Ketika Ekonomi Global Diguncang Badai Trump, Siapa Menjaga Rakyat Indonesia?

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kebangkitan kembali proteksionisme global pasca-terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat membawa dampak sistemik terhadap perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Kebijakan tarif resiprokal “Trump 2.0” bukan sekadar strategi dagang, melainkan sebuah sinyal kuat bahwa multilateralisme dalam perdagangan tengah melemah, sementara nasionalisme ekonomi kembali menguat.

Indonesia termasuk negara yang terdampak langsung. Tarif tambahan sebesar 32% yang dikenakan terhadap produk ekspor utama Indonesia, terutama dari sektor padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki, mengancam kelangsungan kerja jutaan tenaga kerja domestik. Data Kementerian Koordinator Perekonomian menunjukkan bahwa sektor padat karya ini menyumbang lapangan kerja bagi lebih dari 12 juta orang, sebagian besar dari keluarga berpenghasilan rendah.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: ketika ekonomi terguncang akibat kebijakan luar negeri negara adikuasa, siapa yang melindungi rakyat?

Di sinilah peran negara diuji melalui kacamata teori kesejahteraan dan pembangunan sosial. Jeremy Bentham menekankan bahwa tugas pemerintah adalah menjamin “the greatest happiness of the greatest number.” Pendekatan ini menuntut negara hadir secara aktif, bukan pasif, dalam menghadirkan keadilan sosial. Sementara itu, Amartya Sen melalui pendekatan kapabilitasnya menekankan pentingnya kebebasan individu untuk mencapai kesejahteraan yang bermakna: tidak cukup masyarakat "selamat", tapi mereka harus "berdaya".

Sayangnya, respons pemerintah hingga hari ini lebih banyak bertumpu pada stabilitas makro dan diplomasi dagang ketimbang transformasi sosial. Di tengah tekanan global, langkah-langkah seperti revitalisasi perjanjian TIFA dengan AS, penyesuaian non-tariff measures, serta promosi investasi ke sektor hilirisasi memang penting, tapi terlalu makro dan jauh dari denyut kehidupan rakyat miskin di desa, di kampung-kampung padat perkotaan, dan buruh industri yang terancam PHK.

Isu ini menjadi semakin relevan karena hingga awal kuartal kedua 2025, pemerintahan baru belum menunjukkan arah kebijakan pembangunan sosial yang jelas. Narasi pembangunan nasional masih berkutat pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tanpa disertai roadmap sosial yang mampu menjawab ketimpangan yang semakin tajam.

Teori pembangunan sosial yang dipelopori James Midgley menawarkan solusi: integrasi antara kebijakan sosial dan ekonomi. Program bansos harus dihubungkan dengan pemberdayaan, pelatihan vokasional, dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Bukan sekadar memberi, tetapi membangun fondasi untuk masyarakat bisa mandiri.

Beberapa langkah telah diambil. Pemerintah melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Program Indonesia Pintar (PIP). Namun yang paling menarik adalah peluncuran Program Makan Bergizi Gratis, yang dikelola Badan Gizi Nasional. Program ini menjangkau lebih dari 82 juta orang, termasuk siswa sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui. Program ini penting bukan hanya sebagai pemenuhan gizi, tapi sebagai strategi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Namun, keberhasilan program sosial seperti ini sangat bergantung pada dua hal: desain yang tepat sasaran dan implementasi yang bebas dari politisasi. Bantuan sosial tidak boleh menjadi instrumen elektoral, tetapi pilar keadilan sosial. Dan yang lebih penting, program ini harus disertai sistem monitoring berbasis data serta pelibatan komunitas lokal dalam pelaksanaan.

Pemerintah juga harus waspada agar tidak terjebak pada solusi jangka pendek. Dunia sedang bergerak menuju dekade ketidakpastian. Penurunan harga komoditas, pelemahan pasar saham, serta retaliasi tarif antara negara besar akan terus mengguncang stabilitas global. Indonesia harus mengembangkan sistem kesejahteraan yang tahan terhadap krisis—bukan hanya memberi perlindungan saat terjadi guncangan, tetapi membangun daya lenting sosial jangka panjang.

Maka, jika pemerintah ingin menjawab tantangan zaman ini secara serius, kebijakan pembangunan tidak bisa lagi didikte oleh angka pertumbuhan semata. Ia harus berpijak pada prinsip keadilan sosial, kesejahteraan yang partisipatif, dan pemenuhan hak dasar warga negara secara menyeluruh. Krisis global semestinya tidak membuat Indonesia kaku dan menunggu, tapi justru menjadi momentum untuk menata ulang prioritas pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

Dan hari ini, di tengah badai tarif global, jawaban paling penting bukan hanya “berapa persen PDB kita tumbuh,” tapi juga: apakah rakyat merasa dijaga?

 

 

Oleh:

Amalia Susilowati Prabowo S. Str MM

President Director ExportHub.id Ecosystem 

Kandidat Doktor Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan – Universitas Gadjah Mada