KKP Jaga Lahan Pesisir untuk Swasembada Garam

Oleh : Ridwan | Selasa, 15 Agustus 2017 - 10:11 WIB

Ilustrasi Petani Garam (Ist)
Ilustrasi Petani Garam (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan lahan pesisir di sejumlah daerah sebagai sarana memproduksi garam dalam rangka mewujudkan swasembada komoditas tersebut.

"Kita bisa swasembada garam asal kita menjaga lahan-lahan pesisir untuk tambak garam," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/8/2017)

Menteri Susi juga menuturkan, dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu, dirinya menemui saudagar garam yang merupakan perantau dari Madura.

Sang petambak garam itu, ujar dia, memiliki tambak seluas 1,5 hektare. Padahal sebelumnya sang perantau dari pulau Madura itu mengaku tidak memiliki pekerjaan tetap.

Namun, lanjutnya, kejelian melihat peluang dan ketekunan telah membuatnya berhasil, terlebih saat ini harga garam semakin membaik.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengemukakan, pemerintah akan memberikan bantuan untuk membranisasi agar garam yang dihasilkan bersih putih dan bisa digunakan sebagai garam industri.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mencatat setidaknya sejak 1990 impor garam telah dilakukan sebanyak 349.042 ton untuk memenuhi kebutuhan industri serta kelangkaan stok garam akibat dampak dari anomali cuaca.

"Sejak 1990, impor garam telah dilakukan sebanyak 349.092 ton lebih dengan total nilai 16,97 juta dolar AS. Impor terus dilakukan sampai hari ini dengan alasan kelangkaan stok garam sebagai dampak anomali cuaca," kata Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati.

Susan menjelaskan pada Kabinet Pembangunan IV atau Pelita IV, di tengah standardisasi garam iodium, produksi garam rakyat justru melimpah hingga 800 ribu ton sedangkan kebutuhan konsumsi hanya 600 ribu ton.

Melimpahnya garam produksi petambak tidak dapat diserap industri karena tidak memenuhi kriteria kadar Natrium Chlorida (NaCl) pada garam 97 persen sehingga kebutuhan garam industri sejak itu selalu dipasok dari Australia.

Pemerintah pun mempermudah impor dengan menerbitkan setidaknya sembilan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri sejak 2004. Yang terbaru, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 justru bertujuan menyederhanakan perizinan impor garam.

Susan juga mengungkapkan bahwa harga garam impor lebih murah sekitar 10 persen dibanding garam lokal sehingga banyak industri garam yang didatangkan dari luar negeri.

Untuk itu, ujar dia, harga garam produksi petambak akan sulit bersaing terutama saat musim kemarau basah sudah lewat dan garam impor terdistribusi.

"Selisih garam bisa 10 persen dari harga yang bisa kita produksi. Lumayan tinggi dan sangat jauh sekali perbedaannya dengan impor. Ketika kemarau basah lewat, garam kita akan babak belur di pasaran," kata Susan.

Kiara pun mengusulkan pemerintah menetapkan harga pembelian pokok (HPP) sebesar Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram agar petambak mendapatkan kepastian saat kemarau basah dan panen raya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

 KuCoin, Bursa Kripto Global, Merangkul Tokoin, Proyek Blockchain #1 di Indonesia, untuk Mengedepankan Revolusi Industri 4.0 bagi Bangsa

Minggu, 08 Desember 2019 - 13:58 WIB

Tokoin Kini Dipercaya Oleh Kucoin untuk Ikut Membangun Komunitas Kucoin di Indonesia

Jakarta-Setelah sukses melakukan proses penjualan token melalui program Spotlight milik platform bursa kripto KuCoin, Tokoin kini dipercaya oleh KuCoin untuk ikut membangun komunitas KuCoin…

Sambut HUT KPR BTN ke 43, Perseroan akan meningkatkan peran lebih besar dalam mendukung program rumah bagi rakyat sekaligus bersiap untuk berfokus dalam membidik segmen generasi milenial

Minggu, 08 Desember 2019 - 13:37 WIB

BTN Telah Salurkan KPR Rp300 Triliun Untuk Biayai 5 Juta Masyarakat Indonesia

Jakarta-Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) KPR ke 43 yang jatuh pada tanggal 10 Desember mendatang, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Semarang - Keberadaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB - KUMKM) masih sangat diperlukan untuk pengembangan KUMKM dan masih efektif.

Minggu, 08 Desember 2019 - 13:19 WIB

Hasil Kajian UKM Center UI: Keberadaan LPDB-KUMKM Masih Sangat Diperlukan

Semarang - Keberadaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB - KUMKM) masih sangat diperlukan untuk pengembangan KUMKM dan masih efektif.

Masyarakat Bone yang tersebar di seluruh Indonesia mendeklarasikan pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Bone Raya (FK-MBR) di Jakarta, pekan lalu Sabtu (30/11/2019).

Minggu, 08 Desember 2019 - 13:07 WIB

Diaspora Bone Sepakat Nurdin Halid Jadi Ketum Forum Komunikasi Masyarakat Bone Raya

Jakarta – Masyarakat Bone yang tersebar di seluruh Indonesia mendeklarasikan pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Bone Raya (FK-MBR) di Jakarta, pekan lalu Sabtu (30/11/2019). Salah satu…

Didi Kempot Sebagai Brand Ambassador Shopee

Minggu, 08 Desember 2019 - 13:00 WIB

Didi Kempot Sebagai Brand Ambassador Shopee

Shopee, platform e-commerce terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan mengumumkan kolaborasi dengan Didi Kempot sebagai brand ambassador terbaru bersamaan dengan kemeriahan Shopee 12.12 Birthday…