggara ITDP, transisi ke bus listrik dapat menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 66,67% pada 2040 jika dibandingkan skenario Business-as-Usual. Selain itu, penggunaan model kontrak baru dapat memangkas subsidi hingga 30% per unit bus.
Investasi sebesar Rp2,45 triliun hingga 2036 dinilai sepadan dengan potensi pengurangan 745 kasus penyakit pernapasan (seperti TBC dan pneumonia). Rasio Manfaat-Biaya (BCR) dalam studi menunjukkan angka positif antara 1,38 hingga 2,17 di ketiga kota.
Meskipun biaya operasional per kilometer bus listrik lebih rendah, peningkatan jumlah armada membuat kebutuhan subsidi dari APBD berpotensi melonjak.
Di Surabaya dan Surakarta, alokasi anggaran meningkat hampir tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Sementara Pekanbaru menjadi percontohan dengan alokasi minimal 5% APBD untuk transportasi publik melalui peraturan daerah, tanpa mengandalkan skema buy-the-service (BTS) dari pusat.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyampaikan kebanggaannya menjadi tuan rumah peluncuran studi ini. Ia berharap hasil studi dapat mempercepat infrastruktur dan regulasi elektrifikasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
ITDP juga merilis pembaruan toolkit perencanaan elektrifikasi yang dapat digunakan kota-kota lain di Indonesia. Studi ini diharapkan menjadi referensi bagi Kemenhub dalam menyusun Peraturan Menteri dan panduan teknis elektrifikasi transportasi berbasis jalan.
